KAPITALISME TELAH GAGAL, BANGUN PERSATUAN RAKYAT SEBAGAI JALAN MENUJU KEMERDEKAAN 100%

Salam Pembebasan Nasional !!!

mayday 2014 jakarta 2

“Sejatinya, kemerdekaan, kebebasan, kebenaran adalah hal-hal yang tidak turun dari langit
atau muncul dari dalam perut bumi. Ia adalah cita-cita yang
mesti diperjuangkan, direbut dari tangan kelas penindas lewat PERLAWANAN!!”

SITUASI DUNIA

Sejak krisis yang dialami oleh Negara-negara barat (Uni Eropa dan Amerika) 7 tahun yang lalu, perbincangan, perdebatan soal krisis masih kita dengar lewat pewartaan berbagai media publik, bahkan sampai saat ini. Dengan berbagai cara pula, Negara-negara liberal terus mencari jalan keluar dari KRISIS tersebut. Berbagai pertemuan antar Negara di dunia terus diselenggarakan dengan semangat “GLOBALISASI”, seperti G-20, G-8, AC-FTA, KTT ASEAN, Nasional Summit dan sebagainya, telah menghantarkan Rakyat semesta pada satu keadaan dimana tidak ada lagi sekat dan batasan antar Negara. Namun, tujuan dari semua upaya itu adalah tidak lain untuk mempertahankan kekuasaan kelas PEMODAL yang sejatinya sebagai kelas minoritas dari hantaman krisis untuk terus menindas dan menghisap rakyat.
Salah satu dampak dari krisis yang berkepanjangan tersebut adalah melonjaknya angka pengangguran di Uni Eropa. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Eropa mencapai 12,2 persen, naik dari 12,1 persen dari bulan sebelumnya. Pengangguran tersebut bertambah sekitar 95 ribu orang di 17 negara yang menggunakan mata uang euro. Total pengangguran menjadi 19,8 juta orang. Tingkat pengangguran tertinggi dimiliki Yunani dan Spanyol yang masing-masing mencapai 25 persen. Kantor statistik Eropa, Eurostat mengatakan Jerman memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,4 persen, sedangkan Luksemburg memiliki tingkat pengangguran sebesar 5,6 persen. Pada periode yang sama tahun lalu, jumlah pengangguran di zona euro mencapai 11 persen dan di Uni Eropa 10,3 persen. Tingkat pengangguran di Eropa termasuk yang tertinggi di antara negara maju lainnya di dunia. Angka pengangguran kaum muda di zona euro menempati rekor tinggi di atas 23,5 persen. Lebih dari 5,6 juta orang Eropa di bawah usia 25 tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran tertinggi ada di Yunani dengan 27 persen per Februari 2013, diikuti oleh Spanyol 26,8 persen dan Portugal 17,8 persen per April 2013. Sementara di keseluruhan negara-negara Eropa, jumlah pengangguran sudah melebihi 26 juta orang untuk pertama kalinya
NEOLIBERALISME, adalah istilah yang tepat untuk menyimpulkan zaman ini. Dengan kebijakan Stuctural Ajusment Program (SAP) dan Pasar Bebas. SAP sebagai program “perbaikan ekonomi” mencakup perubahan dalam bidang ekonomi mikro dan ekonomi makro (seperti kebijakan fiskal, monetar dan pasar yang difasilitasi oleh kebijakan politik sebuah negara) sebagai pagu utama Neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan Neo-Liberal pada prakteknya secara umum adalah : 1) Penerapan prinsip “pasar bebas” dalam perspektif ekonomi negara. Mengecilkan sampai menghilangkan peran negara dalam ekonomi 2) Memotong sampai menghapuskan subsidi. 3) Swastanisasi (privatisasi) BUMN 4) Menghapus konsep “barang-barang public” dan menggantinya dengan “tanggung jawab individual”. Bahkan celakanya lagi, integrasi pasar regional di kawasan ASEAN dengan open akses market yang nanti dilembagakan lewat MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau ASEAN Economic Community (AEC) yang akan berlangsung efektif per 31 Desember 2015, Bentuk kerja sama ini bertujuan agar terciptanya aliran bebas barang, jasa dan tenaga kerja terlatih, serta aliran investasi yang lebih bebas (yang sejatinya sudah direncanakan jauh sebelum tahun 2014).[1] Maka kita bisa melihat bahwa kelas borjuasi semakin terampil untuk menjarah isi perut bumi Negara-negara dunia ketiga beserta sumber daya manusianya, serta menghilangkan peran dan tanggungjawab Negara terhadap kesejahteraan Rakyat.

SITUASI INDONESIA

Sebagai salah satu Negara yang menyandarkan tata kelola ekonominya kepada politik utang luar negeri dan investasi, Rezim SBY-Boediono beserta elit partai di parlemen terus menunjukkan kesetiaannya untuk mengabdi pada kepentingan kaum Pemodal. Kalau kita melihat 7 (tujuh) tahun belakangan, sejak Rezim SBY-Boediono menjadi pemenang pada pemilu 2009, skema liberalisasi ekonomi politik Indonesia semakin massif hingga sekarang. Paket kebijakan untuk memuluskan agenda neoliberal terus dilahirkan dari hasil perselingkuhan rezim penindas dengan kelas borjuasi. Kerja sama yang dibangun melalui Nasional Summit yang bermuara pada MP3EI (Masterplan percepatan perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia) dan didukung dengan perangkat lunak berupa UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, UU Minerba, UU Keamanan Nasional, UU Intelijen, UU Penanganan konflik Sosial untuk memastikan kondusifnya iklim investasi, telah menyatakan bahwa rezim borjuis yang ada di Indonesia adalah komparador (perpanjangan tangan kaum pemodal).

Setelah Bank Sentral Amerika (The Fed) mengambil kebijakan untuk memangkas stimulus Tapering Quantitative Easing (QE) USD10 miliar dan menjadi USD55 miliar tiap bulannya, serta rencana The Fed menaikkan suku bunga dari 0,25% menjadi 1% pada akhir 2015 dan 2,25% pada 2016 telah menciptakan kepanikan di pasar keuangan global, yang memicu keluarnya dana asing dari Indonesia. Agar modal asing tetap bertahan di Indonesia, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FaSBI Rate) dari 5,5 persen menjadi 5,75 persen dan suku bunga pinjaman Bank Indonesia (lending facility) dari 7,25 persen menjadi 7,5 persen. Maka bisa kita lihat, bagaimana ketergantungan Indonesia pada Investasi modal asing untuk menyandarkan tata kelola ekonomi Indonesia.

Tahun 2014, sebagai tahun politik dimana pemilu 2014 yang sejatinya sebagai ajang pesta para elit dan perampok, juga memberikan pengaruh pada iklim investasi di Indonesia. Sebelum bergulirnya pemilu calon legislatif pada 9 april yang lalu, Indonesia sudah kebanjiran investasi hampir Rp 500 Triliun yang diprediksi akan terus bertambah di sektor industry, seperti industri otomotif, elektronik dan jasa selain sektor pertambangan (melalui penerapan UU Minerba pada tahun 2014). Terlihat jelas bagaimana kaum modal mengintervensi pesta demokrasi Indonesia untuk mendukung elit politik pada pemilu 2014. Bahkan Bank Dunia telah menyatakan, bahwa pemimpin Indonesia selanjutnya bertugas untuk menaikkan harga BBM dengan mencabut subsidi. Teranglah bagi kita, bahwa pemilu 2014 bukanlah pemilu yang hendak mengangkat harkat dan martabat rakyat Indonesia dari penderitaan dan kemiskinan, melainkan hanya sebagai proses formal sekali dalam 5 (lima) tahun. Siapapun dan apapun yang terpilih nantinya, hanya akan melanjutkan skema liberalisasi ekonomi Indonesia untuk diabdikan pada kepentingan modal untuk terus menindas rakyat.

Jika saja kita kembali melihat ke belakang, untuk melihat dengan teliti terhadap “political tracking” partai-partai politik borjuasi yang terlibat dalam pemilu nanti – berikut dengan elit-elit politiknya, dari partai yang sudah lama maupun partai yang baru, maka dapat kita lihat satu-persatu partai tersebut dan dapat kita lihat sejumlah kebusukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita Republik untuk KEMERDEKAAN 100%. Sejumlah partai-partai peserta pemilu borjuasi ini; dari mulai partai penguasa DEMOKRAT, GOLKAR, PDIP, GERINDRA, PKS, PAN, NASDEM, PKB, PKPI, PPP, PBB dll. Adalah partai-partai borjuasi yang kemudian melahirkan bandit-bandit dan perampok-perampok handal yang selalu mengorbankan rakyat indonesia, kolaborasi tingkat tinggi antara partai borjuasi dengan rezim yang berkuasa dari setiap pemilu kepemilu berikutnya telah membentuk kekuasaan Elit yang kemudian gemar menggadaikan kekayaan alam kepada kekuatan modal swasta (internasional maupun nasional), fakta menyatakan; “Bahwa sekitar 42 juta hektar pertambangan dikuasai oleh perusahaan asing, 95 juta hektar minyak dan gas dikuasai pengusaha asing, 32 juta hektar kehutanan dan 9 juta hektar perkebunan sawit pun dikuasasi oleh asing. Luas keseluruhan mencapai 178 Juta hektar sebagian besar dikontrol oleh perusahaan asing. Padahal luas daratan Indonesia sekitar 195 juta hektar, Sedikitnya 95 persen kegiatan investasi mineral dikuasai dua perusahaan Amerika Serikat yaitu PT Freeport Mc Moran dan PT Newmont Corporation, 48 % migas dikuasi oleh Chevron, dll.” sudah tidak diragukan lagi rezim yang selama ini berkuasa adalah rezim yang mewakili klas borjuasi komperador yang senantiasa menghamba kepada sistem Kapitalisme-Neo Liberalisme. selain itu hampir kesemua kader-kader partai borjuasi tersebut adalah para pelaku koruptor, para pelanggar HAM, para perampas tanah rakyat dan para pendukung politik upah murah yang sudah dapat dipastikan baik SIPIL maupun MILITER yang nantinya akan menjadi PRESIDEN Republik Indonesia melalui mekanisme PEMILU borjuasi 2014 ini, maka akan tetap melanggengkan program Liberalisasi (ACFTA 2015, G-20 2020) yang tentunya akan semakin menjerumuskan Bangsa Indonesia kedalam Tatanan Masyarakat yang KAPITALISTIK. Maka sangat tidak tepat jika kita menyandarkan perubahan Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia untuk meruntuhkan kekuasaan kelas borjuis melalui pemilu, partai borjuis dan calon-calon populis – ia merupakan taktik yang sangat keliru.

Tidak ada pendidikan gratis di Indonesia. UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dibangga-banggakan Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BHPTN) bukan solusi atas minimnya partisipasi terhadap pendidikan tinggi dan tidak mengurangi angka putus kuliah. Sistem subsidi silang yang menjadi andalan UKT sangat membatasi akses mahasiswa kurang mampu dengan mematok maksimal 20 % beasiswa Bidik Misi Universitas. Sementara, subsidi silang didapat dari patokan biaya kuliah per semester yang bervariasi. Tak ada pendidikan yang demokratis di Indonesia. Banyak kampus terang-terangan melakukan intervensi terhadap dinamika politik dan aktifitas mahasiswa. Salah satu praktiknya adalah melarang aktifitas politik dan melakukan kampanye hitam terhadap organisasi-organisasi ekstra kampus. Mereka secara sepihak menuduh organisasi ekstra kampus sebagai biang kerok instabilitas kampus dan mengganggu aktifitas akademik mahasiswa. Praktik ini mengingatkan kita pada skema NKK/BKK masa Orde Baru yang mencoba memberangus budaya kritis mahasiswa. Belum lagi sistem presensi yang sangat ketat, dan dengan konyol semena-mena memberikan sanksi larangan ujian mahasiswa yang tidak memenuhi absensi 75%-90%. Belum lagi penerapan Ujian Nasional yang masih dijadikan penentu kelulusan siswa, padahal pada tahun 2008 sistem Ujian Nasional telah Batal secara hukum melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara No.2596 K/PDT/2008 karena bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional serta PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan memperkuat putusan pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak kasasi Pemerintah untuk tetap melaksanakan ujian nasional. Tetapi pada faktanya, Ujian Nasional masih diterapkan Hingga Sekarang. Tidak hanya di sektor pendidikan, dengan langgengnya praktek Labour Market Flexibility akan semakin menjerat kelas pekerja dalam ketidakpastian melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing serta menekan kesejahteraan dengan politik upah murah dan pemberangusan serikat (Union Busting) yang tidak mampu dijawab oleh rezim dan elit politik hingga saat ini.[2]

MAY DAY DAN HARDIKNAS
SEBAGAI MOMENTUM MEMBANGUN PERSATUAN RAKYAT

Kebutuhan mendesak gerakan rakyat yang anti terhadap pemerintahan Neo-Liberalisme saat ini adalah membangun kekuatan politik rakyat sebagai alat perjuangan politik bersama, namun Kebutuhan akan persatuan perjuangan serta meningkatkan kualitas perjuangan politik gerakan rakyat haruslah berlandaskan pada kekuatan rakyat itu sendiri (persekutuan ideologis kaum buruh, tani, miskin kota, mahasiswa, nelayan, dll). Tidaklah tepat pembangunan gerakan politik rakyat dengan menyandarkan taktik “mendompleng” kepada kekuatan partai politik borjuasi ataupun mendukung calon presiden yang populer pada pemilu borjuasi 2014 ini, adalah merupakan taktik yang keliru sekalipun hanya sebagai proses pembelajaran politik.

Namun dengan demikian patut disadari bahwa membangun kekuatan politik Alternatif bukanlah pekerjaan yang mudah ditengah-tengah hegemoni kekuatan politik borjuasi yang semakin mengilusi gerakan rakyat, tidak sedikit kelompok gerakan yang kemudian terilusi dengan sosok populer dan harapan-harapan semu bahwa melalui mekanisme pemilulah yang dapat membawa perubahan bangsa indonesia menjadi lebih baik. Hal pertama yang harus dipahami adalah bahwa telah terjadi kejenuhan dan kekecewaan massa rakyat terhadap kepemimpinan politik yang elitis dan ketidak mampuan dalam menjawab persoal-persoalan massa rakyatnya, justru sebaliknya kepemimpinan partai politik borjuasi semakin menunjukan kebobrokannya dihadapan publik dengan kasus-kasus korupsi dan skandal yang lainnya, sehingga munculnya figur-figur populis dianggap sebagai angin segar yang bersifat sementara, namun sama sekali tidak merubah substansi akar persoalannya yaitu sistem KAPITALISME yang telah menghancurkan kedaulatan Republik. Yang kedua adalah motif dari beberapa pimpinan organisasi massa yang cenderung pragmatis yang kemudian menyeret kesadaran massa anggotanya untuk terlibat dalam proses pemilu borjuasi 2014 dengan tujuan untuk kepentingan pribadi elitnya semata.

Maka menjadi tugas sejarah bagi kita, Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjuangan Rakyat, untuk MEMPERKUAT ORGANISASI DAN MENDORONG PERSATUAN RAKYAT untuk menentukan TAKDIR dan NASIB kita sendiri sebagai Rakyat Indonesia yang terhina, diinjak dan dilecehkan di atas tanah air kita sendiri. Terus memperluas kesadaran Anggota dan segenap Rakyat, membangun PERSATUAN rakyat melalui ALAT POLITIK ALTERNATIF untuk Membentuk PEMERINTAHAN TRANSISI di bawah kepemimpinan KELAS PEKERJA yang tidak akan pernah berkompromi atau bekerjasama dengan kelas BORJUASI!!! Memassifkan perjuangan tingkat kampus, perjuangan sektoral untuk menegaskan bahwa melalui jalan MASSA AKSI yang TERATUR, TERDIDIK DAN TERORGANISIR kita akan mampu memukul MUSUH dengan AKSI MASSA.
.
Pada bulan Mei 2014 kali ini, sebagai peringatan Hari Buruh Sedunia dan Hari Pendidikan Nasional, hendaklah ia kita jadikan sebagai bulan penuh gelora perlawanan dari ujung barat hingga ujung timur tanah air. Satu kemestian juga bagi segenap Rakyat agar memperkuat perlawanan untuk memperdalam krisis kapitalisme hingga mengantarkannya ke liang kubur untuk selamanya. Untuk itu, kita – Serikat Mahasiswa Indonesia – dengan ini menyatakan dengan tegas kepada negara dan menyerukan kepada segenap rakyat, untuk:

Lawan Pemilu Borjuasi 2014
Lawan Kapitalisasi Pendidikan
Hapuskan Ujian Nasional
Hapuskan Sistem Uang Kuliah Tunggal
Lawan politik Upah Murah
Lawan liberalisasi Ekonomi (Perdagangan Bebas)

Jalan keluar menuju kesejahteraan RAKYAT:

Nasionalisasi Asset Vital Di Bawah Kontrol Rakyat
Bangun Industrialisasi Mandiri Yang Berkarakter Kerakyatan
Laksanakan Reforma Agraria Sejati
Wujudkan Pendidikan Gratis (Dari TK – Perguruan Tinggi), Ilmiah, Demokratis Dan Bervisi Kerakyatan

Komite Pimpinan Pusat SMI

[1] Sikap Politik PPI: MELAWAN NEOLIBERALISME: Hasil Pemilu 2014 Siapapun Rezimnya, Neoliberalisme Pasti Semakin Kuat

[2] Kertas Posisi Konfernas IV SMI (disunting sesuai dengan perkembangan situasi dan keperluan)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *