KERTAS POSISI INTERNATIONAL STUDENT DAY

Galang Kepeloporan Gerakan Mahasiswa dalam Melawan
Kapitalisasi Pendidikan, Tolak Kenaikan Harga BBM
dan Lawan Rezim Pasar Bebas !

chileee

Jokowi – JK : Rezim Anti-Subsidi dan Rezim Upah Murah
Keputusan menaikkan harga BBM sudah masuk pada hitung-hitungan anggaran rezim pro pasar bebas yang terpilih dalam Pemilu 2014, Joko Widodo – Jusuf Kalla.Kenaikan harga BBM pada awal tahun 2015 direncanakan sebesar Rp 3.000.Dalam rapat koordinasi Kabinet Kerja, telah disosialisasikan beberapa poin alokasi anggaran. APBN 2015 bernilai 2.019 triliun, alokasi anggaran pembangunan desa sebesar Rp 437 T, subsidi LNG Rp 4,27 T, subsidi LPG Rp 55,1 T, subsidi listrik Rp 68,69 T, dan subsidi BBM Rp 276 T.[1] Alokasi untuk subsidi BBM sebesar 15,74 % dari total APBN – selalu diposisikan sebagai pos anggaran yang sangat membebani APBN.Pemerintah mencoba membangun logika berpikir sesat, bahwa daripada membebani anggaran, lebih baik subsidi dicabut.Padahal hakikatnya, menjadi kewajiban Negara untuk menjamin rakyatnya mendapatkan energi yang murah dan mencukupi kebutuhan.
Selain problem beban anggaran, alasan klasik yang selalu digunakan oleh pemerintah, dari zaman pemerintahan SBY sampai dengan sang Presiden terpilih Jokowi, yang akan dilantik pada 20 Oktober 2014 adalah karena kalau subsidi BBM tidak dicabut atau dihapus hal itu akan disalah-gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, menguntungkan orang-orang kaya yang bermobil mewah. Alasan-alasan tersebut biasanya dibarengi dengan tindakan penjinakan, misalnya subsidi BBM akan dialihkan pada rakyat melalui alokasi dana tunai ke masyarakat dengan batas waktu tertentu. Skema ini selalu digunakan oleh rezim SBY ketika dia mengurangi subsidi terhadap BBM, terutama ketika SBY pada tahun 2005 menaikan harga BBM hingga sebesar 100%.
Jokowi pun melakukan tindakan serupa untuk meredam protes dari massa rakyat.Subsidi BBM tersebut akan dialihkan kepada program-program populis. Dalih dari Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan ke dalam “Kartu Sakti” berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Skema ini sama persis dengan apa yang pernah ditawarkan semasa pemerintahan SBY ketika menaikkan harga BBM.
Baik rezim SBY maupun Jokowi tidak pernah jujur menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pengurangan yang kemudian akan berujung pada penghapusan/pencabutan subsidi BBM tersebut sesungguhnya dilatarbelakangi oleh tindakan pemerintah-negara sebagai kepanjangan tangan dari kepentingan kapitalis-imperialisme yang mendorong agar energi/migas di Indonesia diliberalisasikan.
Penghapusan secara bertahap—selama 4 tahun subsidi BBM pada masa kepemimpinan Jokowi ke depan tidak dapat dilepaskan dari pendiktean yang dilakukan oleh IMF (International Monetary Fund) agar negara Indonesia meliberalisasikan migasnya agar Indonesia dapat diintegrasikan dalam persaingan pasar bebas skala internasional. Pendiktean ini sebenarnya sudah dilakukan oleh IMF semenjak rezim Soeharto ditumbangkan oleh kekuatan rakyat yang keberlanjutannya diteruskan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia pasca 1998: Habibie, Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Megawati, SBY hingga Jokowi. Ada pun pendiktean IMF kepada Indonesia tersebut tercermin dalam Letter of Intent yang dibuat oleh IMF dan kemudian ditandatangi oleh Indonesia, sebagai berikut ini:
Pasal 28 ayat (2) Leter of Intent :Di dalam sektor energi, pemerintah Indonesia akan mengkaji ulang pemberian subsidi BBM dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah subsidi tersebut. Sebagai konsekuensi dari pengurangan subsidi ini maka harga BBM akan naik. (Debby Wage Indriyo, 2008:58).

Selain membuktikan jatidirinya sebagai rezim anti-subsidi, Jokowi-JK juga bisa disebut sebagai rezim upah murah.Di sektor perburuhan, rakyat Indonesia dibiarkan sengsara karena skema politik upah murah.Persoalan upah hingga saat ini, merupakan persoalan sensitif di dunia ketenagakerjaan.Tarik ulur kepentingan penetapan besaran upah antara buruh dan pengusaha, masih terus terjadi.Setiap tahun pada momen penentuan besaran upah selalu muncul konflik kepentingan antara buruh dan pengusaha.Satu sisi buruh ingin secara terus menerus meningkatkan kualitas upah untuk menjamin kehidupannya, sementara disisi yang lainnya pengusaha justru ingin menekan upah serendah mungkin agar dapat mencapai akumulasi keuntungan sebesar-besarnya.Realita ini cukup menujukkan bahwa kedua pihak memang saling bertentangan dalam kepentingan ekonomi.
Sistem pengupahan di Indonesia dikenal dengan istilah “Upah Minimum”.Istilah ini tentu saja merupakan instrument dari skema politik upah murah.Upah minimum hanya merupakan salah satu komponen dalam upaya pencapaian kebutuhan hidup layak.Untuk menentukan besaran upah minimum, maka diperlukan perangkat untuk menghitung “standar kebutuhan hidup” sebagai dasar penetapan upah minimum. Regulasi tentang komponen yang diperhitungkan dalam penentuan upah minimum termaktub dalam Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, hanya menetapkan 60 item komponen kebutuhan hidup layak bagi buruh lajang, bukan keluarga buruh yang hidupnya tergantung pada upah.Sementara penetapan upah minimum tercantum dalam Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013.
Hasil perundingan dewan pengupahan tanggal 7 November 2014 kemarin menarik kita kritisi. Beberapa komponen KHL yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan Jakarta seperti listrik pada patokan Rp 100.000 / bulan, transportasi Rp 20.000 / hari, air atau PAM Rp 36.250 / bulan, rekreasi pada angka Rp 27.500 / bulan, dan hasil akhir penghitungan KHL di DKI Jakarta sebesar Rp 2.538.174 / bulan.[2] Dari hasil penghitungan KHL itulah menjadi patokan upah minimum yang akan diberlakukan oleh pelaku industri selama setahun ke depan. Sepintas, penghitungan KHL cukup minimalis untuk menjawab kebutuhan hidup keluarga buruh.Belum kita berbicara soal dampak kenaikan harga BBM dan rencana pencabutan subsidi lainnya seperti LNG, listrik dan kenaikan pajak.Apalagi komponen hidup layak yang tak kalah penting, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan tinggi, tak masuk dalam daftar KHL.Skema penentuan upah inilah yang cukup krusial dalam keberlangsungan kehidupan jutaan keluarga buruh Indonesia yang hanya bisa bermimpi hidup layak dari upah.
Dalam prakteknya pun, upah minimum cenderung dijadikan sebagai upah maksimum.Seakan-akan pengusaha yang telah membayar upah buruh sesuai dengan ketentuan upah minimum, merasa telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pemerintah.Pemerintah Jokowi-JK cukup bersikap dingin persoalan penetapan upah, dan cenderung menyerahkan kepada mekanisme yang berlaku di dewan pengupahan. Namun, pembatasan kenaikan upah yang diatur dalam Inpres no. 13 tahun 2013 telah membatasi kenaikan upah minimum tak boleh lebih dari 10%. Ketentuan ini semakin membukakan mata bahwa pemerintah ada di pihak pengusaha.Pantaslah jika Rezim Jokowi-JK disebut sebagai rezim upah murah.

Ancaman Dunia Pendidikan dan Ketenagakerjaan dalam MEA 2015
Pada tanggal 21 Oktober 2008, disepakati ratifikasi Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang dilakukan oleh SBY yang mengatur tentang perdagangan bebas antar negara ASEAN dan dunia.Isian dalam piagam tersebut membuat pemerintah harus mengikuti setiap aturan yang dikeluarkan oleh para pengendali ASEAN.Artinya, Indonesia harus tunduk pada organisasi-organisasi perdagangan internasional seperti WTO, World Bank, ADB, China, Amerika Serikat, dll.[3]Pasal 1 ayat 5 dan pasal 2 ayat 2 huruf (n) UU 38 tahun 2008 menjadi payung regulasi yang mengatur liberalisasi pasar ASEAN melalui pasar tunggal yang disebut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang akan mulai dibuka tahun 2015.
Kemudian, dalam upaya mendukung konektifitas MEA, akan diberlakukan liberalisasi sektor jasa, terutama lalu lintas atau perpindahan tenaga kerja terampil. Negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani MRA (Mutual Recognition Agreement) pada tanggal 19 November 2007. MRA ini menjadi sebuah hal mutlak yang dilakukan untuk mendukung liberalisasi sektor jasa. Segala perangkat mulai dipersiapkan pemerintah, diantaranya penyesuaian kurikulum pendidikan tinggi dengan skema magang dan pendidikan profesi, sebagai syarat jaminan mutu. Setidaknya saat ini telah disepakti 8 MRA dan MRA Framework, yaitu (1) MRA untuk jasa teknik; (2) arsitek; (3) jasa perawatan; (4) praktisi medis; (5) praktisi gigi/dokter gigi; (6) jasa akuntan; (7) penyigian (surveying) dan (8) jasa pariwisata.
Liberalisasi tenaga kerja dalam konsepsi MEA ialah pekerja dalam sektor jasa dan memiliki mobilitas untuk berpindah kerja antarnegara baik sebagai individu maupun bagian dari pekerja perusahan multinasional. Istilah “pekerja terampil” juga meliputi tenaga ahli dan professional, seperti profesi dokter, perawat, pengacara, akuntan, insinyur teknik, pekerja profesional IT, dan sebagainya. Yang perlu kita pahami, bahwa penerapan liberalisasi jasa dan tenaga kerja, berangkat dari kebutuhan pasar dan kaum modal untuk mendapatkan limpahan tenaga kerja murah dan punya mobilitas sesuai kebutuhan produksi.Universitas dan Sekolah tinggi yang menjadi lumbung pencetak tenaga kerja jasa, diharapkan bisa membuat aturan yang sinergis dengan skema liberalisasi tenaga kerja.
Liberalisasi tenaga kerja dan jasa dilatarbelakangi data kebutuhan tenaga kerja jasa yang belum mampu disediakan Indonesia, sehingga perlu mendatangkan tenaga kerja asing.Misalnya, di bidang infrastruktur sektor keinsinyuran, saat ini dinilai kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara di dalam Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (MP3EI), investasi di dalam bidang infrastruktur secara keseluruhan akan bernilai sebesar 2.226 triliun rupiah dari 2011 hingga tahun 2025. Kondisi infrastruktur saat ini dalam bidang keinsinyuran kurang terutama dalam bidang riset dan pengembangan, juga dalam teknologi yang dikuasai. Makin berkembangnya teknologi menuntut adanya upgrade dalam penguasaan atas teknologi tersebut untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur. Sehingga seolah dibenarkan liberalisasi jasa insinyur.Situasi ini sama persis dengan yang dihadapi oleh profesi perawat. Selain itu, laporan OECD menyebutkan bahwa rasio antara jumlah dokter dan perawat di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Rasio dokter dengan jumlah penduduk berada pada angka 0,3 untuk setiap 1.000 penduduk. Jauh tertinggal dibandingkan dengan rasio Singapura (1,7), Malaysia (1,2), dan Filipina (1,1). Untuk menutup kekurangan tersebut MEA akan mendorong Indonesia melakukan liberalisasi jasa profesi perawat dan dokter. Hal ini juga akan berlaku di semua sektor jasa tak terkecuali arsitek, pariwisata, hukum, marketing, dan lainnya.
Sungguh ironis, di saat angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia cukup rendah akibat mahalnya biaya pendidikan, langkah yang diambil pemerintah justru tak mempersoalkan datangnya aturan liberalisasi ketenagakerjaan di tingkat ASEAN.Dari 62,2 juta usia muda angka partisipasi pendidikan tinggi hanya 4,6 juta atau berkisar 7,4 % di seluruh Indonesia. Rendahnya partisipasi pendidikan tinggi merupakan efek domino dari tren kenaikan biaya kuliah akibat privatisasi dan swastanisasi pendidikan tinggi.Selain itu, pemberlakuan otonomisasi kampus yang dijamin dalam UU no 20 tahun 2003 Pasal 24 Ayat 2 semakin menyadarkan kita, bahwa hari ini Negara tak lagi banyak berperan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Andil swasta sangat mendominasi dalam tata kelola pendidikan di Indonesia.Tak heran, bila semangat penyelanggaraan pendidikan kini sarat nuansa mencari keuntungan / profit.
Serangkaian instrumen pendukung liberalisasi ini sudah disiapkan.Untuk mendorong liberalisasi pendidikan sebagai nilai tawar maka diperlukan juga Akreditasi Logistik Nasional. Agar memiliki payung hukum dalam meliberalisasikan secara total pendidikan nasional, pemerintah telah menyiapkan perangkat regulasi diantaranya UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permendiknas No. 49 tahun 2014, Permendiknas no 69 tahun 2014, dll.
Mahasiswa di posisi calon buruh, menjadi kelompok yang semakin dihimpit ditengah kapitalisasi pendidikan.Problem dunia pendidikan selain regulasi pro kapitalisasi pendidikan, Pertama, Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal akan semakin merampingkan praktik komersialisasi pendidikan, karena modus subsidi silang sebagai kompensasi dari UKT, hanyalah dalih dari kenaikan biaya pendidikan. Kedua, pembentukan Badan Layanan Umum dalam kampus, menjadi salah satu strategi penerapan otonomi kampus. Tujuannya, agar lembaga pendidikan tinggi dapat memanfaatkan fasilitas kampus demi meraup profit yang akan menjadi sumber dana operasional kampus, karena subsidi operasional pendidikan tinggi akan dihapus oleh pemerintah. Ketiga, persoalan demokratisasi kampus yang terus menjadi alat represif bagi sikap kritis mahasiswa di kampus, seperti larangan organisasi intra masuk kampus – larangan aksi kampus – dan sejumlah aturan normalisasi kehidupan kampus lainnya (jam malam, presensi kelas, dll).Situasi ini sengaja diciptakan oleh rezim untuk mengontrol dinamika politik kampus, agar tak terlalu kritis dan oposisif terhadap kebijakan rezim populis Jokowi – JK.

Gerakan Mahasiswa dan Momentum ISD : Bangun Kepeloporan Gerakan !
17 November diabadikan oleh Serikat Mahasiswa Internasional (International Student’s Union) yang bermarkas di Praha, Cekoslovakia sebagai Hari Pelajar Internasional, untuk memperingati peristiwa tragis berupa penutupan semua universitas dan eksekusi beberapa orang mahasiswa oleh Reichsprotektor Ceko (semacam perwakilan Nazi di Negara boneka Bohemia dan Moravia) pada 17 November 1939. Aksi mahasiswa tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan rezim yang sangat represif terhadap aksi-aksi yang dimobilisasi oleh ribuan mahasiswa menentang kediktatoran rezim. Di Yunani, 17 November juga diabadikan sebagai Hari Mahasiswa Yunani sebagai penanda perlawanan mahasiswa terhadap Junta Militer Yunani yang anti demokrasi. Penyerangan oleh Junta Militer dilakukan pada 17 November dengan pengiriman sekitar 30 tank tentara yang kemudian menabrak gerbang kampus Politeknik, Athena Yunani, membunuh serta melukai para mahasiswa yang sedang melakukan pemogokan di kampus tersebut.
Momentum Hari Pelajar Internasional harus menjadi momentum kebangkitan konsolidasi gerakan mahasiswa dan sektor rakyat lainnya, sebagai ruang konsolidasi melawan kejahatan Kapitalisasi Pendidikan, penolakan kenaikan harga BBM, perlawanan politik upah murah dan pasar bebas. Di tengah kontroversi program-program 100 hari Jokowi-JK yang pro liberalisme, rakyat semakin dibuat bingung dengan situasi kekisruhan parlemen borjuasi.Tarik ulur kepentingan elit dan keributan yang ditampakkan di dalam gedung parlemen, semakin memperlihatkan ketololan dan ketidakseriusan dalam menyelesaikan persoalan rakyat.Apa yang dijanjikan bulan April silam dengan cepat menguap oleh dagelan politik dan agenda-agenda pro liberalisasi Kabinet Kerja Jokowi-JK.
Tak ada jalan keluar selain rakyat harus mengorganisasikan diri dalam sebuah kekuatan alternatif yang akan menumbangkan parlemen borjuasi dan mengubah demokrasi liberal borjuis dengan demokrasi kerakyatan yang lahir dewan-dewan rakyat. Untuk mencapai hal itu bukanlah pekerjaan yang ringan dan selesai beberapa hari.Akan tetapi butuh banyak prasyarat yang harus dipersiapkan.SERIKAT MAHASISWA INDONESIAsebagai bagian dari Gerakan Rakyat, harus terus berjuang untuk setiap keberanian-militansi-kesolidan perjuangan rakyat merebut hak-hak normatif (Perjuangan Upah Layak, Pendidikan Gratis, Demokratisasi Kampus, Kebebasan Berserikat, Jaminan Sosial yang adil dan merata, dll) – meskipun di bawah represi demokrasi borjuasi. Dengan catatan kemenangan normatif itu adalah untuk memperkuat kesadaran, menempa kepercayaan diri dalam membangun demokrasi rakyat sejati, kemandirian kelas dan kesatuan rakyat sebagai kelas yang ditindas.

Kami, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA menyatakan sikap dan tuntutan :
1. Tolak Kenaikan Harga BBM !
2. Lawan Kapitalisasi Pendidikan !
3. Lawan Politik Upah Murah !
4. Lawan Pemberlakuan Pasar Bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN !
5. Wujudkan demokratisasi kampus dan demokrasi rakyat sejati !
6. Bangun alat politik alternative !

Jakarta, 9 November 2014
KOMITE PIMPINAN PUSAT
Serikat Mahasiswa Indonesia






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *