Perjuangan ARP Mataram berbuah Intruksi Gubernur tentang Demokratisasi Kampus

Refleksi ISD (SMI Cab. Mataram DOC)

Refleksi ISD (SMI Cab. Mataram DOC)

Hari ini kita selalu dihadapkan dengan berbagai upaya represifitas yang semakin merajalela di dalam dunia pendidikan terutama ruang lingkup kampus dimana kebebasan untuk berpendapat, berekspresi dan berorganisasi dibungkam secara paksa. Hal ini menjadi bukti bahwa arah pendidikan sudah tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan nalar berpikirnya agar mampu menyikapi setiap persoalan secara bijak dan demokratis, namun kita dipertontonkan dengan upaya kekerasan dan otoriter pihak penyelenggara pendidikan yang seharusnya memberikan contoh yang baik tentang kehidupan berdemokrasi yang baik.

Sejatinya tidak ada gading yang tak retak, begitupun situasi pendidikan dalam sistem kapitalisme yang diklaim sebagai sistem terbaik sepanjang massa dalam mencerdaskan generasi ternyata memiliki banyak cacat dalam pelaksanaannya dan bahkan jauh menyimpang dari cita-cita pendidikan itu sendiri. Pendidikan diarahkan untuk menjadi semacam komoditas perdagangan dimana pelajar/mahasiswa dipaksa membeli pendidikan dengan bingkai Uang Semester, Uang Pangkal, UKT dll yang dijadikan prasyarat untuk mendapatkan jasa pendidikan hari ini.

Hal ini menjadikan pendidikan tidak lagi menjadi hak setiap warga negara seperti yang diamanatkan konstitusi. Sedangkan kita tahu bahwa dalam kehidupan masyarakat hari ini terdapat ketimpangan ekonomi yang sangat dalam antara si kaya dan si miskin sehingga akses pendidikan hanya mampu dinikmati oleh anak dari kalangan menengah keatas.

Jika melirik pada data UNICEF tahun 2016 terdapat sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan lanjutan alias putus sekolah, yakni 600 ribu anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP. Mayoritas yang menjadi penghambat adalah factor kemiskinan. Sedangkan dari jumlah 4,8 juta mahasiswa Indonesia saat ini, bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru mencapai 18,4 persen. Dari jumlah 4,8 juta ini sekitar 6,5 persennya adalah mahasiswa kurang mampu yang terancam putus kuliah.

Aksi refleksi ISD (SMI Cab. Mataram Doc)

Aksi refleksi ISD (SMI Cab. Mataram Doc)

Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan Indonesia, akibat lepas tanggung jawab negara dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan. Memang, sekilas dari nominal anggaran pendidikan 2017 sebesar Rp416,1 T cukup besar, namun alokasi untuk memajukan kualitas dan sarana-prasarana sangat kecil. Beban anggaran masih lebih besar untuk membiayai gaji tenaga pendidik dan pendidikan militer. Sisanya, yang harus menanggung kekurangan biaya operasional adalah mahasiswa dan orang tua.

Tidak heran, mahalnya biaya pendidikan di tingkat sekolah hingga perguruan tinggi menyumbang angka inflasi tertinggi sebesar 0,22 persen. Otonomisasi yang terus dibudayakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, semakin membuat biaya pendidikan tak terjangkau oleh anak-anak buruh dan tani yang semakin dihimpit upah murah dan penggusuran lahan.

Serikat Mahasiswa Indonesia menilai Indonesia sekarang berada di ambang krisis pendidikan yang sangat akut. Semangat liberalisasi sektor pendidikan dipayungi oleh paket regulasi seperti UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU no 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Permenristek no. 39/2017 tentang UKT dan BKT, SE Dikti no 26/2002 tentang larangan aktifitas politik di lingkungan kampus, dan serangkaian regulasi lainnya. Paket regulasi itu semakin memantapkan arah pendidikan Indonesia ke jurang liberalisasi. Tidak adanya batasan untuk individu atau kelompok dalam mendirikan lembaga pendidikan, berperan besar dalam mengubah orientasi pendidikan. Sehingga siapapun itu, baik manusia secara individu ataupun kelompok yang memiliki modal dapat mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk yayasan, sehingga orientasi pendidikan telah berubah menjadi ajang bisnis.

Atas dasar kondisi objektif tersebut, Aliansi Rakyat untuk Pendidikan (SMI Cabang Mataram, KAMIL, HMP2K, WMPM, IMP BIDOM, FMS, KPOP Mataram, FPBI Cabang Mataram, Himateta dan IKMR) melakukan aksi massa pada tanggal 16 November 2017 dengan Grand Isue “Bangun Persatuan Gerakan Rakyat untuk melawan Kapitalisasi Pendidikan dan Rezim Anti Demokrasi”.

Intruksi Gubernur NTB (SMI Cab. Mataram Doc)

Intruksi Gubernur NTB (SMI Cab. Mataram Doc)

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.20 Wita ini dimulai dengan melakukan longmarch menuju Bundaran BI dan melakukan mimbar bebas dan menyampaikan sejumlah orasi untuk mengkampanyekan isu dan tuntutannya. Aksi kemudian dilanjutkan menuju kantor Gubernur NTB dengan guyuran hujan namun massa aksi tetap rapi melakukan longmarch.

Sesampainya di kantor Gubernur, massa aksi menyampaikan orasi ilmiah dan dilakukan dialog antara Massa Aksi dengan Pihak Gubernur yang kemudian disambut baik dengan melahirkan Surat Edaran Gubernur tentang jaminan Demokratisasi di lingkungan kampus serta menertibkan pungutan liar yang terjadi dalam lingkungan kampus.

Aksi tersebut merupakan kemenangan kecil terhadap cita-cita pembebasan nasional melawan imperialisme, karena hanya dengan aksi massa yang tersistematis, terukur dan terencana lah maka sistem kapitalisme dapat dihancurkan serta mengembalikan pendidikan sebagaimana fungsinya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang diberikan secara gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *