Kertas Posisi Hari HAM 2015

Bangun Persatuan Gerakan Rakyat

melawan Rezim Pasar Bebas Yang

Telah Memasung HAK ASASI Manusia

  

Menyambut Pasar Bebas, Hak Rakyat Di Kebiri

Setahun lebih kepemimpinan Jokowi-JK yang digadang-gadang adalah presiden “merakyat” yang lebih berkeprimanusiaan dibanding lawan politiknya Prabowo Subianto pada Pilpres lalu ternyata hanyalah pencitraan saja. Ketertundukan rezim Jokowi-JK terhadap kaum modal sangat nyata ketika sistem Kapitalisme dijadikan pondasi kaum borjuasi untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat, telah terbukti menuai kegagalan. Bukan kesejahteraan yang didapatkan rakyat melainkan kesengsaran, hal itu dibuktikan dengan serangkaian kebijakan tidak merakyat yang dikeluarkan pemerintah, yakni dengan menerapkan kebijakan pengetatan Anggaran, Pengurangan/Pencabutan Subsidi, Penggusuran Lahan dan PHK massal.

Berbagai langkah penyelamatan krisis telah dilakukan oleh kelas pemodal Internasional dengan menggandeng negara dunia ke-3, yakni dengan menginjeksi pertemuan ekonomi atau pertemuan regional seperti G20, ASEAN, pertemuan Asia-Afrika, APEC dimana sejatinya hanya untuk kepentingan kelas pemodal. Kemudian regulasi-regulasi pun dikeluarkan oleh rezim borjuasi guna memuluskan jalur modal dengan praktik-praktik perampasan tanah.

Perampasan tanah tersebut terjadi karena persekongkolan jahat antara Pemerintah, DPR-RI dan Korporasi. Mereka menggunakan kekuasaannya untuk mengesahkan berbagai Undang-Undang seperti: UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, UU No.41/1999 Tentang Kehutanan, UU 18/2004 Tentang Perkebunan, UU No.7/2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 4/2009 Mineral dan Batubara, dan yang terbaru pengesahan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Keseluruhan perundang-undangan tersebut sesungguhnya telah melegalkan perampasan hak-hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, wilayah kelola masyarakat adat dan desa, kesemuanya hanya untuk kepentingan para pemodal.

Eskalasi kekerasan terhadap petani di Indonesia berbanding lurus dengan ekspansi lahan baik itu kelas pemodal maupun pemerintah. Konflik tanah bukanlah hal baru di negeri ini, disamping praktik pengadaan tanah di Indonesia masih banyak menyisakan persoalan  hingga kini. Posisi sebagian besar rakyat yang tidak dilindungi hak atas tanahnya, mekanisme pembebasan tanah yang bersifat otoriter/ memaksa, serta manipulasi makna ”kepentingan umum”,  merupakan catatan buruk pemerintah  dalam pengaturan dan pengadaan tanah, karena selalu rakyat yang dikorbankan.

Kehadiran UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, merupakan bagian dari paket reformasi regulasi pembangunan infrastruktur di Indonesia bagi proses keterbukaan pasar dan pelibatan peran pemodal, dengan memperluaskan konsep pengadaan tanah. Sementara itu, pengertian dan kriteria kepentingan umum tidak dijelaskan di dalam UU tersebut. UU ini seperti berdalih seolah-olah proyek yang didorong adalah untuk kepentingan umum, padahal proyek tersebut tidak lebih hanya untuk kepentingan pemodal, seperti proyek infrastruktur yang sepenuhnya dibiayai, dimiliki,  dikelola dan diperuntukan bagi kepentingan pemodal. Seperti  proyek jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, sarana dan prasarana telekomunikasi, transportasi, air minum, sampai pada pertanian skala besar seperti Food Estate yang selama ini terbuka untuk para pemodal dengan dorongan ADB dan Bank Dunia. Kebijakan ini sekaligus dimaksudkan untuk memudahkan pemodal menguasai sektor-sektor strategis melalui pembangunan infrastruktur di Indonesia. Jelas bahwa kebijakan ini tidak memihak terhadap rakyat yang rentan akan penggusuran dan menjadi target kriminalisasi gerakan rakyat.

 

Politik Upah Murah, Upaya Negara Menarik Investor di Indonesia

Negara sebagai alat kelas yang berkuasa telah membuka jalan bagi investor (kelas pemodal) skala besar dengan berbagai kesepakatan-kesepakan dan regulasi-regulasi kebijakannya. Beberapa kesepakatan-kesepakan (misalnya, National Summit dan ASEAN Summit) telah mendatangkan investor-investor untuk menamkan modalnya keberbagai sektor di penjuru tanah air. Belum lagi, tepat pada 1 Januari 2016, akan resmi diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang mencoba membuat “koneksi” baik pasar, investasi, aliran barang dan jasa, tenaga kerja murah dan intervensi korporasi menjadi tak terbatas. Dengan kata lain, kita akan memasuki era Liberalisasi Total di kawasan ASEAN, tentu bukan dilandasi menciptakan kesejahteraan rakyat, akan tetapi demi memupuk kekayaan si tuan modal.

Salah satu praktik jahat negara untuk mendatangkan kelas pemodal yakni menjual eksistensi kelas buruh Indonesia dengan politik upah murah. Negara telah menjamin bahwa upah buruh akan lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Belum lagi skema ekploitasi yang begitu kejam oleh kelas pemodal, (walaupun sudah di batalkan oleh MK) yakni dengan sekema “labour market flexibility”. Labour market fleksibility ditunjukan dengan penerapan sistem kerja kontak dan outsourching yang kian menghilangkan hak-hak normatif dan Hak Asasi kelas pekerja untuk hidup layak.

Politik upah murah dengan tangan besi dan skema upah konstan sejatinya telah menghancurkan tenaga produktif kelas buruh Indonesia. Filosofi upah merupakan kesejahteraan. Kesejahteraan dapat diidentifikasi dengan tercukupinya kebutuhan hidup baik fisik maupun mental. Namun upah yang diberikan hanya menipu perut yang kosong, dan inilah yang disebut upah murah tangan besi. Selanjutnya periode peninjauan pengupahan cukup lama untuk mengakumulasikan modal kaum borjuasi yakni satu tahun. Waktu yang cukup lama dan itu berulang 1 tahun sekali inilah yang disebut skema upah konstan, yang tidak memperhatikan inflasi yang terjadi.

 

Liberalisasi Pendidikan bagian dari pelanggaran HAM Berat

Pendidikan adalah alat pembebasan, pembebasan dari buta huruf dan kebodohan, mengutip perkataan Paulo Freire orang yang buta huruf adalah manusia kosong dan itu awal dari penindasan. Bagi Freire, penindasan, apa pun nama dan alasannya, adalah tidak manusiawi (dehumanisasi). Pendidikan sebagai proses dialektika yang akan memanusiakan manusia (humanisasi) merupakan pilihan mutlak.

Konsekuensi dari komitmen Indonesia masuk menjadi anggota WTO sejak tahun 1994, telah diikuti dengan kesertaan dalam menandatangani GATS (General Agreement on Trade in Services). Kemudian Indonesia pada bulan desember 2005 menandatangani GAT’s (General Agreement on Trade in Services) yang mengatur liberalisasi perdagangan pada 12 sektor, dimana perjanjian tersebut menetapkan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan sektor publik yang harus diprivatisasi. Arah liberalisasi pendidikan sejalan dengan logika ekonomi kapitalisme dengan menjadikan pendidikan sebagai barang komersial (Komoditi). Liberalisasi (Kapitalisasi) pendidikan sejatinya merupakan kepentingan kelas pemodal dengan orientasi surplus value. Praktek liberalisasi akan menghilangkan tanggung jawab Negara dengan menyerahkan pendidikan kepasar, karena dunia pendidikan merupakan ladang bisnis yang sangat menjanjikan.

Pasal 13 kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya 1966 (declaration human right’s), menyatakan: Negara-negara yang terlibat pada kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara-negara tersebut tak terkecuali Indonesia sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan pengetahuan, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan meningkatkan solidaritas untuk memelihara perdamaian. Konvensi Internasional tentang pendidikan tahun 2000 di Dakkar pun telah menghasilkan kesepakatan tentang kewajiban setiap negara memberikan pendidikan dasar bermutu dan gratis kepada semua warga negaranya. Terlebih jika kita melihat Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada tujuan nasional menyatakan bahwa “Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsanya”, Pasal 31 Amandemen UUD 1945 Ayat (1) menyatakan, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, Ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Ayat (4), “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”.  Dari beberapa pasal yang terkandung dalam konstitusi tersebut, bisa dipastikan bahwa pendidikan adalah menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pelepasan tanggung jawab negara terhadap pengelolaan pendidikan terhadap swasta adalah suatu bentuk nyata bahwa Negara telah melanggar Hak Asasi Manusia atas pendidikan itu sendiri sehingga menyebabkan berbagai dampak dalam bidang sosial, politik, budaya, dan berbagai aspek yang kompleks mengingat pendidikan itu sendiri merupakan tonggak kemajuan bangsa.

Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia kali ini, harus kita jadikan sebagai ruang untuk mempertegas sikap kita bahwa pentingnya Persatuan seluruh Rakyat dalam melawan segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh Elit-Elit Politik Borjuasi. Negara yang berada di bawah kekuasaan kaum modal ini terus melakukan penghilangan Hak atas sumber-sumber Agraria, Hak Rakyat atas Pendidikan, dan  Upah Layak yang seharusnya mejadi Hak Rakyat. Lewat perangkat-perangkat Undang-Undang, misalnya UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, UU Pertambangan, UU Minerba, UU Migas, UU Ketenagalistrikan, UU PT dan terakhir PP Pengupahan yang Kontroversial dll, digunakan untuk melakukan Penghisapan hak-hak hidup rakyat dan meneror perjuangan rakyat lewat aparatur bersenjatanya.

Untuk itu secara tegas SERIKAT MAHASISWA INDONESIA dalam momentum peringatan Hari HAM Sedunia menyerukan kepada Seluruh Rakyat Indonesia:

 

Tuntutan

  1. Lawan Liberalisasi Ekonomi dan Pasar Bebas (Masyarakat Ekonomi ASEAN)
  2. Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  3. Lawan Politik Upah Murah dan Cabut PP No. 78 Tahun 2015
  4. Selesaikan seluruh Konflik-Konflik Agraria
  5. Lawan Kriminalisasi terhadap Gerakan Rakyat
  6. Tolak Penggusuran Tanah Rakyat
  7. Wujudkan Upah Layak Nasional

 

Jalan Keluar

  1. Reforma Agraria Sejati
  2. Nasionalisasi Aset-Aset Vital Negara di bawah Kontrol Rakyat
  3. Industrialisasi Nasional yang Kuat dan Mandiri
  4. Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Bervisi Kerakyatan

 

 

Jakarta, 8 Desember 2015

Hormat Kami

 

 Komite Pimpinan Pusat

Serikat Mahasiswa Indonesia






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *