February, 2017

 

DPRD Provinsi NTB menyatakan sikap mendukung perjuangan Mahasiswa IAIN Mataram

16997920_1414124278659025_1454078907109484052_n

Konsistensi Aliansi Mahasiswa IAIN Menggugat dalam memperjuangkan akses pendidikan bagi Mahasiswa yang “dipaksa cuti” oleh pihak kampus akhirnya menemui titik terang. Setelah berkali-kali aksi, konvoi yang dilakukan siang tadi dari kampus IAIN Mataram menuju kantor DPRD Provinsi NTB dan menyampaikan tuntutannya di gedung DPRD Prov.… Lihat


Membongkar Paradigma Politik Borjuasi

karikatur_pilkada

Euforia PILKADA serentak 2017 menjadi topik pembahasan utama rakyat Indonesia. Terutama di Jakarta, yang banyak kalangan menyebutkan Pemilihan Kepala Daerah ini adalah Pilkada rasa Pilpres. Apalagi dilanjutkan ke putaran kedua yang membuat semakin panasnya atmosfir politik yang ada di Jakarta.… Lihat


IAIN Mataram tidak merespon tuntutan Mahasiswa terkait cuti paksa

images (2)Aliansi Mahasiswa IAIN Menggugat kembali melakukan aksi massa di DPRD Provinsi NTB setelah beberapa aksi sebelumnya tidak mendapat respon serius dari pihak kampus. Pada aksi pertama, Senin 13 Februari mahasiswa yang melakukan aksi protes terhadap kebijakan kampus dihadapkan dengan represifitas aksi premanisme dari pihak kampus.… Lihat


Komite Perjuangan Rakyat sebagai Alat Persatuan Perjuangan Rakyat

KPR

Masifnya perampasan hak rakyat yang dicerminkan lewat Penggusuran, Kriminalisasi, Upah Murah, PHK, Outsourching, Pendidikan dan Kesehatan mahal, Represifitas, pencabutan subsidi, naiknya TDL serta bahan pokok lainnya akibat dari semakin tunduknya Rezim terhadap kekuasaan modal demi menyelamatkan krisis dunia hari ini yang akan selalu mengorbankan rakyat pekerja, mengharuskan rakyat Indonesia untuk mengkualitaskan perjuangan hak hidupnya.… Lihat


Tambang Freeport adalah milik Rakyat!

1281064Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang merampok rumahnya (Tan malaka)

 

Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. secara resmi menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK)

Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).… Lihat