Kepentingan Ekonomi – Politik Media Massa

MediaDengan menjadikan nalar sebagai sesuatu yang ’sosial’ dan menyejarah, skeptisisme historis akan muncul untuk merelatifkan klaim-klaim filosofis tentang norma dan nalar menjadi ragam sejarah dan budaya norma-norma kehidupan.

 

Noam Chomsky, dalam bukunya yang berjudul “Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda” (2002, 18-19), mengulas peranan penting media bagi pemerintah Amerika. Pada era 1930an pemerintah Amerika menganggap bahwa kontrol media melalui peranan public relation dapat membantu mereka untuk mengontrol pikiran publiknya. Faktor-faktor politik pun mulai mempengaruhi konstruksi berita media massa Amerika. Bahkan menurut Chomsky, mereka yang mengontrol media dapat mengontrol pikiran publiknya[1].

Di Italia kita mengenal Silvio Berlusconi, adalah mantan Perdana Menteri Italia dan pemilik sebuah perusahaan media raksasa di Italia. Dia juga adalah pemimpin partai Forza Italia yang dibentuk khusus pada 1994 untuk keikutsertaannya dalam politik. Ia menjadi Perdana Menteri selama tujuh bulan (10 Mei 199417 Januari 1995), namun pada 2001, ia kembali diangkat ke dalam jabatan itu. Sejak itu, pemerintahan Berlusconi adalah yang terlama dalam sejarah republik Italia. Pada 20 April 2005, Berlusconi menyerahkan surat pengunduran diri pemerintahannya setelah kalah dalam sejumlah pemilihan regional dan masalah-masalah internal dalam koalisinya. Pada 23 April 2005, ia membentuk pemerintahan baru tanpa banyak perubahan. Ia terpilih kembali tahun 2008 sampai ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Mario Monti pada tanggal 16 November 2011.[2]

Perusahaan Berlusconi saat ini, Mediaset, terdiri dari tiga stasiun televisi nasional yang ditonton 45% penonton TV Italia. Berlusconi juga memiliki Il Giornalesurat kabar besar dan majalah berita Panorama’. Berlusconi juga merupakan presiden klub sepak bola AC Milan antara 1986 dan 2004; setelah ia mengundurkan diri karena diharuskan oleh hukum pada 26 Desember 2004 timnya tidak memilih presiden yang baru, sehingga kini ia hanya menjadi pemilik tim itu. Menurut majalah Forbes ia adalah orang terkaya di Italia, dengan kekayaan pribadi yang bernilai 12 miliar dolar AS pada 2005, sehingga ia menjadi orang terkaya ke-25 di dunia.

Secara terbuka dia mengumumkan keputusannya untuk terjun ke dalam politik dengan platform yang dipusatkan pada upaya untuk mengalahkan komunisme. Ia mendirikan Forza Italia hanya dua bulan sebelum Pemilu 1994. Untuk meraih kemenangan, Silvio melakukan kampanye besar-besaran lewat iklan di ketiga jaringan TV miliknya. Akhirnya dia bersama partainya, Forza Italia menjadi partai yang menduduki peringkat pertama dengan 21% suara. Bukti ini semakin memperkuat indikasi bahwa intervensi dari internal media yang terlibat dalam dunia politik dapat dengan mudah mengontrol pikiran publiknya.

Mengurai fenomena yang senada di Indonesia. Afiliasi politik dari para konglomerat media yang ada di Indonesia bahwa politisi cenderung mencari partner politik dari pemilik media massa atau mendirikan sendiri media massa. Strategi tersebut cenderung dilakukan agar dapat dengan mudah mengontrol publik.  Dari peta keterkaitan konglomerat media dengan dunia politik muncul tokoh-tokoh, diantaranya Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, James Riady, Dahlan Iskan, Chairul Tanjung, serta Goenawan Muhammad dan Fikri Jufri.

Dari berbagai sumber, akhirnya tersisa tiga tokoh konglomerat media yang memang tergabung dalam partai politik dan menjadi elite di parpolnya. Definisi elite politik menurut Pareto adalah orang-orang yang dipandang memiliki kualitas dalam intelektualitas, karakter, dan lainnya yang dalam kelas atau hierarki sosial mempunyai kedudukan tinggi. Elite politik sendiri menurut Pareto adalah elite yang secara efektif dan khusus melaksanakan kekuasaan politik (Pareto, 1968, 78). Tokoh tersebut yang pertama yakni Surya Paloh, konglomerat (borjuasi) Media Grup sebagai Ketua Umum DPP Partai NasDem. Kedua yakni Aburizal Bakrie, konglomerat (borjuasi) Bakrie and Brother’s Group sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2009-2016. Ketiga yakni Hary Tanoesodibjo, konglomerat (borjuasi) MNC Group, yang menjadi Ketua Umum Partai PERINDO. Namun kita tidak membahas lebih dalam tentang ketiga tokoh tersebut melainkan hanya sebagai sampel situasi hegemoni media massa di Indonesia hari ini yang wacananya banyak dibangun dari ketiga elit borjuasi tersebut dengan kerajaan medianya.

 

Media Massa dan Kepentingan Ekonomi – Politik

Media massa merupakan perangkat besar menuju satu tujuan besar dalam suatu bangsa dan negara. Dalam mewujudkannya harus terdapat kekuatan yang besar. Mereka yang menguasai media memiliki kuasa begitu besar di negri ini. Tujuan besar itu membangun budaya Rakyat atau menguasainya. Media juga dapat menjadi ruang publik yang utama dan dapat menentukan dinamika sosial, politik dan budaya, di tingkat lokal maupun global[3].diskriminasi-tv-850x614

Media mampu menghasilkan pendapatan dalam perekonomian dan menjadi faktor penghubung antara produk barang dan jasa. Dan yang paling penting didalam media massa adalah media juga bisa menyebarkan dan memperkuat struktur ekonomi dan politik tertentu. Media tidak hanya mempunyai fungsi sosial dan ekonomi tetapi juga menjalankan fungsi ideologis. Penggunaan media massa seringkali mengandung ideologi yang tersamar yang tersamar dan tidak disadari oleh pembaca atau pemirsanya. Wacana media seringkali membawa ideologi penguasa yang tersembunyi (Fairclough, 1989).[4]

Komodifikasi media massa ini merupakan hal yang lumrah di era Kapitalisme saat ini dimana entitas produk media diorientasikan  untuk kepentingan ekonomi-politik penguasa dan pemilik media tersebut yang kemudian membangun wacana yang di inginkan sesuai kehendak dan kebutuhan mereka (elit borjuasi). Hal ini bisa kita lihat dari pemberitaan media massa yang hampir luput mengabarkan penderitaan rakyat, kriminalisasi rakyat, tuntutan normatif buruh, serta aksi demontrasi elemen gerakan rakyat yang menuntut hak normatifnya. Media massa justru cenderung menampilkan pemberitaan yang tidak penting terhadap kebutuhan ekonomi-politik rakyat pekerja, bisa kita ingat tentang kasus “Kopi Sianida”, Meninggalnya artis hingga kasus penistaan agama yang sedang marak sampai memancing solidaritas umat islam untuk aksi bela Islam 1, 2 dan 3 yang terus dimunculkan di stasiun televisi maupun platform media lainnya.

Aksi umat Islam tersebut setara dengan aksi Gerakan Mahasiswa sebelumnya yang mampu mendatangkan massa dalam jumlah besar. Misalnya yaitu demonstrasi Reformasi 1998, Malari 1974, hingga Tritura 1966. Bedanya pada demonstrasi yang dilakukan sebelumnya pemicunya adalah masalah ekonomi. Sementara itu pemicu utama pada rentetan Aksi Bela Islam yang dilakukan umat Islam yaitu dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa ahok.

Anomali aksi dan wacana tersebut kalau kita cermati tidak terlepas dari upaya pemerintah beserta perangkatnya untuk menyembunyikan berbagai pertemuan dan hasil perjanjian luar negri yang menghasilkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, lihat saja perjanjian TPP, RCEP maupun pertemuan bilateral lainnya yang telah menggadaikan Sumber Daya Alam dan Rakyat Pekerja Indonesia di tangan Investor dilakukan secara tertutup dan sangat rahasia, hal ini patut dicurigai mengingat penggusuran, perampasan lahan rakyat seperti yang direspon oleh perlawanan petani Kendeng – Jawa Tengah hingga Rakyat Lingkar Tambang Kepulauan Gebe Halmahera Tengah yang menuntut pengadaan air bersih dan listrik yang berujung ditangkap serta berbagai kasus “Penistaan Rakyat” lainnya yang disenyapkan oleh pemerintah hari ini menjadi sebuah bukti bahwa arah media nasional tunduk terhadap kepentingan modal.

Menurut Antonio Gramsci, struktur politik suatu masyarakat tergantung pada kombinasi khusus antara masyarakat sipil dan politik/institusional. Untuk mencapai kesepakatan dari mayoritas atas tekanan yang digunakan oleh masyarakat sipil, harus dibentuk suatu kolektivitas. Kondisi ini dapat dicapai dengan menggunakan alat ideologi. Dalam wacana, ideologi mencapai materialitas nyata dalam ‘tanda linguistik’ (Demirovic 1992: 38)[5]. Hal inilah yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan borjuasi untuk mendiskreditkan gerakan Rakyat yang menuntut hak normatifnya dengan label “Mengganggu ketentraman publik” hingga membangun wacana PKI (yang merupakan simbol kejahatan besar di Indonesia warisan Rezim Orde Baru) terhadap gerakan rakyat yang tidak kooperatif terhadap kepentingan modal sehingga setiap perlawanan rakyat yang menuntut haknya akan dihadapkan dengan kelompok masyarakat lainnya yang  sentimen terhadap Komunis tersebut (walaupun sebagian besar tidak paham makna komunis).

 

Mahasiswa Dan Tugas Suci Penyadaran Kelas

Sejarah kemerdekaan Indonesia mencatat bahwa kesadaran rakyat Indonesia yang dijajah hampir 3,5 abad tersebut terbuka pikiran persatuanya untuk melawan penjajah belanda setelah para kaum intelektual seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir dkk melakukan penyadaran terhadap rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari tangan penjajah. Rakyat Indonesia pada saat itu bukannya tidak melawan penindasan yang dilakukan oleh penjajah, namun terlalu pasrah dengan keadaan bahwa menganggap semua yang terjadi adalah takdir, itupun tidak terlepas dari hegemoni belanda yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai warga negara kelas dua di buminya sendiri.15978036_10205863501585474_6118818296218936303_n

Lewat berbagai literasi, media dan sistem pendidikan yang ada saat itu semuanya menempatkan rakyat Indonesia sebagai budak di negrinya sendiri yang tidak memiliki hak atas tanah, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kalaupun ada itu merupakan “belas kasih” Pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap beberapa elit masyarakat yang dijadikan alat legitimasi kekuasaan Kolonial di Indonesia (bangswan beserta keluarganya).

Politik Etis yang diberlakukan oleh pemerintah Kolonial yang menyekolahkan anak-anak bangsawan hingga menempuh pendidikan di eropa ternyata menjadi bumerang bagi pemerintah kolonial tersebut, di eropa mereka terbuka mata hatinya ketika melihat perbedaan yang mencolok di negri yang Sumber Daya Alamnya terbatas namun memiliki kekayaan yang luar biasa tersebut dengan Rakyat Indonesia yang sangat miskin dan tertindas dengan kekayaan alam yang luar biasa ditambah dengan konsumsi teori Marxis dan teori gerakan lainnya yang menjadi panduan berlawan para kaum intelektual pada masa itu menjadikan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sutan Syahrir dkk terpacu semangat perjuangannya untuk membebaskan rakyat dari belenggu ketertindasan Kolonial belanda. Namun mereka menyadari bahwa kualitas perlawanan rakyat saat itu sangat lemah karna tidak adanya persatuan dalam melawan musuh yang sama, oleh karena itu mereka dengan sadar terjun ke basis massa rakyat dan berbaur dengan mereka memberikan pendidikan dan penyadaran terhadap situasi yang terjadi untuk bergerak bersama rakyat merebut haknya atas hidup, tanah, pendidikan, kesehatan dll dengan satu tuntutan, yaitu MERDEKA!!

Hari ini, sebagai kaum Intelektual yang menyandarkan keberpihakan terhadap rakyat maka sudah menjadi tugas suci Mahasiswa untuk bergandengan tangan dengan rakyat meluruskan pandangan sentimen yang dibangun oleh Elit Politik Borjuasi hari ini yang telah berkolaborasi dengan kelompok reaksioner konservatif untuk memajukan perspektif yang tidak substansi terhadap pemenuhan hak hidup rakyat Indonesia (Pendidikan, Kesehatan, Upah Layak, Tanah dll) yang hari ini dirampas oleh kaum borjuasi lewat seperangkat kebijakan negara beserta media massa yang mendiskreditkan persatuan gerakan rakyat dalam melawan Kapitalisme. Mahasiswa bukanlah hewan ternak yang mudah digiring analisa dan geraknya untuk mengikuti wacana yang dibangun untuk melupakan perjuangan rakyat yang menuntun haknya melainkan menjadi Agent of Social yang menjadi garda terdepan dalam mendidik dan mencerahkan cara berpikir rakyat agar dapat terpenuhi hak hidupnya.

Musuh rakyat hari ini bukanlah non muslim, china atau komunis yang menjadi ajaran usang namun sejatinya musuh rakyat adalah kelaparan, penggusuran, pendidikan mahal, kesehatan buruk dan pembodohan yang diakibatkan oleh kekuatan modal pengusaha berkolaborasi dengan regulasi kebijakan elit politik borjuasi yang represif dan menindas. Mereka (borjuasi) akan selalu menindas dan memecah belah rakyat agar tidak melawan dan pasrah terhadap ketidakadilan yang mereka lakukan hingga rakyat secara sukarela dan tersenyum menerima penghisapan yang dilakukannya. (CN)

 

Oleh : A. Anantama (Kord. Departemen Propaganda KPP SMI 2016-2018)

 

[1] Hamad, I. (2004). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa. Jakarta: Granit.

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi

[3] Sudibyo, A. (2006). Politik Media dan Pertarungan Wacana. Yogyakarta: LkiS

[4] Umar Fauzan, Analisis Wacana Kritis; Menguak Ideologi Dalam Wacana, (Yogyakarta, Idea Press,2016) hlm 16.,

[5] Stefan Titscher dkk, Metode Analisis Teks dan Wacana, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009,






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *