Darurat Demokrasi!! : SMI Mendesak pihak STMIK Bumi Gora untuk segera mencabut tuntutan terhadap 9 Mahasiswa dan Mengecam Drop Out yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara terhadap 8 Mahasiswanya

14484755_1146375722116935_3017426142187888411_nIdealnya kampus adalah ruang ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menanamkan watak peka sosial terhadap mahasiswa karena sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa”.  Kampus haruslah menciptakan nuansa akademis, keilmiahan dan demokratis sesuai amanat dari Tridharma Perguruan Tinggi itu sendiri sehingga mampu mencetak lulusan yang cerdas, berjiwa kritis dan berkarakter kerakyatan yang mengaplikasikan disiplin ilmunya untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Wajah pendidikan hari ini telah mendapat tamparan keras setelah maraknya kasus kekerasan dalam ruang lingkup akademik. Setelah kasus represifitas yang dirasakan oleh hampir setiap aksi kritis mahasiswa dalam lingkungan kampus yang tidak jarang berujung pada Drop Out sepihak, kini muncul lagi upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap sembilan mahasiswa STMIK Bumi Gora – NTB yang mengkritisi biaya kuliah mahal dan persoalan normatif lainnya pada 3 Oktober 2016. Terkait hal ini pihak DPRD Provinsi NTB telah melakukan mediasi yang mempertemukan kedua belah pihak untuk tidak meneruskan kasus ini ke ranah hukum karena dinilai bagian dari proses demokrasi kampus. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kepada pihak STMIK Bumi Gora Mataram untuk mencabut tuntuntannya dan pihak mahasiswa untuk meminta maaf karena melakukan kritikan tidak pada ruangnya walaupun hal ini juga merupakan bagian dari mundurnya demokrasi di tingkatan kampus, namun pihak mahasiswa telah melakukan permintaan maaf sebagai bagian dari menghormati upaya damai yang difasilitasi oleh DPRD. Niat baik dari DPRD Provinsi NTB dan mahasiswa ternyata tidak disambut baik oleh pihak kampus karena sampai saat ini belum ada pencabutan laporan yang dilakukan oleh pihak kampus.

Lingkungan kampus seharusnya Haram bagi tindak kekerasan dan sikap otoriter dari golongan manapun. Karena kampus merupakan ruanglingkup bagi penciptaan tatanan masyarakat ideal yang mengedepankan rasionalitas, etika/moral dan sistem yang demoratis. Karena ruang-ruang akademisi seperti kampus dan sekolah bukanlah tempat untuk membudayakan sistem militerisme, otoriter dan tidak bermoral seperti kekerasan dan mengekang demokrasi. sikap-sikap seperti itu sebenarnya telah dicatat sejarah sebagai satu kecacatan dan kegagalan bangsa. Oleh karena itu sangat tidak terpuji jika hal ini terus dilakukan. seharusnya masyrakat kampus mengetahui sepenuhnya apa yang dimaksud dengan pondasi dasar tata kelola perguruan tinggi yang diamanatkan oleh TRIDARMA PERGURUAN TINGGI. Kemudian yang terbaru, kasus represifitas yang berujung Drop Out dilakukan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terhadap 8 mahasiswanya (kemungkinan bertambah).

Bermula dari aksi unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2016 oleh sejumlah mahasiswa dengan mengusung isu normatif kampus seperti Fasilitas, Jam malam, pungutan liar, KB3 dan transparansi anggaran kampus. Aksi yang dilakukan di gedung rektorat ini mendapat intimidasi bahkan pemukulan oleh pihak keamanan kampus yang menyebabkan beberapa mahasiswa luka memar salah satunya sudara ARI fakulitas Ekonomi dan Fajar Fakulitas ISIP. Beberapa hari kemudian keluar SK Drop Out  terhadap 8 orang mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut dan isu yang berkembang akan bertambah jumlah mahasiswa yang di Drop Out oleh pihak kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia, Nuy Lestari menyatakan bahwa Situasi Pendidikan Nasional Indonesia berada dalam bahaya dimana ruang-ruang ekspresi dan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan akademik yang menjadi bagian dari kekritisan dan keilmiahan mahasiswa dibungkam. Negara justru menutup mata terhadap persoalan pendidikan dan membiarkan lembaga swasta berorientasi profit untuk terus mengeksploitasi mahasiswa dan memberangus kesadaran kritis dengan represif dan intimidasi yang berujung pada hancurnya moral dan cara berpikir kritis. “Demokrasi merupakan prosedur dalam menentukan keputusan untuk mengakomodir kepentingan seluruh mahasiswa dan civitas akademika. Pengekangan demokrasi adalah pelecehan dan pelanggaran terhadap hak individual maupun hak seluruh masyarakat kampus. Kemudian saya mengingatkan hasil keputusan mahasiswa dengan pihak kampus STMIK Bumi Gora Mataram yang difasilitasi DPRD agar pihak kampus segera mencabut tuntutannya terhadap 9 Mahasiswanya” Ujarnya.

Dilain pihak ketua SMI cabang Medan, M. Ikhsan mengecam tindakan anti demokrasi yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara agar segera mencabut SK Drop Out kepada delapan mahasiswanya. “Ancaman DO adalah bukti bahwa pendidikan hari ini jauh dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memasung nalar kritis mahasiswa demi kepentingan kapital”. Tandasnya. Dia menambahkan bahwa demoralisasi (apatis, hedonis, pragmatis)nya mahasiswa disebabkan oleh pengaruh doktrinasi kapitalisasi pendidikan dan budaya konsumtif mahasiswa sebagai-bagian dari lumbung kampanye dan pasar kapitalisme global. Mahasiswa makin mudah tertipu dan terhegemoni dengan berbagai kampanye yang disebar-luaskan lewat media massa dan proses pembelajaran di sekolah maupun kampus.

Lebih jauh Serikat Mahasiswa Indonesia menyerukan upaya mewujudkan demokratisasi kampus dengan menganggap bahwa demokratisasi akan menghilangkan kekuatan minoritas (pihak yayasan) yang menindas kepentingan mayoritas (Mahasiswa). Sehingga dalam sistem demokratisasi kampus semuanya dipandang setara, memilki hak penuh atas aspirasi dalam menentukan arah kebijakan kampus. Maka sangat tidak dibenarkan dan bahkan harus dihapuskan jika ada tindakan dalam mengekang demokratisasi kampus. Sebab dengan membiarkan pengekangan terhadap pelaksanaan demokratisasi kampus, merupakan penindasan dan penghisapan tehadap hak mahasiswa. Kampus harus mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akademis dan ilmiah. Demokratisasi harus membuka ruang sebesar-besarnya terhadap kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Tanpa boleh digangu gugat dan harus dihormati sebagai hak asasi. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *