KERTAS POSISI HARI TANI NASIONAL

Bangun Persatuan Gerakan Rakyat melawan Rezim Pasar Bebas dalam mewujudkan Reforma Agraria Sejati

Semangat anti kapitalisme sudah terlihat ketika di tetapkannya UUPA di Indonesia pada tanggal 24 september 1960 tersebut sebagai hari tani nasional menandakan akan pentingnya kekayaan alam untuk dikelola dan dikuasai Negara untuk mensejahterakan rakyat. Di beberapa organisasi tani maupun kelompok-kelompok yang mendukung perjuangan tani bahwa momentum perayaan hari tani bukan hanya seremonial belaka, karena semangat UUPA yang anti kapitalisme dan anti penjajahan sudah berubah pada hari ini. Liberalisasi yang terjadi di sector pertanian menjadi satu ancaman besar bagi rakyat Indonesia hari ini di sebabkan oleh dorongan lembaga-lembaga internasional yang mendorong agar Indonesia meliberalkan sector agrarianya dan ketertundukan rezim yang berkuasa hari ini terhadap para pemilik modal.

Konsep dasar dalam UUPA adalah Hukum agrarian yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat Eksistensi dan wewenang Negara sebagai organisasi tertinggi bangsa dinyatakan dalam Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air dan ruang angkasa untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun cita-cita UUPA sampai saat ini belum seperti yang di amanatkan. Sudah hampir satu tahun Rezim Jokowi-JK memimpin negeri ini. Namun kondisi Rakyat Indonesia masih jauh dari kata sejahtera. Karena pada dasarnya kepemimpinan Jokowi-JK hanya melanjutkan program dari Rezim sebelumnya, yang sejatinya hanya akan melangengkan kekuasaan para pemilik modal. Semangat Liberaliasasi lah yang terus digenjot oleh pemerintahan saat ini guna menopang kepentingan para kaum borjuasi seperti program MP3EI, MEA, dll. Di sisi lain rakyat Indonesia semakin terpuruk dengan kebijakan yang tidak sama sekali pro rakyat, semisal pemberlakuan politik upah murah, perampasan tanah petani, pendidikan semakin mahal, dan lain sebagainya.

Situasi tersebut semakin di perparah dengan melambatnya ekonomi Indonesia dan jatuhya nilai tukar Rupiah. Data menyebutkan bahwa beberapa pekan lalu Rupiah nyaris menembus level Rp. 14.000 US$. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga berada pada level yang rendah yaitu 4.335. Sementara itu anjloknya harga minyak juga menambah runyam masalah. Harga minyak dunia jenis West Texas Intermediate (WTI) pada akhir pekan lalu hanya US$ 40,45 per barel, sedangkan jenis jenis Brent cuma US$ 45,46 per barel. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya “Perang Kurs dan Perang Harga” di seluruh dunia, maka para pemilik modal dalam menghadapi situasi buruk ini segera memindahkan dananya menjadi Dolar AS. Akibatnya terjadi kenaikan permintaan US$, penjualan surat-surat berharga di pasar modal, serta aliran dana keluar (capital outflows) dari seluruh dunia ke AS.

Lemahnya fundamental ekonomi juga ditopang oleh ketidakmampuan Indonesia menggenjot kinerja ekspor, dan hanya menekankan kinerja impor sehingga devisa negara terfokus pada biaya impor semata. Pelemahan ekspor Indonesia karena komoditas utama ekspor sedang mengalami penurunan harga di dunia, seperti sawit, dll yang sifatnya ekstraktif. Tidak ada jalan lain lagi bagi Negara kita dalam menyikapi persoalan ini, kecuali membangun fundamental ekonomi dengan menghapuskan ketergantungan pada modal asing dan membangun Industrialisasi Nasional dengan memperkuat ekonomi rakyat.

Di sisi lain, eskalasi kekerasan terhadap petani di Indonesia berbanding lurus dengan ekspansi lahan baik itu kelas pemodal maupun pemerintah. Konflik tanah bukanlah hal baru di negeri ini. Sejak orde baru, telah terjadi ribuan kasus konflik tanah antara rakyat dan pemerintah, dengan diiringi juga oleh ribuan kasus kekerasan oleh aparat yang mengiringinya. Perihal kekerasan ini adalah buah dari kebijakan orde baru yang sejak berkuasa tidak menjalankan UU Pokok Agraria 1960. Praktik pengadaan tanah di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan hingga kini.

Pada peringatan Hari Tani Nasional yang ke-55 kali ini, harus kita jadikan sebagai ruang untuk mempertegas sikap kita bahwa pentingnya Persatuan seluruh Rakyat dalam melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh Elit-Elit Politik Borjuasi. Negara yang berada di bawah kekuasaan kaum modal ini terus melakukan penghilangan Hak atas sumber-sumber Agraria yang seharusnya mejadi Hak Rakyat. Lewat perangkat-perangkat Undang-Undang, misalnya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, UU Pertambangan, UU Minerba, UU Migas, UU Ketenagalistrikan dll, digunakan untuk melakukan perampasan tanah secara legal dan meneror perjuangan rakyat lewat aparatur bersenjatanya.

Untuk itu secara tegas SERIKAT MAHASISWA INDONESIA dalam momentum peringatan Hari Tani Nasional 2015 menyerukan kepada Seluruh Rakyat Indonesia:

Tuntutan
1. Lawan Liberalisasi Ekonomi
2. Cabut Undang-Undang yang meliberalkan Agraria
3. Selesaikan seluruh Konflik-Konflik Agraria
4. Lawan Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat
5. Tolak Penggusuran Tanah Rakyat

Jalan Keluar
1. Reforma Agraria Sejati
2. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara di bawah Kontrol Rakyat
3. Industrialisasi Nasional yang Kuat dan Mandiri
4. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan

Jakarta, 2 September 2015
Hormat Kami

KPP – SMI






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *