PERPPU Ormas : Kekerasan Negara terhadap Kaum Muda

Kebebasan ekspresi kaum muda (berbagai sumber)

Kebebasan ekspresi kaum muda (berbagai sumber)

Kaum muda menjadi salah satu golongan yang paling dirugikan dari regulasi anti demokrasi (baca : Perppu Ormass 2/2017). Kekerasan Negara terhadap kaum muda tidak hanya berbentuk larangan dan pengekangan kebebasan berorganisasi dan kekerasan fisik. Tapi kekerasan dalam bentuk belenggu kebebasan berpikir.

Kasus-kasus seperti Drop Out dan skorsing sepihak, pemberedelan organisasi mahasiswa oleh kampus anti kritik, serta kasus kekerasan fisik dan kriminalisasi mahasiswa-pemuda-pelajar seperti yang terjadi di Medan, Pekalongan dan daerah lainnya, bukanlah sesuatu yang baru. Paska keluar aturan “penjinakan” aktifitas politik kaum muda seperti NKK/BKK, kaum muda dipaksa menjadi generasi penurut yang harus patuh terhadap sistem kurikulum berbasis kapitalisasi pendidikan.

Hari ini, peran institusi pendidikan sebagai aparatus ideologis negara adalah untuk menanamkan budaya pragmatis dan anti kritik. Kurikulum pendidikan telah di desain untuk menjawab arah kebijakan ekonomi politik yang berkiblat kepada sistem kapitalisme. Program sekolah vokasi-kejuruan, otonomisasi pendidikan tinggi hingga magang nasional, merupakan ambisi rezim untuk mengkanalisasikan kaum muda menjadi generasi buruh murah yang siap menghadapi persaingan globalisasi. Ruang-ruang kelas dan mimbar-mimbar akademik telah disulap menjadi wahana yang menjauhkan generasi muda dari problematika sosial-politik yang dihadapi rakyat Indonesia.

Jadi jangan heran apabila kebebasan berpikir tidak akan dapat di temukan dalam ruang-ruang kelas maupun ruang publik. Karena selain aparatus represif negara yang memberangus sumber-sumber informasi seperti pelarangan buku-buku gerakan hingga pembakaran buku, aparatus ideologis negara juga mencekoki kita dengan ide-ide yang menumpulkan pikiran dan membelenggu kebebasan berpikir kita. Salah satunya adalah jargon “NKRI Harga Mati” dan jargon “Pancasila” yang telah diselewengkan tafsir dan nilai-nilainya berdasar pada selera penguasa.

Faktanya, hakikat NKRI berdaulat dan Pancasila justru banyak di langgar oleh penguasa dengan paket liberalisasi politik dan ekonomi yang mengagung-agungkan investasi dan pasar bebas, serta mengaburkan makna kesejahteraan sosial-ekonomi bagi rakyat Indonesia. Sederet problem ekonomi-sosial semakin diperparah dengan krisis APBN, membengkaknya hutang Negara, korupsi para pejabat Negara serta saling intrik antar elit-elit borjuasi menjelang Pemilu. Hal ini sungguh dramatis, rakyat yang kelaparan dan semakin jatuh dalam kemiskinan dipaksa untuk menelan jargon-jargon kosong. Ditambah lagi dengan keluarnya paket regulasi yang anti demokrasi, salah satunya Perppu Ormas, semakin mempreteli dan mengaburkan hakikat Pancasila yang sebenar-benarnya untuk membangun peradaban rakyat Indonesia agar adil, beradab dan berkeadilan sosial.

Ancaman terhadap kaum muda (berbagai sumber)

Ancaman terhadap kaum muda (berbagai sumber)

Keluarnya Perppu Ormas juga menjadi sinyal bahaya bagi kaum muda. Pasalnya, siapapun yang tidak bersepakat dengan jargon politik penguasa, massif melakukan kritik-kritik kebijakan pro-pasar bebas, bahkan mengorganisir mimbar akademik maupun menggalang massa aksi menentang kebijakan anti rakyat, akan dengan mudah di tuduh anti Pancasila. Individu maupun organisasi tersebut bisa diancam pasal perdata hingga pidana. Situasi ini membuat kaum muda yang semula identik dengan idealisme dan keberanian mempelopori perubahan politik-ekonomi, dipaksa menjadi generasi muda yang tumpul gagasan dan ide-ide untuk melepaskan belenggu dari penindasan kapitalisme. Selama krisis demokrasi dan kekerasan Negara terhadap kaum muda tidak dilawan, tentunya tidak akan lahir generasi bangsa yang punya gagasan kebangsaan brilian seperti generasi Sukarno, Tan Malaka dan para founding father republik ini.

Oleh karena itu, kaum muda harus segera ambil bagian, bergabung dengan gerakan rakyat untuk mengembalikan perjuangan rakyat yang sejati, yaitumenggugat pencabutan Perppu Ormas dan paket regulasi anti demokrasi. Kemudian mempersiapkan diri dan bergabung dengan kekuatan politik alternative untuk merebut hak politik dan hak demokrasi rakyat yang sejati sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Upaya penyelesaian kasus agraria, kasus kriminalisasi gerakan rakyat, perlawanan politik upah murah dan radikalisasi perjuangan isu pendidikan harus kembali di masifkan. Seruan membangun alat politik alternative yang lahir dari rahim gerakan rakyat, juga harus menjadi agenda utama dari perjuangan rakyat. Sebab, kesejahteraan dan pemenuhan hak rakyat tidak akan pernah tercapai selama sistem demokrasi dan politik dikuasai oleh kekuatan borjuasi.
Oleh Nuy Lestari (Ketua Umum Serikat Mahasiswa Indonesia)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *