Mahasiswa boikot kampus, tolak kapitalisasi pendidikan

Boikot kampus (Dokumen Pribadi)

Boikot kampus (Dokumen Komisariat)

Memperingati Internasional Student Day tahun 2017 Serikat Mahasiswa Komisariat STKIP Taman Siswa Bima melakukan mimbar bebas di lingkungan kampus dengan tuntutan Demokratisasi kampus terutama menyoroti SE Dikti no 26/2002 tentang larangan aktifitas politik di lingkungan kampus yang dianggap sebagai bentuk pengekangan terhadap mahasiswa yang berorganisasi, berekspresi dan berpendapat di lingkungan kampus.

Aksi yang dilakukan pada hari rabu lalu (16/11) merupakan rangkaian aksi prakondisi menuju aksi serentak nasional dalam merespon isu-isu pendidikan yang semakin memperburuk situasi pendidikan nasional dengan adanya kapitalisasi pendidikan yang menyebabkan pembiayaan pendidikan dibebankan kepada peserta didik.

Boikot Kampus (Dokumen Komisariat)

Boikot Kampus (Dokumen Komisariat)

Syam, ketua SMI Komisariat STKIP Taman Siswa menyatakan bahwa membebani biaya pendidikan kepada peserta didik adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan spirit mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tertuang pada pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab negara. “Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia ditambah dengan mahalnya biaya pendidikan menyebabkan akses pendidikan semakin sulit bagi anak-anak buruh, tani dan kaum miskin kota lainnya yang merupakan mayoritas di Indonesia” ujarnya.

Syam juga menilai bahwa bobroknya sistem pendidikan yang berorientasi profit juga selaras dengan pemberengusan demokrasinya. “Hari ini, kampus dijadikan lahan untuk bertarung kepentingan politik para elit borjuasi dan wahana untuk memberantas “radikalisasi” intelektual muda” sesal syam. Dia menyayangkan lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang semestinya menjadi institusi sarat dengan aktifitas-aktifitas ilmiah, justru menjadi arena doktrinasi dan institusi pelanggar nilai-nilai demokrasi.

Aksi ini dimulai dari lapangan basket STKIP Taman Siswa menuju BAAK dan memboikot aktif proses perkuliahan karena dianggap sebagai isu bersama seluruh mahasiswa dan mendapat respon positif dari berbagai kelompok mahasiswa.

Selain menyoroti pengekangan demokrasi, aksi ini juga menuntut transparansi pendidikan dan pungutan liar yang dianggap meresahkan mahasiswa. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *