Tambang Freeport adalah milik Rakyat!

1281064Tuan rumah tidak akan berunding dengan maling yang merampok rumahnya (Tan malaka)

 

Freeport McMoran Cooper & Gold Inc. secara resmi menyatakan bahwa perusahaan memberi waktu kepada pemerintah selama 120 hari ke depan untuk mempertimbangkan kembali poin-poin perbedaan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) terkait pemberian izin rekomendasi ekspor berdasarkan ketentuan Kontrak Karya (KK)

Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan, waktu selama 120 hari terhitung sejak pertemuan terakhir antara PTFI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang berlangsung pada Jumat lalu (17/2).

Bersamaan dengan hal ini, Adkerson membantah bahwa perusahaan tambang yang beroperasi di Grasberg, Papua itu tak akan melangkah ke jalur pengadilan internasional atau arbitrase dalam waktu dekat. Namun, perusahaan menyiapkan langkah arbitrase bila dalam 120 hari ke depan tak dapat memecahkan perbedaan dengan pemerintah.[1]

Ancaman gugatan arbitrase PT. Freeport Indonesia terhadap pemerintah Indonesia ke ICSID (International Center for the Settlement of Investment Disputers)[2] mendapat respon dari berbagai kalangan di Indonesia, bahkan pemerintah sendiri lewat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku heran PT Freeport Indonesia masih enggan membangun smelter dan divestasi sebesar 51 persen. Padahal dua hal itu seharusnya dilakukan sejak 2009 silam. Namun hingga kini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tak kunjung memenuhi kewajiban tersebut. Luhut juga menanggapi ancaman Freeport untuk memangkas produksi dan mengurangi sekitar 30 ribu tenaga kerja Indonesia adalah tidak profesional sebagai sebuah perusahaan multinasional.

Permintaan pembangunan smelter dan divestasi sebesar 51 persen seharusnya bukanlah hal yang aneh, bahkan terlalu kompromis mengingat kehadiran freeport di tanah papua tidak memberikan peran yang sangat signifkan bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khusunya rakyat papua yang masih sangat tertinggal dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Lihat saja APM (Angka Partisipasi Murni) SMA di papua 2015/2016 hanya 50,49% dari 23.265 jiwa penduduk usia 16-18 tahun yang menandakan masih sulitnya akses pendidikan di tanah yang kaya Sumber Daya Alamnya tersebut. Padahal dengan adanya Perusahaan Multinasional seperti PT.Freeport yang sudah menjarah isi bumi Papua seharusnya mampu memfasilitasi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh juga gratis terhadap Rakyat Papua. Namun yang terjadi justru sebaliknya, rakyat Papua di jadikan pekerja rendahan dan dibungkam serta dikriminalisasikan, dituduh subversif jika melawan kekuasaan kapital yang notabenenya mereka adalah pemilik sah atas tanah Papua yang dirampok lewat pintu investasi yang dibuka sejak awal rezim Orde Baru.

Jika dikritisi, sejatinya tidak ada yang mengherankan dengan kondisi miris tersebut, bahwa Spirit Capital tidak pernah mempedulikan nasib pekerja dalam proses produksi. Mereka (pekerja) akan selalu dihisap tenaganya untuk menjalankan alat produksi milik pengusaha demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Akumulatif dan Eksploitatif) agar dapat mempertahankan eksistensi modalnya kedua watak tersebut dikolaborasikan agar kemudian mampu berekspansi menjadi modal yang lebih besar dan luas.

 

Gugatan Arbitrase Sebagai Pengkerdilan Kedaulatan Rakyat

Keberanian PT. Freeport Indonesia untuk memperkarakan Pemerintah Indonesia sejatinya adalah sebuah gambaran betapa perkasanya kekuatan Modal di Indonesia saat ini. Berbanding terbalik dengan kebijakan Pemerintah Indonesia di fase awal kemerdekaan yang berani menasionalisasikan hampir seluruh perusahaan asing di Indonesia yang kemudian melahirkan Agresi Militer Belanda 1 & 2. Runtuhnya orde lama pemerintahan soekarno dan digantikan orde baru dibawah kekuasaan Soeharto membawa perubahan yang sangat signifkan bagi kebijakan ekonomi – politik di Indonesia. Nasionalisasi aset asing yang digelorakan oleh pemerintahan sebelumnya dirombak dengan menyambut investasi asing lewat UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 sebagai awal munculnya Investasi di Indonesia. PT Freeport yang sejak zaman Soekarno mempunyai hasrat untuk menjarah bumi Papua akhirnya mulai menancapkan pengaruhnya di Indonesia khususnya di tanah Papua yang kaya akan Sumber Daya Alamnya tersebut dan mengenyampingkan peran serta kesejahteraan rakyat di sana.

Reformasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde baru ternyata tidak mengubah nasib rakyat Papua dan kekuasaan modal Freeport, pemerintahan selanjutnya justru semakin mempererat hubungan dengan perusahaan multinasional asal amerika tersebut. Berbagai penolakan yang disuarakan oleh rakyat di kesampingkan, suara kencang untuk menasionalisasikan Freeport hanya sempat terdengar saat momentum Pemilihan Presiden yang dijadikan dagangan kampanye politik saja, begitupun dengan pemerintahan Jokowi saat ini, yang pada 2015 lalu menjanjikan perpanjangan kontrak untuk PT.Freeport Indonesia yang akan habis kontraknya pada 2021. Hal itulah yang memicu perseteruan antara Pihak  PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia saat ini.

Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase ini meningkat semenjak diundangkannya UU No. 30 Tahun 1999 tersebut. Adapun beberapa hal yang menjadi keuntungan Arbitrase dibandingkan menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi adalah :

  • Sidang tertutup untuk umum
  • Prosesnya cepat (maksimal enam bulan)
  • Putusannya final dan tidak dapat dibanding atau kasasi
  • Arbiternya dipilih oleh para pihak, ahli dalam bidang yang disengketakan, dan memiliki integritas atau moral yang tinggi
  • Walaupun biaya formalnya lebih mahal daripada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain
  • Khusus di Indonesia, para pihak dapat mempresentasikan kasusnya dihadapan Majelis Arbitrase dan Majelis Arbitrase dapat langsung meminta klarifikasi oleh para pihak.[3]

Dalam ruang lingkup internasional, Indonesia maupun pihak-pihak dari Indonesia juga acap kali menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Beberapa contoh kasusnya adalah : 1) Sengketa antara Cemex Asia Holdings melawan Indonesia yang diselesaikan melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) pada 2004 sampai 2007 ; 2) Sengketa antara Pertamina melawan Commerz Asia Emerald yang diselesaikan melalui Singapore International Arbitration Center (SIAC), Singapore pada tahun 2008 ; 3) Sengketa terkait Bank Century dimana dua pemegang sahamnya menggugat Pemerintah Indonesia yakni Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al Warraq yang diselesaikan melalui ICSID, Singapore ; hingga 4) Sengketa antara Newmont melawan Pemerintah Indoesia yang diselesaikan di ICSID, Washington DC.

Dari semua sengketa tersebut berujung hasil yang mengecewakan bagi rakyat Indonesia karena proses dan hasil perundingan yang sangat tertutup serta tidak memberikan impact bagi kesejahteraan rakyat. Semua dimanfaatkan oleh elit politik senayan untuk kepentingan individu dan kelompoknya masing-masing.

 

Segera Nasionalisasi Aset Vital Dibawah Kontrol Rakyat!!

Persoalan Freeport yang bertele-tele sebetulnya dapat dipertegas oleh Presiden Jokowi, sebagai kepala negara yang dipercayakan memimpin seluruh rakyat Indonesia beserta kekayaan alamnya, beliau mempunyai legitimasi atas seluruh proses produksi yang ada di Nusantara ini tak terkecuali tanah Papua di ujung timur Indonesia. Jika saja kebijakan negara didasarkan pada kepentingan rakyat yag berorientasi menciptakan tatanan masyarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya maka terkait pengelolaan kekayaan alam negri ini akan diselenggarakan oleh Negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 sampai 5 khususnya ayat 2 dan 3 yang menyatakan “ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”. Jika berpedoman terhadap amanat UUD tersebut maka sudah menjadi kewajiban bagi negara untuk meNasionalisasikan seluruh alat produksi (perusahaan) yang menyangkut hajat hidup rakyat untuk dikelola oleh negara.

Nasionalisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan dari milik asing menjadi milik negara Indonesia. Tidaklah cukup untuk mengartikan nasionalisasi hanya pada penghilangan kepemilikan asing karena hal itu akan mengaburkan hakikat dari nasionalisasi itu sendiri, sehingga harus diperjelas makna sebenarnya untuk menutup ruang interpretasi liar tidak jelas maksud dan tujuannya. Pada hakikatnya nasionalisasi adalah pengambilalihan atau penghilangan hak kepemilikan kelas pemodal  oleh massa rakyat dan atau Negara untuk dijadikan menjadi milik kolektif dan diperuntukan pula bagi kesejahteraan bersama secara kolektif di bawah control rakyat. Lebih lanjut nasionalisasi tidaklah cukup dan selesai pada status kepemilikan akan tetapi lebih dari itu, di mana tata produksi, tata distribusi manajemen dan hal lainnya menjadi penting untuk dikuasi sepenuhnya.

Akan menjadi tidak berguna dan tidak bermakna manakala Nasionalisasi dalam hal tata produksi, distribusi, manajemen masih dikuasai oleh kelas pemodal dengan menggunakan cara produksi lama. Dari hakikat nasionalisasi niscaya menghilangkan pandangan tidak jelas dan tidak berguna bagi kepentingan massa rakyat, hanya saja memang dalam tahap selanjutnya dalam nasionalisasi mesti memperjelas obyek dan jalan serta bagaimana setelah nasionalisasi di lakukan. Hal in penting untuk diperjelas supaya tidak terjadi bias dan pengaburan sikap dan tindakan kedepannya, tidak terkecuali dasar-dasar material yang menyebabkan nasionalisasi menjadi salah satu tugas mendesak gerakan rakyat di Indonesia.[4]

Negara harusnya tidak boleh lagi tawar-menawar dengan PT.Freeport Indonesia karena sejatinya pembangunan Smelter dan Divestasi sebesar 51 persen merupakan kesepakatan yang masih sangat lemah dalam mensejahterakan rakyat, sudah saatnya negara menguasai cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh swasta untuk membiayai Pendidikan, Kesehatan serta membangun fasilitas penunjang lainnya yang hari ini dikelola untuk kepentingan individu maupun kelompok dan memiskinkan rakyat sebagai pemilik sah kekayaan alam Indonesia. Negara harus menjadi garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi rakyat, bukan sebaliknya menjadi alat penindas dan menjual rakyat. Suara rakyat jangan hanya menjadi dagangan saat momentum pemilihan saja, tapi suara-suara yang diteriakkan harus mampu menjadi amanat arah pembangunan bangsa ini.(CN)

 

SEM WUDU

Oleh      : Riski Firdaus/SEM ( Staff Departemen Organisasi dan Jaringan Wilayah 2 Komite Pimpinan Pusat Serikat Mahasiswa Indonesia )

 

 

 

Sumber dan keterangan:

[1] http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170220130041-85-194696/freeport-beri-120-hari-bagi-jokowi-untuk-patuhi-kontrak-karya/

[2] ICSID adalah lembaga independen yang lahir melalui rahim Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States. Konvensinya sendiri dirancang oleh Direktur Eksekutif International Bank for Reconstruction and Development (World Bank) pada 18 Maret 1965. Setelah diratifikasi oleh 20 negara pertama, konvensi dinyatakan resmi berlaku pada 14 Oktober 1966

 

[3] http://www.hukumonline.com/talks/baca/lt54c06922d0403/arbitrase-sebagai-salah-satu-alternatif-penyelesaian-sengketa-diluar-pengadilan-angkatan-keempat

[4] Draft Garis Politik Serikat Mahasiswa Indonesia






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *