TINJAUAN UJIAN NASIONAL

TINJAUAN UJIAN NASIONAL (UN)

tolak-ujian-nasional

Dalam pelaksanaan tata kelola sistem pendidikan nasional, telah banyak dinamika yang cenderung bnayak melahirkan evaluasi. Dalam cita-cita konstitusi yang tertuang pada UUD 1945, pendidikan diselenggarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun dalam kenyataannya pencapaian cita-cita nasional pendidikan ternyata amat berat untuk direalisasikan. Dalam hal menjamin pendidikan yang dapat diakses secara luas dan gratis bagi seluruh rakyat indonesia, hal ini nampaknya akan menjadi sulit dan mustahil untuk direalisasikan karena mekanisme sistem pendidikan nasional yang tunduk pada mekanisme pasar dan kepentingan modal (kapitalisasi sektor pendikan). Dalam berbagai aspek yang berkenaan dengan tanggung jawab negara sebagai pelaksanan sistem pendidikan, baik secara pembiayaan, pengawasan, dan tatakelola pendidikan masih banyak hal yang menyimpang dari cita-cita sistem pendidikan nasional. Begitupun dengan persolan evaluasi pendidikan nasional. Biasnya arah pedidikan nasional ke arah kapitalisasi pendidikan, dapat kita lihat dari berbagai regulasi yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan sitem pendidikan nasional di Indonesia. Beberapa landasan yuridis/landasan hukum yang dimaksus adalah berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, peraturan pelaksanaan lainnya, seperti peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Adapun berbagai landasan yuridis yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 31
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
8. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.
11. Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006.
12. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Dari keseluruhan peraturan perundangan yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional, tentunya akan kita lihat bagaimana sistem pendidikan kita diarahkan dalam mekanisme yang bias sesuai dengan amanat UUD 1945 yang belum di amandemen. Biasnya arah kebijkan pendidikan nasional kita bisa kita lihat dalam praktek penyelenggaraan pendidikan kita yang mengarah kepada meknaisme pasar (kapitaliasasi pendidikan). Disamping arah kebijakan yang menenggelamkan pendidikan kita dalam jurang kapitalisasi pendidikan yang kian dalam, kita juga melihat adanya pelaksanaan tatakelola dan mekanisme pendidikan yang jauh dari amanat perturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun secara landasan yuridis yang digunakan dalam sistem pendidikan nasional lebih mengarah kepada pembiasan amanat UUD 1945 dan tunduk pada sistem kapitalisasi pendidikan, setidaknya kita dapat menggunakan peraturan perundang-undangan tersebut sebagai acuan untuk memblejeti bagaimana carut marutnya pelaksanaan pendidikan nasional kita. Dalam hal mekanisme evaluasi penyelenggaraan pendidikan, penggunaan mekanisme Ujian Nasional (UN) sebenarnya tidak sejalan dan cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.
Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Indonesia menganut konsep pendidikan sepanjang hayat, yaitu pendidikan yang terus menerus dalam lahir sampai akhir hayat. Sehingga pendidikan berlangsung tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat dan keluarga, dalam Undang-Undang Sisdiknas disebut pendidikan formal, nonformal, dan informasl sebagaimana disebut dalam pasal 13 ayat (1). Konsep (rumusan) pendidikan menurut UU Sisdiknas juga sesuai dengan fitrah manusia yaitu mengaku adanya keberagamaan atau perbedaan individu sebagai peserta didik dengan berbagai potensi yang dimiliki baik dalam aspek fisik, psikis maupun mental. Pendidikan dirumuskan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (pasal 1 ayat 1). artinya dalam pelaksanaan pendidikan nasional seharusnya tidak boleh adanya diskrimansi. Penyelenggaraan pendidikan harus menyamin adanya kesetaraan dan pemerataan baik dalam hal akses maupun mutu pendidikan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat demi kemajuan bnagsa dan negara. Penyelenggaraan pendidikan nasional harus mengacu pada prinsip yang demokratis dan berkeadilan serta diskriminatif dengan menjujungtinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (pasal 4 UU Sisdiknas No 20 tahun 2003). penyelenggaraan pendidikan nasional yang tanpa diskriminatif dan demokratis dengan menghargai berbagai macam kemajemukan bangsa harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam UU sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pencapaian tujuan pendidikan nasional dapat diukur dalam satu standar nasional pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 34 ayat 1 sampai 3 bahawa:
1. standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
2. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiyaan
3. pengembangan standar nasional pendidikan serta pementauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh satu badan satandarisasi, penjaminan, danpengendalian mutu pendidikan.
Berdasarakan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, tentunya masih banyak persolan yang muncul dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasiolan kita. Apalagi kalau kita kaitkan dengan mekanisme evaluasi dengan menggunakan standar ujian nasional, Berdasarka tiinjauan peraturan yang ada pelaksanaan ujian nasional bertentangan atau tiak sejalan dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional seperti yang dijelaskan di atas.
Bila kita kembali kepada hakekat pendidikan maka pendidikan pada esensinya bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakekat kemanusiaannya, atau pendidikan seharusnya menciptakan kesadaran yang membebaskan (paulo freire). Pendidikan adalah pondasi dasar dalam penciptaan watak humanisasi masyrakat. Proses humanisasi ini adalah proses pembebasan, yaitu pembebasan manusia dari belenggu stuktur sosial, hegemoni kekuasaan, cara pikir yang salah, doktrin tertentu dan sebagainya. Namun dalam kehidupannya manusia membuat rule , aturan atau landasan hukum agar pendidikan itu berjalan sistematis dan memenuhi harapan daripada tujuan pendidikan itu sendiri. Namun dalam dinamika pelakssanaan pendidikan nasional kekinian, ditengah banyak persolan yang mewarnai carut-marutnya sistem pendidikan nasional, sistem evaluasi nasional pendidikan tampaknya menjadi hal yang banyak disoroti masyarakat luas. Hal ini terkai dengan mekanisme evaluasi yang menggunakan ujian nasional (UN) sebagai langkah praktis. Mekanisme ujian nasional merupakan mekanisme untuk mengukur/mengevaluasi pencapaian standarisasi nasional pendidikan. Namun apakah hal ini cukup komprehensif digunkan untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasinal? Sementara masih banyak dimensi lain yang perlu dilihat dan diupayakan untuk menjamin kualitas mutu pendidikan secara nasional. Belum lagi UN juga menyisakan persolan diskriminasi dan tidak meratanya pelaksanaan pendidikan baik secara kualitas maupun kualitas di seluruh Indonesia.
Berdasarkan mekanisme evaluasi yang tertuang dalan peraturan perundang-undangan yang ada, apakah mekanisme evaluasi dengan UN sudah sesuai dengan landsan hukum yang ada? Berdasarkan Evaluasi terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang diamanatkan pada Pasal 57 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan”. Artinya evaluasi tidak mestinya hanya dilakukan pada satu aspek semata, apalagi hanya mengacu pada aspek kognitif semata yang bersandarkan pada pencapaian angka kamampuan siswa dalam beberapa mata pelajaran. Hal ini tentunya tidak mampu mereprensetasi seluruh item evaluasi dalam penyelenggaraan pendidikan, apalagi untuk skala nasional. Evaluasi pelaksanaan sistem pendidikan nasional setidaknya harus melihat berbagai aspek.
pada Bab 1 Pasal 1 ayat 21 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan, evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjamin, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Jadi aspek evaluasi tidak bisa hanya dipatok dalam satu aspek semata, namun harus merupakan keseluhan aspek yang berkenaan dengan pengendalian, penjaminan dan unsur-unsur penyamin mutu.
Berdasarakan mekanisme evaluasi yang digambarakan di atas, maka hal itu sangat bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan pelaksanaan Ujian Nasional versi pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 Tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 bahwa tujuan dan fungsi ujian nasional seperti yang tercantum dalam SK Mendiknas 153/U/2003 yaitu:
Tujuan Ujian Nasional (Pasal 2):
1. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
2. Mengukur mutu pendidikan di tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah/madrasah.
3. Mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada masyarakat.
Serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009 tujuan Ujian Nasional (UN) adalah untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam mengukur pencapain hasil belajar pada poin pertama (1) dalam SK Mendiknas 153/U/2003 di atas, tentunya tidak hanya pada kemampuan siswa dalam menguasai pembelajaran atau hanya dalam aspek pengetahuan (kognitif) namun mengukur keberhasilan pembelajaran harus juga diukur dari tiga aspek secara komprehensif seperti pemetaan kognitif yang disampaikan Blom yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Ketiga komponen tersebut juga tidak bisa hanya dilihat dari hasil akhir semata yaitu hanya berupa dalam bentuk penilaian (angka/kuantatif) namun harus berdasarkan pada kualitas proses dan unsur yang mendudkung proses tersebut (fasilitas, lingkungan, murid/guru). Jika kita cukup obyektif menilai dengan prosedur yang benar tersebut maka hal itu juga akan membantah poin 2 (dua) yang menyatakan UN bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan secara nasional sampai pada tingkatan sekolah karena item yang digunakan tidak cukup representatif atau komprehensif. Sedangkan pada poin 3 (tiga) UN digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan secara nasional, propinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan kepada masyarakat tentunya ini bukan ukuran yang tepat sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat karena hasil UN hanya menjadi beban masyarakat semata dan hanya menjadi hasil sepihak pemerintah tanpa ada pertanggungjawaban yang rasional dan penanggulangan yang starategis dari setiap hasil UN yang didapatkan setiap tahun.
Berdasarkan mekanisme evaluasi dengan menggunkana teknik UN tersebut, maka para guru dan masyrakat yang merasa mengajukan Constitutional Complaint kepada pemerintah yang menghasilkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2596 K/PDT/2008 Jo. Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 377/PDT/2007/PT.DKI, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST. Dari putusan tersebut diharapkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan akses pendidikan kepada masyarakat sebagai evaluasi terhadap keberatan pelaksanaan UN. Dalam Putusan MA itu walaupun tidak secara eksplisit menyatakan melarang penyelenggaraan UN, Namun setidaknya keputusan MA tersebut menekankan kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dari berbagai aspek bukan hanya mengukurnya dari hasil UN semata.

1. LANDASAN HUKUM YANG MANAKAH YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKSANAKAN UJIAN NASIONAL (UN)

adapaun yang menjadi Dasar Hukum pelaksanaan Ujian Nasional (UN)
adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3839).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413).
5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 Tentang Ujian Nasional (UN).
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita tinjau penjelsan pasal-pasal dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 dalam menguatkan pelaksanaan UN maka kita akan mendapat penjelasan sebaagai berikut:
1. Pasal 63 ayat (3)
Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;
b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah
2. Pasal 66 ayat (1)
Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) butir c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
3. Pasal 66 ayat (2)
Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel.
4. Pasal 66 ayat (3)
Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran.
5. Pasal 67 ayat (1)
Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan ujian nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
6. Pasal 67 ayat (2)
Dalam penyelenggaraan ujian nasional BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten / Kota, dan satuan pendidikan.
7. Pasal 67 ayat (3)
Ketentuan mengenai ujian nasional diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.
8. Pasal 68
Hasil ujian nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. Pemetaan mutu program dan / atau satuan pendidikan;
2. Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. Penentuan kelulusan peserta didik dari program dan / atau satuan pendidikan;
4. Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Penjelasan:
Berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, tentunya dalan PP No 19 Tahun 2005 tersebut, bahwan pelaksanaan UN bertujuan untuk memberikan hasil penilaian hasil belajar terhadap murid, satuan pendidikan dan pemerintah. Hal ini tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi semangat proses pembelajaran. Karena yang paling berwenang melakukan penilaian tehadap hasil belaajar adalah guru yang berdinamika langsung dengan proses pembelajaran. Terkait penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tidak pantas dilakukan oleh BSNP hanya dari hasil UN karena yang berhak melakukan penilaian adalah stagholder yang terlibat langsung dalam satuan pendidikan selain itu penilaian hasil belajar tidak hanya dilaihat dari aspek nilai pengetahuan semata, namun terdaapat banyak aspek yang disesuaikaan dengan kebutuhan, situasi yang ada dalam santuan pendidikan tersebut dan berkait dengan visi-misi satuan pendidikan tersebut yang kesemuanya tidak bisa disamakan secara nasional. Sedaangkan hasil beljara yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini tidak mungkin dilakukan karena pemerintah hanya sebagai pemerintahan yang hanya menanungi pelaksanaan kebijakan dalam dunia pendidikan, bukan sebagai pelaksan pembelajaran jadi tidak cukup obyektif jika menilai pembelejaran yang dilakukan pemerintah karena pemerintah tidak melaksanakan proses tersebut. Terkait teknis pelaksanaan, yang harus obyektif, berkeadilan dan akuntabel, tentunya semangat ini tidak pernah terjadi dalam setiap proses UN karena kita ketahui banyak terjadi kecurangan dan ketidak adilan selama proses UN. Bisa kita lihat bagaimana terjadi pelanggaran contek masal dan jual beli soal dan kunci jawaban yang marak terjadi jadi semangat ini tidak pernah terwujud selama proses UN. Sementara pelasana UN adalah BSNP hal ini menegasikan kemampuan guru dalam melaksanakan sistem evaluasi, karena peran guru diambil alih oleh BSNP.

a. Tinjauan Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 57-59) tentang pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Berikut penjelasan berkaitan UN dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sisdiknas.
Pasal 57
(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
UN hanya dijadikan evaluasi terhadap peserta didik, sedaangkan evaluasi terhadap lembaga, dan program pendidikan sama sekali ditiadakan oleh UN, karena kemajuan lembaga pendidikaan dan program pendidikan sama sekali tidak dievaluasi terkait aspek-aspek lain misalnya strategi, procedural, sumbedaya manusia dan fasilitas pendukung dalam lembaga pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan.

Pasal 58
(1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
Pasal ini jelas bahwa sebenernya yang berhak untuk memberikan penilaian atas hasil belajar siswa adalah guru, bukan pihak lain. Hal ini karena guru adalah pihak yang paling mengetahui dan memahami proses pembelajaran yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukanpun bukan untuk memvonis siswa bodoh atau pintar, lulus atau tidak lulus, melainkan sebagai bahan untuk memperbaiki kekurangan atau ketidakmampuan siswa dalam hal tertentu tersebut secara berkesinambungan. Jadi UN sangat tidak bisa dijadikan sebagai penentu kelulusan peserta didik jika kita tinjau dari pasla ini
(2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
Pasal ini menjadi dasar Pemerintah membuat kebijakan Ujian Nasional (wujud implementasi evaluasi eksternal di lapangan.) Namun Kebijakan ini sangat tidak tepat jika dijadikan sebagai perwujudan dari pasal ini, karena konsep dasar dari ujian adalah (testing) berbeda dengan evaluasi (evaluation). Dalam konsep penilaian (assessment) pendidikan terdapat bentuk penilaian, yakni evaluasi dan ujian . Evaluasi dilakukan dengan tujuan dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki desain dan proses pembelajaran selanjutnya, sedangkan ujian dilakukan untuk menentukan seseorang lulus atau tidak dalam sebuah tahap seleksi tertentu. Jadi pasal ini tidak bisa dipresepsikan secaara sempit untuk melaksanakan UN sebagai evaluasi peserta didik.

Pasal 59
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
(3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Tinjauan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 67
(1) Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian Nasioanl yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan jalur nonformal kesetaraan.
(2) Dalam penyelenggaraan Ujian Nasioanl BNSP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan
(3) Ketentuan mengenai Ujian Nasional diataur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

Disini otoritas melakukan evaluasi sebetulnya ada di Mentri Pendidikan dengan meminta bantuan pada BSNP (BNSP itu hanya ditugaska, jadi otoritas penuh ada pada yang menugaskan). Ini bertentangan dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 ayat 1 dan 2. Artinya guru yang mendalami proses pembelajaran dan mengetahui secaara komprehensif tentang semua aspek kompetensi siswa diabaikan oleh hasil UN. Tentunya hal ini bukanlah bentuk eveluasi yang tidak adil bagi guru maupun siswa.

Pasal 68
Hasil Ujian Nasional digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk:
1. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
2. dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
3. penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan;
4. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan.
UN juga tidak dianggap sebagai cara memetakan mutu pendidikan antar sekolah dan daerah. Dengan paradigma UN dijadikan sebagai penentu kelulusan, maka sering tidak disadari sangat berimbas pada dimensi psikis murid. Alih-alih dapat berfungsi sebagai satu strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasioanl melalui mutu sekolah, justru UN kontradiktif dengan tujuan tersebut, karena mutu yang dipahami dengan pelaksanaan UN sekarang adalah mutu yang semu, sekedar di atas kertas dan ranah kognitif saja. Jadi efek negative dari hasil UN disamping mendiskreditkan semua usaha dalam proses pembelajaran selama tiga tahun tetapi juga akan menimbulkan efek psikologias dan menciptakan sikap pragmatisme siswa dan guru yang meletakkan segala sesuatu hanya pada hasil akhir dan meniadakan pentingnya proses.

Pasal 69
(1) Setiap peserta didik jalur formal pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan jalur nonformal kesetaraan berhak mengikuti ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang belum dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
(2) Setiap peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti satu kali Ujian Nasional tanpa dipungut biaya.
(3) Peserta didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian Nasional setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
(4) Peserta Ujian Nasional memperoleh surat keterangan hasil Ujian Nasioanal yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional.
Ayat satu bertentangan dengan ayat (2), karena pada ayat satu menyatakan bahwa ujian nasional itu adalah hak (yang berarti boleh dimanfaatkan boleh tidak dimanfaatkan), tapi pada ayat (2) menyatakan Ujian Nasional itu wajib sifatnya untuk di ikuti oleh semua murud pada jenjang terakhir

Pasal 72
(2) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah : a) Menyelesaikan seluruh program pembelajaran 2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan c) Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dan d) Lulus Ujian Nasional
(3) Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan di tetapkan dengan Peraturan Menteri.
Bunyi ayat 2 ini kontradiksi dengan ayat 1, karena pada ayat 2 dinyatakan bahwa kelulusan siswa ditentukan oleh sekolah masing-masing, manun ayat 1 butir d dinyatakan harus lulus UN, padahal jelas UN bukan otoritas sekoalh masing masing, melainkan di pusat (sentralisasi). Artinya UN adalah penentu utama kelulusan. Ketetapan ini tentunya saling bertentangan dan tidak dapat dijadikan pijakan untuk melksanakan ujian nasional.

Dari tinjauan landasan hukum yang digunakan dalam melaksaaanakan UN tersebut di atas, maka kita akan liha bagaimana ketidak sesuaian dan ketidak konsistenan peraturan yang ada dengan semangat, mekanisme evaluasi dan teknik pelaksanaan UN. Maka sangat wajar dan tepat apabila kita menolak pelaksanaan UN.

2. Latar belakang dilaksanakannya ujian Nasional (UN)
Bila kita kaitkan kurikulum KTSP (2006) dengan UN, maka terlihat ada visi yang bersebrangan. Dalam KTSP pelajaran dan strategi pembelajaran disesuaikan dengan kondisi dan konteks sosio-kultural sekolah itu berada, sehingga lebih membumi. Hal yang lebih ditekankan dalam KTSP sebagai bentuk demokratisasi dan desentralisasi pendidikan adalah memberikan kewenangan bagi guru-guru di tingkat sekolah untuk berkreasi menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi sosial, kultural, ekonomi, lingkungan di mana sekolah tersebut berada. Hal itu tentu berlawanan dengan UN yang pada dasarnya adalah sentralisasi dan standar tunggal dalam ujian secaara .asional. bagaimana mungkin pluralitas/keberagaman dapat disentralisasikaan dalam satu satandarisasi yang tunggal.
Bila kita tinjau secara sejarah maka kita akan menemukan bagaimana sistem evaluasi pendidikan kita dalam bentuk tes dilakukan secara beragam dari masa-kemasa. Hal ini tentunya menunjukkan adanya ketidak konsistensinya pemerintah dalan menentukan indicator evaluasi pendidikan secara nasional. Ketidak konsistenan pemerintah tentunya dikarenakan indicator yang digunakan adalah mekanisme yang tidak ideal dalam mengukur standarisasi maupun evaluasi pendidikan secaara nasional.
Sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 yang lalu kita telah mengetahui serta mengenal apa yang disebut dengan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) yaitu merupakan suatu penilaian akhir terhadap sebuah jenjang pendidikan untuk menentukan kelulusan atau ketamatan seseorang. EBTA ini berlaku bagi jenjang pendidikan dari SD, SMP/yang sederajat, SMU dan SMK/yang sederajat. Dalam EBTA ini berdasarkan asal usul soal ada dua macam yaitu soal yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Pusat atau yang disebut dengan istilah EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional), yakni soal yang telah standar, sehingga para siswa diharapkan dapat mengetahui tingkat kualitas pendidikan di setiap sekolah, baik daerah maupun wilayah. Selain soal yang berasal dari Depdiknas Pusat, juga ada soal yang merupakan menjadi kewenangan dari pihak sekolah masing-masing. Soal ini sering disebut dengan EBTA sekolah. Dalam hubungannya dengan hal ini terutama mengenai mata pelajaran yang akan diujikan ada beberapa mata pelajaran yang di EBTANAS kan yang tentunya sudah ditentukan oleh pusat. Sejalan dengan perkembangan pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan yang belum menemui kejelasan sampai saat sekarang, maka sejak tahun ajaran 2001/2002 istilah EBTA diganti dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) atau sekarang Ujian Nasional (UN).
Pada tahun ajaran 2002/2003 Ujian Nasional tetap diselenggarakan bahkan hingga sekarang, namun ada beberapa perubahan dalam setiap tahunnya, terutama menyangkut jumlah mata pelajaran, standar nilai, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa UN memiliki banyak kecacatan dan yang paling miris adlaah meknisme kebijakan sama sekali tidak memiliki perencanan (tidak memiliki master pland) yang memadai, disamping itu tetap dilaksanakannya UN menunjukkan sikap kepala batu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang tidak punya arah ini. Berikut kita tinjau sejarah UN dari periodesasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari setiap periode sistem ujian nasional telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, perkembangan ujian nasional tersebut yaitu :
a. Periode sebelum tahun 1969
Pada periode ini, sistem ujian akhir yang diterapkan disebut dengan Ujian Negara, berlaku untuk semua mata pelajaran. bahkan ujian dan pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam untuk seluruh wilayah di Indonesia.

b. Periode 1972 – 1982
Pada tahun 1972 diterapkan sistem Ujian Sekolah di mana setiap atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian akhir masing-masing. Soal dan hasil pemrosesan hasil ujian semuanya ditentukan oleh masing-masing sekolah/ kelompok sekolah. Pemerintah pusat hanya menyusun dan mengeluarkan pedoman yang bersifat umum. Untuk meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan serta diperolehnya nilai yang memiliki makna yang “sama” dan dapat dibandingkan antar sekolah.

c. Periode 1982 – 2002
Pada tahun 1982 dilaksanakan ujian akhir nasional yang dikenal dengan sebutan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). dalam EBTANAS dikembangkan sejumlah perangkat soal yang “pararel” untuk setiap mata pelajaran dan penggandaan soal dilakukan didaerah. Pada EBTANAS kelulusan siswa ditentukan oleh kombinasi nilai semester I (P), nilai semester II (Q) dan nilai EBTANAS murni (R)

d. Periode 2002-2004
Pada tahun 2002, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan kemudian berubah nama menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan yang menonjol antara UAN dengan EBTANAS adalah dalam cara menentukan kelulusan siswa, terutama sejak tahun 2003. Untuk kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual.

e. Periode 2005 – sekarang
Mulai tahun 2005 untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu, pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) untuk SMP/MTs/SMPLB dan SMA/SMK/MA/SMALB/SMKLB. Sedangkan untuk mendorong tercapainya target wajib belajar pendidikan yang bermutu, mulai tahun ajaran 2008/2009 pemerintah menyelenggarakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk SD/MI/SDLB.

3. Akibat negativ Ujian Nasional
Pendidikan merupakan modal utama dalam mengembangkan potensi manusia menjadi manusia yang “tercerahkan”. Pendidikan mampu meruntuhkan penjara kebodohan manusia, membalikan dari yang gelap menjadi terang, pembuka pintu kepada kesadaran-diri, meningkatkan harkat dan martabat manusia serta membebasakan manusia dari penindasan. Seperti halnya ungkapan Paulo Freire, pendidikan dapat membongkar “kebudayaan diam.” Yang dimaksud “kebudayaan diam” adalah suatu kondisi di mana masyarakat dibuat tunduk dan taat sedemikian rupa oleh penguasa, sehingga masyarakat tidak bisa atau berani mempertanyakan keberadaannya, dan pada akhirnya cenderung menerima keberadaan itu secara fatalistis. Singkatnya, pendidikan sebagai alat pembebasan umat manusia. Bukan sebaliknya akan mengekang dan memberikan rasa takut kepada manusia. Keberhasilan produk pendidikan haruslah merupakan keberhasilan mental dan sikap berupa kesaadaran sosial yang tinggi bukan keberhasilan individual dan kecakapan pengetahuan semata. Sementara para psikolog humanistis seperti Maslow dan Rogers berpendapat pendidikan yang progresif adalah menyerukan penataan kembali masyarakat dan bangsa. Pembangunan sektor pendidikan harus menghasilkan sistem nilai yang mampu mendorong terjadinya perubahan-perubahan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, pendidikan hendaknya dapat menjadi sarana pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya sebagai subyek yang bermutu dan memberikan transformasi pada perubahan sosial dan masyarakat yang lebih baik, adil dan sejahtera. Maka pencaapaiannya harus merupakan proses evaluasi yang menyeluruh dan representative, bukan hanya sebagain aspek apalagi satu aspek semata. Semua mengetahui bahwa Ujian Nasional secara teknis dan praktiknya begitu banyak kecurangan. Dari mulai pemborosan Dana APBN. Pada tahun 2009 ±Rp. 572 Milyar, tahun 2010 ±Rp. 590 Milyar, tahun 2011 ±Rp.600 Milyar dan tahun 2012 ± Rp.600 Milyar dan tahun 2013 ini juga mencapai ± Rp.600 Milyar. Ini sangat ironis, dana sebesar ini di keluarkan untuk tujuan yang tidak jelas. Lebih baik untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Bukankah masih sering kita dengar sekolah rubuh, tidak layak digunakan, dll. Belum lagi teror mental peserta didik, guru bahkan orang tua murid. Menjelang UN peserta didik di sibukkan dengan latihan soal-soal UN. Orang tua yang mampu secara ekonomi akan mengikutsertakan anak-anaknya dalam les privat, pimbingan belajar dll, namun untuk siswa yang tidak mampu dan daerahnya terpinggir tidak bisa mengikuti bimbingan semacam itu dan akhirnya merekalah yang menjadi korban lagi. Jelas ini menunjukkan pelaksanaan UN tidak berdasarkan prinsip keobjektifan, berkeadilan, dan berangkutabel. Mental mereka semakin down karna ketidak berdayaan mereka untuk memaksimalkan usaha dalam menghadapi Ujian Nasional. Belum hasil try out yang sering kali tidak memuaskan sehingga menyebabkan mental mereka menjadi down. Ketidak jujuran dalam Ujian Nasioanal membuat pendidikan Indonesia menangis. Sistem inilah (UN sebagai penentu kelulusan) yang menyebabkan mereka melakukan ketidak jujuran massal. Dari mulai Pemerintah provinsi sampai dengan satuan pendidikan melakuakan hal yang mengotori pendidikan di negeri ini. Ini tidak bisa di biarkan. Jika terus seperti ini, bagaimana masa depan bangsa ini. Dan jangan kaget jika nanti tingkat korupsi di negra ini meninggkat pesat karna UN telah membiasakan calon penerus bangsanya untuk korupsi (mencontek), serta bagaimana nasib sector pendidikan yang katanya sebagai podasi pencetak moral bangsa.
Disamping persolan tersebut, ada beberapa persolan starategis yang bisa terjadi dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional, yaitu terkait dengan tututan kepentingan modal dan kapitalisme. Hal ini meniadakan harapan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang bersesuaian dengan semangat kemerdekaan dan UUD 1945. Dengan sistem pendidikan yang meletakkan dasar pijakannya pada ideologi kapitalisme yang kemudian melahirkan mekanisme kapitalisasi pendidikan, merupakan akar persolan sistem pendidikan nasional saat ini. Telah bnayak telaah yang telah dilakukan bagaimana meletakkan pendidikan nasional yang sesuai dengan amanat konstitusi tertinggi negara yaitu UUD 1945 yang dimanatkan dalam pasal 31, dari sekian telaah tersebut menilai sistem pendidikan kita telah jauh dari amanat UUD 1945. Dengan legalitas UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 telah menggeser sistim pendidikan kita bertolak belakang dengan amanat konstitusi tertinggi negara. Sistem pendidikan nasional saat ini telah melanggengkan sistem kapitalisasi pendidikan, di mana dengan kekuatan legal instrumen pendidikan melalui UU SISDIKNAS, UU DIKTI No 12 Tahun 2012 dan berbagai regulasi yang mendukungnya pendidikan kita telah tunduk dalam mekanisme kapitalisasi pendidikan. Dengan dasar pijakan sistem pendidikan berdasarkan sistem kapitalisme memunculkan berbagai persolan yaitu:
1) Hilangnya hak seluruh rakyat indonesia atas pendidikan yang berkualitas
Kenyataan saat ini, dimana pendidikan dijadikan sebagai sektor bisnis jasa berimbas pada makin melonjaknya biaya pendidikan. pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, namun diletakkan dalam mekanisme bisnis sehingga setiap institusi pendidikan yang bersaing dalam memberikan pelayanan yang berkualitas berbanding lurus dengan meningkatnya biaya. Hal ini menyebabkan peserta didik yang berkemampuan ekonomi menengah ke bawah tidak dapat mengakses pendidikan seperti yang lainnya. Padahal mayoritas masyarakat negri ini adalah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Artinya sebagian besaar masyarakat indonesia telah dirampas haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Realitas ini juga pulalah yang telah disamarkan oleh UN karena mengukur standarisasi pelkasanaan sistem pendidikan nasional hanya dari hasil UN, sementara aspek lainnya tidak diperhatikan.
2) Munculnya marjinalisasi pendidikan
Peningkatan pendidikan di daerah dengan kemampuan ekonomi kelas menengah ke atas seperti di kota sangat ironis dengan peningkatan kualitas pendidikan di daerah yang kemampuan ekonominya rendah seperti di desa dan daerah terpencil. Sehingga pemerataan pendidikan kita sangat jauh dari harapan. Maka bukanlah sesuatu yang tabu jika kita saksikan bagaimana kondisi infrastruktur pendidikan di berbagai daerah sangat memprihatinkan. Berbeda dengan di daerah yang gerak ekonominya tinggi fasilitas pendidikan sangat maju bahkan jauh dari mimpi masyarakat daerah pinggiran dan terbelakang. Hal ini disebabkan karena mekanisme kapitalisasi pendidikan akan menimbulkan situtuasi di mana kemampuan ekonomi konsumen akan berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pendidikan. Seharusnya pemerataan, pelaksanaan yang berkeadilan tanpa adanya marjinalisasilah yang harus dievaluasi oleh pemerintah bukan pengetahuan siswa lewat UN.
3) Tingkat kemmpuan siswa yang berbeda
Dalam beroleh kemampuan, siswa yang tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tentu akan berpengaruh pada kemampuan siswa. Siswa yang belajar di institusi pendidikan yang tidak berkualitas, tidak akan mampu bersaing dengan kemampuan siswa yang belajar dalam institusi pendidikan yang berkualitas. Sehingga kemampuan siswa yang tidak mampu mengakses pendidikan yang berkualitas yang ada di kota maupun daerah akan kalah bersaing dengan peserta didik yang mampu mengakses pendidikan yang berkualitas dan mahal. Hal itu menimbulkan perbedaan kemampuan siswa. Berbeda jika pendidikan menjadi tanggung jawab negara maka kualitas pendidikan akan merata dan kualitas pendidikan tidak bergantung pada kemampuan ekonomi konsumen jasa pendidikan.
Persolan carut-marut UN pergantian kurikulum dan munculnya marjinalisasi pendidikan adalah imbas dari sistem pendidikan . jika akses pendidikan yang belum merata, terjadi marjinalaisasi. Kamapuan siswa yang belum merata. Maka pelksanaan RSBI tetap melaksanakan UN, dan pergantian kurikulum tidak akan mennyelesaikan persolan. Masyarakat tetap akan mengalami kemunduraan dalam kualitas pendidikannya selama sistem pendidikan kita tidak tunduk kepada kepentingan rakyat dan sistem evaluasinya tidak dijalankan dengan semestinya. Maka menjadi wajib jika solusi dalam penangani persolan sistem pendidikan kita adalah melaksanakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. berdasarkan hal tersebut maka Serikat Mahasiswa Indonesia menuntut:
1. hapuskan UN karena karena tidak obyektif dalam menilai mutu pendidikan secara nasional sampai pada tingkat sekolah.
2. Tingkatkan mutu pendidikan nasional secara merata di semua aspek
3. berikanjaminan penyelenggaraan dan akases pendidikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
4. Hilangkan diskriminasi dan kesenjangan dalam dunia pendidikan

Solusi:
1. laksanakan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan sebagai solusi terhadap persolan pendidikan nasiaonal sekarang juga.
2. Laksanaka reforma agrarian sejati
3. Nasionalisasi Asset-Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat
4. Bangun Industrialisasi Nasional Yang Mandiri dan Kerakyatan

Oleh : KPP DPP Serikat Mahasiswa Indonesia



« (Previous News)



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *