Sikap Politik : INTERNATIONAL STUDENT DAY 2016

post1

Radikalisasi Gerakan Mahasiswa

Melawan Kapitalisasi Pendidikan

 

Sejarah International Student Day dan Perjuangan Pendidikan

17 November diabadikan oleh Serikat Mahasiswa Internasional (International Student’s Union) yang bermarkas di Praha, Cekoslovakia sebagai Hari Pelajar Internasional, untuk memperingati peristiwa tragis berupa penutupan semua universitas dan eksekusi beberapa orang mahasiswa oleh Reichsprotektor Ceko (semacam perwakilan Nazi di Negara boneka Bohemia dan Moravia) pada 17 November 1939. Pada 17 November 1989, di Cekoslovakia, sekitar 1500an mahasiswa melakukan perayaan hari pelajar internasional tetapi dengan tema menentang Kapitalisme Negara Rezim Stalinis Cekoslovakia yang menghambat Demokrasi dan Kebebasan.

Di Yunani, 17 November juga diabadikan sebagai Hari Mahasiswa Yunani sebagai penanda perlawanan mahasiswa terhadap Junta Militer Yunani yang anti demokrasi. Penyerangan oleh Junta Militer dilakukan pada 17 November dengan pengiriman sekitar 30 tank tentara yang kemudian menabrak gerbang kampus Politeknik, Athena Yunani, membunuh serta melukai para mahasiswa yang sedang melakukan pemogokan di kampus tersebut. Rangkaian peristiwa di atas menunjukkan perjuangan mahasiswa dalam menuntut demokrasi dan kesejahteraan yang turut pula memberikan inspirasi bagi perjuangan mahasiswa di berbagai negara.

Gelombang perjuangan pendidikan di berbagai belahan dunia juga terus di estafetkan oleh gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat dunia. Berikut rangkuman gerakan pendidikan menjelang momentum peringatan International Student Day 2016.

Kanada

Ribuan mahasiswa dan pelajar Kanada menuntut pendidikan gratis di sepanjang jalan Victoria Park Square, Rabu lalu. Aksi protes ini melibatkan mobilisasi lebih dari 42 kampus di Kanada, dari sekitar 28 distrik yang berbeda. Emile Forcione, salah satu pimpinan aliansi menerangkan bahwa biaya pendidikan di Kanada naik sekitar $27.000/tahun. “Jika biaya pendidikan terlalu mahal, tidak akan ada kemampuan rakyat mengakses pendidikan”, tandasnya.

Spanyol

Gabungan Asosiasi Walimurid Spanyol (The Spanish Alliance of Parents Associations’ Parent / CEAPA), sebagai representasi asosiasi walimurid dari sekitar 12.000 sekolah, menyatakan protes terhadap kurikulum Spanyol yang terlalu membebani peserta didik. Jose Luis Pazos, presiden CEAPA, menegaskan bahwa kurikulum Spanyol telah memangkas jam bermain, bersosialisasi dan family time dari para peserta didik. Kurikulum pendidikan Spanyol juga dianggap tidak menempatkan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk mengembangkan bakat dan potensi siswa, seperti penerapan Full Day School yang sempat menjadi wacana di Indonesia.

Afrika Selatan

Gelombang protes datang dari lintas universitas di Afrika Selatan sepanjang beberapa bulan terakhir. Tuntutan utamanya adalah pendidikan gratis untuk semua, terutama pendidikan gratis untuk orang kulit hitam dan rakyat miskin. Aksi protes gerakan pendidikan di Afrika Selatan semakin radikal paska bulan lalu, barikade massa dari Universitas Cape Town memboikot kampus dan berujung pada pemukulan belasan mahasiswa dan 500 mahasiswa dikriminalisasi.

Brazil

Gerakan pendidikan Brazil berhasil mobilisasi massa dari 1000 sekolah dan universitas untuk melawan rencana presiden Michel Temer untuk mereformasi sistem pendidikan. Pasalnya, arah sistem pendidikan yang diwacanakan semakin menjurus ke arah liberalisasi, dengan dibukanya ruang investasi di sektor pendidikan dan pengurangan anggaran pendidikan di Brazil. Aksi ini terus mendapatkan dukungan dari gerakan buruh dan gerakan tani di Brazil, karena mereka merasakan sulitnya akses pendidikan keluarga buruh-tani.

Persoalan pendidikan di Internasional tidak terlepas dari arah kebijakan liberalistik bertumpu pada skema penyelamatan krisis kapitalisme. Gelombang protes dan aksi-aksi radikal di berbagai negara menuntut pendidikan gratis dan menolak kapitalisasi pendidikan akan dimuarakan dalam aksi serentak internasional 17 November 2016.

 

Kegagalan Jokowi-JK : Krisis Pendidikan Indonesia

Pendidikan merupakan suatu proses dimana manusia secara individu berusaha untuk memperbaiki diri agar menjadi manusia yang lebih bermartabat. Mahalnya biaya pendidikan yang hari ini terjadi, mengakibatkan terbatasnya rakyat dalam mengakses pendidikan. Hal itu disebabkan karena lemahnya fungsi negara dalam mengawal sistem pendidikan nasional yang bervisi kerakyatan. Mahalnya biaya pendidikan ini juga adalah upaya pelepasan tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Realisasi APBN 2016 pada semester I (Januari – Juni 2016) baru mencapai 35,5 persen atau Rp 634,68 triliun. Sementara, harapan pemerintah untuk mendapat pasokan pendapatan dari kebijakan tax amnesty, nyata hanya omong kosong. Rezim Jokowi-JK mengambil pilihan untuk memangkas anggaran sektor publik, sebagai strategi efisiensi anggaran yang membengkak. Sebelumnya, pemerintah memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 50,016 triliun sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Efisiensi menyasar belanja operasional sebesar Rp 20,951 triliun, belanja lain Rp 29,064 triliun, Rp 10,908 triliun dari anggaran pendidikan, dan anggaran kesehatan sebesar Rp 1,434 triliun. (sumber : tempo.co)

Semangat liberalisasi sektor pendidikan dipayungi oleh paket regulasi seperti UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek no 36/2016 tentang Uang Kuliah Tunggal, SK Dikti no 26/2002 tentang larangan aktifitas politik di lingkungan kampus, dan serangkaian regulasi lainnya. Bahkan dengan jelas, bahwa beberapa pasal dalam UU PT yang menyebutkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab mahasiswa dan orangtua siswa yang mayoritas berasal dari keluarga buruh yang diupah murah, telah menyalahi hakikat pendidikan tinggi di Indonesia. Bahwa pendidikan harus menjadi tanggung jawab negara. (Pasal 31 UUD 1945)

Disisi lain, tidak adanya batasan untuk individu atau kelompok dalam mendirikan lembaga pendidikan, berperan besar dalam berubahnya orientasi pendidikan tersebut. Sehingga siapapun itu, baik manusia secara individu ataupun kelompok yang memiliki modal dapat mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk yayasan, sehingga orientasi pendidikan berubah menjadi ajang bisnis. Disinilah kelemahan sistem pendidikan kita, yang kental menganut swastanisasi pendidikan. Sektor pendidikan bukan lagi ruang belajar dan mencetak intelektual yang akan membangun peradaban bangsa, namun sebagai sektor yang menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang. Pendidikan telah menjadi barang dagangan.

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah 997.554 siswa SD putus sekolah, dan 51.541 siswa SMP berhenti di tengah jalan. Angka itu besar bagi kegagalan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ataupun akumulasi peningkatan tenaga kerja hanya lulusan SD. Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Sekolah dua tahun terakhir untuk jenjang SLTA hanya 70,61 persen. Sementara Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi hanya sekitar 11%.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan Indonesia, akibat lepas tanggung jawab negara dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Untuk tahun ini saja, anggaran pendidikan kembali dipangkas 10,9 triliun dipangkas demi menambal defisit APBN di semester pertama. Dan akan kembali dipangkas di semester kedua.

Sebagai upaya lepas tangan jaminan pendidikan, pemerintah membuat serangkaian regulasi pendidikan yang mengarahkan penyelenggaraan ke era otonomisasi. Seperti penerapan BHMN, BLU dan penerapan Uang Kuliah Tunggal merupakan terobosan sistem pendidikan ke jurang liberalisasi pendidikan. Pelajar dan orangtuanya menanggung beban biaya pendidikan paling besar, sementara universitas hanya mengambil peran sebagai pengelola dana pendidikan, dan pemerintah berperan mengeluarkan regulasi sarat kapitalistik.

Tidak heran, mahalnya biaya pendidikan di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi menyumbang angka inflasi tertinggi sebesar 0,22 persen. Otonomisasi yang terus dibudayakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, semakin membuat biaya pendidikan tak terjangkau oleh anak-anak buruh dan tani yang semakin dihimpit upah murah dan penggusuran lahan.

Di dunia pendidikan tinggi, universitas telah menjelma menjadi institusi yang anti demokrasi dan menutup rapat ruang kekebasan beraspirasi bagi mahasiswa. Masih segar dalam ingatan kita, bagaimana kampus dunia kampus layaknya mafia yang siap menyingkirkan mahasiswa-mahasiswa yang kritis dan prihatin dengan praktik liberalisasi di lingkup universitas. Alih-alih didengar pendapatnya, kaum mahasiswa yang hendak beraspirasi justru mendapat intimidasi, pemukulan, Drop Out hingga kriminalisasi yang berdalih penghinaan institusi kampus. Hal ini yang dialami mahasiswa dari STMIK Bumi Gora Mataram dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ditutup rapatnya ruang demokratisasi kampus, menandakan sebuah kemunduran harkat dan martabat institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjunjung tinggi budaya kritis dan ilmiah. Hal ini bisa menjadi barometer implementasi demokrasi di Indonesia, yang semakin mundur dan justru mengarah kepada penciptaan budaya bisu. Kebudayaan bisu, menurut Freire adalah ‘kondisi kultural sekelompok masyarakat yang ciri utamanya adalah ketidakberdayaan dan ketakutan umum untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan sendiri’, sehingga “diam” nyaris dianggap sesuatu yang sakral, sikap yang sopan dan harus ditaati. Budaya bisu inilah titik awal kemunduran sebuah peradaban bangsa.

 

Pendidikan Hak Rakyat Indonesia

Setelah melihat kondisi pendidikan saat ini tentunya sangat memprihatinkan bagi negeri ini. Seharusnya pendidikan ini menjadi perhatian yang sangat serius, karena kita ketahui bahwa pendidikan mempunyai peran penting bagi kesejahteraa rakyat, tapi sampai saat ini saat ini pendidikan masih terbelenggu oleh sistem kapitalisme dimana pendidikan ini menjadi wadah untuk mempersiapakan peserta didik yang akan menjadi pekerja-pekerja industri kapitalis dan siap tunduk terhadap ekploitasi kapitalisme.

Dalam dua tahun terakhir, sejumlah 997.554 siswa SD putus sekolah, dan 51.541 siswa SMP berhenti di tengah jalan. Angka itu besar bagi kegagalan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ataupun akumulasi peningkatan tenaga kerja hanya lulusan SD. Sementara, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Angka Partisipasi Sekolah dua tahun terakhir untuk jenjang SLTA hanya 70,61 persen. Sementara Angka Partisipasi Pendidikan Tinggi hanya sekitar 11%.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan Indonesia, akibat lepas tanggung jawab negara dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Untuk tahun ini saja, anggaran pendidikan kembali dipangkas 10,9 triliun dipangkas demi menambal defisit APBN di semester pertama. Dan akan kembali dipangkas di semester kedua.

Sebagai upaya lepas tangan jaminan pendidikan, pemerintah membuat serangkaian regulasi pendidikan yang mengarahkan penyelenggaraan ke era otonomisasi. Seperti penerapan BHMN, BLU dan penerapan Uang Kuliah Tunggal merupakan terobosan sistem pendidikan ke jurang liberalisasi pendidikan. Pelajar dan orangtuanya menanggung beban biaya pendidikan paling besar, sementara universitas hanya mengambil peran sebagai pengelola dana pendidikan, dan pemerintah berperan mengeluarkan regulasi sarat kapitalistik.

Pendidikan Hak Buruh

Di Indonesia, saat ini, menurut Badan Pusat Statistik, ada 7,02 juta jiwa (5,5 persen) yang menganggur yang memerlukan proteksi negara. Angka ini belum menyasar angka pengangguran terdidik yang setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dari sektor ketenagakerjaan, sebanyak 12.680 pekerja di Indonesia telah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Februari 2016. Sementara, puluhan ribu pekerja mulai di rumahkan tanpa dibayar dengan alasan efisiensi produksi. Hal ini jelas menjadi bukti, bahwa nasib kaum buruh tak akan lebih baik dengan paket kebijakan Jokowi-JK dalam mendongkrak ekonomi. PP 78 tahun 2015 yang disahkan dengan dalih agar menaikkan semangat investasi dan berdampak positif terhadap ekonomi makro, hanyalah akal-akalan pemerintah dan pengusaha untuk melegalkan sistem politik upah murah.

Krisis di sektor ketenagakerjaan akan semakin meningkat tajam, seiring dengan pembatasan hak berserikat dan menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja. Akhir Oktober 2015, ribuan buruh yang melakukan penolakan terhadap pemberlakuan PP 78 / 2015 dan politik upah murah, disambut dengan tindakan pemukulan, intimidasi dan pemidanaan aktifis buruh.

Tidak heran, mahalnya biaya pendidikan di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi menyumbang angka inflasi tertinggi sebesar 0,22 persen. Otonomisasi yang terus dibudayakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, semakin membuat biaya pendidikan tak terjangkau oleh anak-anak buruh dan tani yang semakin mahal  sehingga  anak-anak buruh tidak mampu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga generasi buruh yang akan datang dan kaum miskin tidak mampu mempunyai kemampuan yang memperoleh pengetahuan yang cukup.

Pendidikan Hak Kaum Tani

Persoalan agraria membawa dampak yang luas bagi rakyat, tak hanya bagi kaum tani, tapi juga buruh perkotaan, KMK dan mahasiswa. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, isu krisis pangan semakin sering kita dengar di media. Dari isu beras plastik, soal impor daging sapi hingga kesulitan pemerintah dalam mengendalikan harga pangan, ini menjadi bukti bahwa kedaulatan pangan yang dicita-citakan menjadi semakin sulit untuk diwujudkan.

Praktik monopoli atas alat produksi dan sarana produksi dari petani juga menyebabkan Indonesia kehilangan sekitar 5,7 juta rumah tangga petani dalam 10 tahun terakhir (2003-2013). Situasi ini menyebabkan kemiskinan di pedesaan dan perkotaan semakin mendalam dan parah. Per Maret tahun 2016 menunjukan bahwa desa masih menjadi penyumbang angka kemiskinan di Indonesia. Tercatat sebanyak 17,67 juta penduduk miskin hidup di desa, sementara 10,34 juta penduduk miskin hidup di kota. Kemudian, Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 2,40 di tahun 2015 menjadi 2,74 dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,67 di tahun 2015 menjadi 0,79 di tahun ini (BPS, 2016). Jangan heran jika meningkatnya kemiskinan telah membuat anak-anak buruh dan tani tak bisa mengakses pendidikan. Angka putus sekolah meningkat, dan partisipasi generasi muda terhadap pendidikan tinggi melambat.

Hal ini mempertegas fakta, bahwa kaum tani pun juga menjadi korban eksploitasi oleh kapitalis banyak hari ini tanah-tanah mereka yang di gusur demi membangun tempat-tempat industri untuk menambah pundi-pundi keuntungan. Sehingga wajar jika kaum tani tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan apalagi sampai menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat perguruan tinggi.

 

SERIKAT MAHASISWA INDONESIA dalam peringatan International Student Day, menyatakan sikap :

  1. Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  2. Lawan Sistem Pasar Bebas dan MEA
  3. Hapus sistem Uang Kuliah Tunggal, berikan transparansi anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat dan beraspirasi di lingkungan kampus
  4. Cabut Regulasi yang Meliberalisasi Sektor Pendidikan Indonesia ! (UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, Permendikbud 36/2016, SK Dikti no 26/2002, dll)
  5. Tolak Politik Upah Murah dan cabut PP 78/2015
  6. Hentikan Kekerasan Terhadap Gerakan Rakyat (Kriminalisasi Buruh, Kriminalisasi dan Drop Out Mahasiswa, Kriminalisasi Tani)
  7. Hentikan Liberalisasi sektor kesehatan dan agraria
  8. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, KMK dan sektor rakyat lainnya bersatu, tuntut jaminan sosial di momentum International Student Day 17 November 2016, dengan turun ke jalan dan kepung pusat-pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.

 

Solusi Kesejahteraan Rakyat Indonesia:

  1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati
  2. Nasionalisasi Aset-aset Strategis di Bawah Kontrol Rakyat
  3. Bangun Industrialisasi Nasionalisasi Kuat dan Mandiri
  4. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Bervisi Kerakyatan
  5. Saatnya Bangun Alat Politik Rakyat Sejati Untuk Pembebasan Nasional Melawan Imperalisme

 

Jakarta, 7 November 2016

 

Komite Pimpinan Pusat

Serikat Mahasiswa Indonesia

 

(KPP-SMI)

KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *