Tanah Ex HGU PTPN II : Kisah Eksploitasi Tanah Rakyat Di Deli Serdang

wpid-img1443015571069

Pengantar

Kehidupan merupakan perjalanan panjang proses belajar dan mendidik diri adalah syarat mutlak untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Menjadi manusia tidak saja hanya dengan bergaul saja dengan manusia lain, namun juga mengikhtiarkan diri dan mempatutkan diri untuk dapat menjadi berguna bagi diri sendiri dan bagi manusia lain. Oleh karena itulah belajar dan mendidik diri tidak memiliki batas, karena perubahan dari pergaulan, penemuan ilmu pengetahuan yang terbaru dan semangat kebenaran yang hakiki. Sikap saling menghargai dan saling membantu akan menjadi sikap manusia yang mampu melayani manusia satu dan lainnya. Sehingga terjagalah ketentraman bagi manusia tanpa saling mengeksploitasi. Penulisan Essai ini merupakan satu bentuk manifestasi selaku manusia yang memiliki kewajiban tersendiri untuk dapat menyampaikan sekelumit kondisi pergaulan manusia pada era sekarang ini. Harapannya kisah agraria di salah satu belahan negeri ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan organisasi masyarakat yang perduli dengan keadaan manusia yang tertindas.

Tanah merupakan alat untuk menghidupi manusia yang paling primitif. Sejak manusia dilahirkan dipermukaan bumi, tanah telah memberikan lebih dari apa arti alat penghidupan bagi manusia itu sendiri. Kehidupan untuk memenuhi kebutuhan dengan mengadakan kegiatan produksi mulai dari cara mengumpulkan makanan, berburu, memancing, bertani hingga yang termutakhir adalah industrialisasi dengan memanfaatkan mesin sebagai alat berproduksi.

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya raya. Negara agraris disematkan bagi rakyat Indonesia sebagai pewaris daulat tanah Nusantara. Perkembangan kehidupan manusia di Indonesia semakin tumbuh dan mengalami kemajuan yang berarti. Dari suku-suku yang memiliki tanah secara kolektif, kerajaan yang mulai mengasingkan tanah bagi manusia kelas bawah dan Republik Indonesia yang masih mempertahankan sistem kepemilikan atas tanah oleh individu tanpa pengawasan yang jelas.

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan panjang terhadap pengolahan tanah secara modern. Pada perkembangannya Sumatera Utara menjadi daerah pusat industri sejak dari era Kolonial Belanda. Kondisi ini tidaklah datang dengan sedemikian rupa, akan tetapi kekayaan alam dari alam pulau Sumatera yang mengundang orang-orang di Eropa datang untuk berdagang. Semenanjung Sumatera dimana kesultanan Deli berkuasa pada abad ke 13 ramai didatangi para pedagang, sehingga pedagang Arab, Eropa, India, dan Cina kemudian menetap dan membangun kedai-kedai mereka di Labuhan Deli. Pada masa silam sebelum abad ke 15, Kerjaaan Aru yang bermetamorfosa menjadi kerajaan Melayu Deli mengambil hutan-hutan disepanjang sungai Deli sebagai daerah kekuasaannya. Dan terus berkembang mulai dari Langkat Hingga Rantau Perapat. Lahirnya perkebunan dan industrialisasi di Labuhan Deli yang pada masa depannya meluas hampir kedaerah Sumatera Utara saat ini.

Perkebunan di tanah Deli dimulai dengan ditandai oleh datangnya pengusaha dari Belanda pada 7 Juli 1863, Jacobus Nienhuys bersandar di muara sungai Deli untuk berdagang membawa dagangan dan memulai usaha perusahaan melalui perkenalan dengan Sultan Deli , Sultan Mahmoed Perkasa Alamyang memberikan konsesi lahan selama 20 tahun tanpa perjanjian sewa hingga akhirnya menguasai 250.000 Ha. Letak lokasi yang diberikan diantara Sungai Wampu dan Sungai Ular kemudian ditanami Tembakau, kemudian hari ditanami Karet dan Sawit. Penanaman Tembakau di mulai pada tahun 1868 dengan didirikan oleh Nienhuys Perkebunan De Deli Maatschappaij.

Pembukaan perkebunan yang menghilangkan hak rakyat Deli atas tanah moyang mereka semakin menjadi eksploitasi pada rakyat itu sendiri. Dengan menempatkan pribumi sebagai buruh kasar tanpa punya hak atas tanah. Kepemilikan tanah yang masih semak itu menghilangkan kehidupan rakyat deli saat itu atas tanah mereka. Warisan kehidupan di atas tanah melayu ini di ambil alih oleh Belanda. Hingga akhirnya di nasionalisasi setelah kemerdekaan dan menjadi PTP II dan PTP IX pada tahun 1958, akhirnya menjadi PTPN II pada tahun 1999. Pada fase orde lama sampai orde baru banyak persoalan yang muncul sampai persoalan pera perampasan tanah oleh PTPN II dengan stigma PKI terjadi di beberapa daerah lahan PTPN II.

Perkembangan kota Medan merupakan satu persoalan baru tentang bagaimana melihat peruntukan di sumatera utara terkhusus bagi PTPN II yang memiliki tanah di sekitar kota Medan yang menjadi pusat aktifitas rakyat di Sumatera Utara. Penggarapan mulai merebak disekitar kota Medan setelah reformasi karena masyarakat yang terdesak oleh kondisi kota dan yang tidak memiliki tanah terpaksa mengambil lahan HGU PTPN II dan inilah yang menjadi dasar beberapa kali dilepaskannya lahan PTPN II di Sumatera Utara. Pada tahun 2002 BPN pusat mengeluarkan Surat Keputusan tentang pemberian perpanjangan HGU dan pelepasan HGU nya untuk didistribusikan oleh Gubernur Sumatera Utara dengan luas 5.873, 0580 Ha di daerah Langkat, Binjai dan Deli Serdang.

Ditengah kondisi rakyat butuh tanah atas perkembangan kota, namun malah menimbulkan ironi setelah terjadinya konflik antar rakyat dan rakyat di tanah deli nan subur tersebut. Konsep kota terintegrasi pemerintah dari Perpres No. 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (MEBIDANGRO) yang diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi bagi rakyat Sumatara Utara menambah persoalan pelik pembangunan di kawasan itu sendiri.
Maka dari itu persoalan Distribusi Ex HGU PTPN II menjadi eksploitasi bagi mereka yang mengatasnamakan negara dan organisasi tertentu dalam mengelabui rakyat yang berada dan menggarap tanah itu dengan tanpa memiliki kejelasan hukum atas tanah yang mereka tempati. Dan petani penggarap kembali menjadi pewaris sakitnya eksploitasi dari mereka yang berkuasa.

Rakyat yang berhak atas tanah Ex HGU PTPN II

Pada siapa tanah Ex HGU PTPN II menjadi persoalan saat ini di Deli Serdang, karena pada dasarnya ada banyak kalangan yang mengklaim berhak atas tanah tersebut. Bicara yang berhak adalah bicara historis, pada tahun 1950-an gelora perlawanan rakyat terhadap kolonial Belanda di manifestasikan dengan mengadakan pendudukan di tanah-tanah perkebunan Belanda sebgai usaha nasionalisasi perkebunan milik Belanda, hingga pemerintah mengeluarkan UU Darurat No.8 tahun 1954. Setelah berhasil dikuasai dan disahkannya UU PA.

Mengingat kasus ini kita harus merujuk pada pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa “Bumi, Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadi dasar diterbitkannya UU PA yang harapannya dapat mengubah peraturan buatan Belanda dengan peraturan yang lebih berpihak kepada rakyat Indonesia. Lalu penerapannya dengan mendistribusikan lahan pertanian yang pada pasal 8 undang-undang No.56 Prp tahun 1960 yang berbunyi “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar” tapi ini juga harus memperhatikan kepatutan pembukaan lahan secara besar-besaran. Tampil ansari (2008:84) berpendapat batas minimum itu harus ditinjau agar di tetapkan lebih rendah dari 2 hektar mengingat pertumbuhan penduduk dan teknologi yang semakin modern sehingga dapat membuat rakyat mendapat taraf hidup yang layak.

Dengan kasus Ex HGU PTPN II, Perusahaan yang berasal dari perkebunan NV.VDM dan NV VSM, merasa berhak atas tanah tersebut dengan adanya SK BPN No. 3151-310.3-D.II tanggal 27 september 2007 melalui kebijakan tersebut mereka berdalih bahwa lahan tersebut masih asset PTPN II. Dan merasa berhak untuk mengatur tanah itu dengan mengeluarkan Surat Edaran No.20/X// 280/ 2014 pada 28 januari 2014. Padahal menurut Jimmy J Sembiring (2010:24) pendaftaran Tanah bertujuan untuk kepastian hukum atas pemegang hak yang bersangkutan dan PTPN II telah dicabut haknya atas tanah tersebut masih berusaha mengeskploitasi Hak Rakyat.

PTPN II menganggap sudah terlalu banyak asset yang di ambil dari mereka. Pada tahun 1870 NV Van Deli Maatschappij memiliki konsesi 250.000 Ha, yang kemudian dialihkan ke PTP II dan PTP IX pada tahun 1958, lalu tahun 1991 dikeluarkan 125.000 Ha melalui SK MendagriNo.Agr..12/5/14 tahun 1951 keluar aset PTP IX yang disebut Tanah Suguhan. Lalu kembali di klaim di garap oleh rakyat dan lahan PTPN II semakin terdesak hingga kurun waktu 1988-1997 PTP IX melepaskan lahan seluas 2.370,40 Ha dan sisa PTP IX 43.164,26 Ha dan PTP II 68.953,31 Ha hingga hanya tersisa 112.117.57 dari 125.000 Ha.

Areal Ex HGU PTPN II di Deli Serdang berdasarkan SK BPN No.42/HGU/BPN/2002 di kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, Labuhan Deli, Batang Kuis, Patumbak, dan Perbaungan seluas 3.353,5900 Ha dan SK BPN No.10/HGU/BPN/2004 di kecamatan Pancur Batu, Percut Sei Tuan dan Batang Kuis seluas 1.057,1200 Ha. Dengan tidak diperpanjangnya lahan tersebut maka areal Ex HGU menjadi Milik Negara.

Peruntukan tanah 5.873,6 Ha di 3 Kabupaten sudah di sepakati untuk Tuntutan Rakyat seluas 1.377,12 Ha, kemudian Garapan Rakyat Seluas 546,12 Ha, Masyarakat Adat 450 Ha, Pensiunan karyawan 558,35 Ha, untuk tata ruang kota 2.641,47 Ha dan usu seluas 300 Ha. Untuk itu PTPN beranggapan bahwa kondisi HGU yang di perbaharui tinggal 56.341,9170 Ha merupakan satu bentuk kebaikan PTPN II dalam memberikan lahannya kepada Rakyat. Disisi lain rakyat terus menghadapi konflik horizontal.

Semangat untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dalam UUD 1945 demi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. UU Pokok Agraria pada Pasal 1 ayat 1 menyatakan “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” yang menjamin rakyat Indonesia berhak penuh atas tanah di Republik ini. Namun kategori rakyat lemah dan kuat juga harus dapat didefenisikan jelas agar tidak ada monopoli tanah oleh perorangan dengan berkedok kelompok tani dan badan hukum yang mengajukan izin pengelolaan tanah.

Untuk daerah Deli Serdang, dapat di kategorikan rakyat yang berhak atas tanah itu adalah mereka yang tidak memiliki tanah untuk bertani dan rumah. Jaminan atas kebutuhan dasar Sandang dan papan merupakan dasar bagaimana mendefenisikan rakyat yang berhak atas tanah di Ex HGU PTPN II. Kenyataan banyak kooporasi yang mengambil alih tanah Ex HGU PTPN II menjadi titik balik distribusi tanah yang telah lepas dari HGU, peruntukan yang berbeda dari peruntukan awal ternyata tidak menyentil pemerintah. Banyak Perusahaan berkedok kelompok tani pada awal penggarapannya kemudian membangun perumahan, perkebunan sawit dan kayu menjadi pengkhianatan pada konstitusi dan UU PA. Melihat kondisi demografi Deli Serdang adalah daerah yang sedang berkembang di Pertanian dan Industrialisasi sehingga kebutuhan lahan untuk pertanian dan perumahan bagi rakyat adalah kebutuhan dasar dari rakyat Indonesia yang menjadi pewaris tanah itu sebagai bangsa Indonesia. Kongkritnya harusnya tanah dibagikan kepada buruh tani, buruh, sopir, pedagang kecil, pengangguran serta yang pada intinya adalah mereka hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga tidak ada monopoli tanah untuk keuntungan perorangan dan kolompok tertentu terutama menguntungkan kapitalis yang serakah.

Konflik agraria di lahan Ex HGU PTPN II

Konflik agraria yang terjadi di lahan Ex HGU PTPN II di Deli Serdang, dapat di bedakan menjadi konflik horizontal dan vertikal, konflik horizontal adalah persoalan antara sesama kelompok rakyat yang menggarap, konflik dengan preman bayaran untuk mengamankan tanah atas suruhan perorangan atau Perusahaan. Sedangkan secara vertikal sering terjadi konflik antara kelompok rakyat (Tani) dengan Perusahaan, konflik Petani dengan Negara terutama aparat keamanan yang bertindak refresif.

Konflik agraria atas klaim kepemilikan menjadi hal yang santer terjadi di lahan Ex HGU PTPN II, misalkan terjadinya kontak fisik antara KT Masyarakat Selambo dan KT Sehati dengan KT Pembaruan pada tahun 2013 berakhir kontak fisik dengan baku hantam dan lempar-lemparan batu. Menjadi contoh kasus yang dialami oleh rakyat di areal PTPN II. Yang pemicunya adalah hal sepele yaitu pembagian lahan garapan di Desa Amplas kecamatan Percut Sei Tuan. Lalu adalah konflik Rakyat dengan preman bayaran yang terjadi di Selambo, Helvetia, Sunggal, Kutalimbaru yang mana preman dibayar untuk jasa pengamanan lahan dan bangunan di areal Ex PTPN II. Yang puncaknya seorang penggarap di Dusun Selambo Desa Amplas Terbunuh di bacok oleh orang tak dikenal. Dan masih banyak contoh lain yang berakibat konflik fisik berujung kematian.

Konflik vertikal terjadi antara Kelompok rakyat dengan perusahaan yang mayoritas adalah perusahaan Property seperti PT. Indo Palapa dan PT anugrah Multi Sumatera di kecamatan Pancur Batu, PT.Agung Cemara Realty dan pengusaha Tamin Sukardi di kecamatan Labuhan Deli, PT.Bangun Percut Graha Lestari di kecamatan Percut Sei Tuan, PT pengusaha Samsul Sianturi Anugerah Cemara Realty di Hamparan Perak, PT Anugerah Cemara Raelty di Kecamatan Sunggal dan masih banya lagi konflik tanah dengan Pengusaha yang seharusnya tidak mendapat tanah tersebut. Gesekan dengan Aparat keamanan juga terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Kutalimbaru, rakyat yang menggarap di lahan Ex HGU PTPN II di usir paksa dengan alasan mereka menduduki lahan yang berstatus HGU dan mengakibatkan korban luka dari rakyat itu sendiri.

Disinilah kita melihat bagaiaman negara tidak hadir dalam menyelesaikan konflik agraria di Suamtera Utara, terkhusus di Deli Serdang, padahal tidak jarang rakyat yang menggarap juga di mintai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang seharusnya tidak dibayarkan karena tidak terdaftar di BPN. Dan negara juga turut absen dalam penerbitan Surat Keterangan yang di terbitkan Kepala Desa dan Camat yang seharusnya telah gugur dengan Permendagri No.22 tahun 72 untuk tidak menerbitkan surat apapun diatas lahan negara dan SK Bupati No 593/1795 tanggal 18 mei 2004 dan pelarangan Penerbitan surat dilahan Ex HGU PTPN II.

Konflik lahan Ex HGU PTPN II masih terganjal oleh perapian data masyarakat yang mendiami lahan garapan tersebut. Tim B Plus Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga hanya menjadi perpanjang tanganan PTPN II dengan menjadi tim Pemetaan tanpa mempertimbangkan kondisi rakyat yang bermukim dan mengusahai lahan demi kepentingan kehidupannya. Ditengah semakin kompleknya persoalan agraria di Sumatera Utara persoalan tanah ini juga belum membuka mata pemerintah untuk menjadikan persoalan ini sebagai program Prioritas dalam penyelesaian kasus agraria di Sumatera Utara, Hal ini dibuktikan dengan tidak ada lagi tim atau panitia dari Provinsi yang mendalami dan mengawasi persoalan ini. Sehingga konflik di areal ini menjadi semakin tidak terbendung.

Mengingat bahwa Deli Serdang merupakan daerah pertanian dan juga lumbung pangan Sumatera Utara. Dan juga terlihat bahwa dengan adanya MEBIDANGRO akan menambah potensi tingginya konflik tanah di Deli Serdang karena monopoli atas tanah dan hasil pertanian kian marak di Kabupaten ini. Dikhawatirkan dengan konsep RUTR MEBIDANGRO itu akan memantik kepentingan pasar bebas, menuju MEA yang akan di eksekusi akhir 2015. Seperti yang di ungkapkan Boedhi Wijardjo (2002:17) produk pertanian merupakan komoditas perdagangan tertua di dunia.

Dengan adanya konflik ini, rakyat semakin tidak berdaulat atas tanah mereka sendiri yang harusnya dijamin pendistibusian lahan yang dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Namun, distribusi malah menjadi momok eksploitasi bagi rakyat, dengan memanfaatkan dalil kepentingan rakyat. Banyak kasus yang lahir dari perselingkuhan perusahaan negara dan swasta dengan pemerintah dalam melucuti hak rakyat atas tanah mereka sendiri yang berakhir pada kerugian dan penindasan pada rakyat.

Dari sinilah sebenarnya tidak ada semangat dari Negara dalam menyelesaikan konflik ini. Peninjauan lapangan harus segera dilakukan oleh pemerintah terutama Gubernur Sumatera Utara agar dapat mendefenisikan mereka yang berhak atas tanah dan menghukum dengan tegas yang berusaha merampas hak rakyat tersebut. Misalkan dengan meninjau PP No 224 tahun 1961 agar jelas yang mana penyebab konflik dan korban konflik.

Paparan Solusi

Lahan Ex HGU PTPN II di Deli Serdang yang berkisar 3.353,5900 Ha , membutuhkan solusi kongkrit yang sebenarnya dapat terselesaikan secara kongkrit jika terjadi ada ruang koordinasi yang terbuka dan akuntabel antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif dengan Masayarakat dan PTPN II untuk memecahkan persoalan ini dengan kongkrit. Karena hingga detik ini tidak ada rauang atau lembaga khusus mensosialisasi, mengawasi, dan mengendalikan pengusahaan Agraria di Sumatera Utara. Sering kali persoalan agraria hanya di bahas dalam ruang Panitia Khusus DPRD yang hanya mampu memfasilitasi dialog tanpa melahirkan rekomendasi yang utuh dalam melihat persoalan agraria yang banyak melibatkan Persusahaan terutama Perkebunan dan Properti dalam mengelola Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diberikan izin oleh BPN.

Selain itu dibutuhkan dampingan dari organisasi Rakyat yang pro demokrasi dalam mengawal persoalan ini dengan memberikan advokasi secara utuh dengan memobilisasi seluruh rakyat yang bermukim dan berusaha di Lahan Ex HGU PTPN II guna mempelopori persatuan rakyat dalam mendesak penyelesaian kasus ini.

Sehingga tugas dari Pemerintah dan organisasi Rakyat adalah ;
1. Mengadakan ruang Koordinasi Pemerintah, Perusahaan, Rakyat Penggarap dengan melibatkan seluruh unsur Rakyat sebagai Controling.
2. Menginventarisasi persoalan Data Distribusi agar tidak jatuh kepada tangan yang tidak berhak. Karena banyak kasus manipulasi yang terjadi untuk mendapatkan hak distribusi atas tanah ex HGU PTPN II.
3. Menjaga ketertiban di lahan ex HGU PTPN II membangun MoU di antara pihak yang berkepentingan. Ini perlu segera di selenggarakan untuk menekan angka konflik di lahan.
4. Mendata program pemanfaatan tanah agar tidak ada penyalahgunaan tanah yang diberikan misal dengan membentuk komite kerja dalam pemanfaatan tanah, apakah dalam bentuk pertanian, dan perindustrian kecil menengah agar tanah tidak sekedar menjadi obyek stagnan hanya sebagai alat investasi pemilik, tanpa pemanfaatan yang jelas dan tidak di pindah tangankan kepada pihak yang tidak berhak.
5. Memberikan Pendidikan, yaitu pendidikan Paralegal untuk petani mengadvokasi tanahnya, memberikan penyuluhan pertanian terutama dukungan penyuluhan tekhnologi pertanian dan pendidikan penunjang lainnya, agar mereka berdaulat atas tanahnya.

Kesimpulan

Dalam kasus ex PTPN II terdapat beberapa pelanggaran baik secara Konstitusi maupun administratif. Semangat Tanah Untuk Rakyat pada UU Pokok Agraria ternyata tidak dapat dilaksanakan secara konskuen dan adil oleh pemangku kebijakan. Perusahaan Negara PTPN II seharusnya menjadi corong terdepan dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat di Sumatera Utara. Mengingat kegiatan usaha PTPN II sendiri diabdikan bagi kepantingan rakyat. Akan tetapi, dalam prakteknya karakter monopoli dan merampas dari yang lemah masih menjadi jalur mulus untuk mengakumulasi keuntungan bagi PTPN yang malah menghadirkan konflik di tengah pergaulan rakyat Indonesia.

Terlepas seberapa besar lahan yang di bagikan kepada rakyat untuk kepentingan perluasan kota dan kemajuan zaman. Karena perkembangan zaman akan meminta pemanfaatan tanah yang maksimal demi mendukung kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Pemanfaatan tanah tidak bisa dilepaskan bagaiamana hubungannnya dengan industrialisasi dan pengetahuan itu sendiri, sehingga Tanah Untuk Rakyat tidak lagi menjadi jargon di acara seremonial belaka, namun, menjadi sugesti untuk Mengeksploitasi rakyat.

Daftar Pustaka
Buku:
Ansari, Tampil S.Undang Undang Pokok Agraria Dalam Bagan.2008.Medan: KSHM
Sembiring, JJ.(2010).Panduan Mengurus Sertifikat Tanah.2010.Jakarta:Visimedia
Wijardjo, Boedhi, dandang Trisasongko.(2002). RUU Perkebunan : Melestarikan eksploitasi dan ketergantungan.Jakarta:Raca Institute
Surat :
SK BPN No.42/HGU/BPN/2002 dan SK BPN No.10/HGU/BPN/2004 tantang perpanjangan HGU PTPN II di Deli Serdang
Surat PTPN II No.II.0/X/ 118/II/2012 tentang penjelasan atas Areal HGU PTPN II ke Gubsu.
SK Bupati Deli Serdang No.593/1795 tanggal 18 mei 2004.
Regulasi :
UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Site :
Sejarah dan Perkembangan Lahan PTPN II.
(www.bumn.go.id/ptpn2/berita/48/sejarah.dan.perkembangan.lahan.ptpn.II.html)

Penulis : RM Muslim Suharto Cn, mahasiswa Universitas Negeri Medan






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *