Statement SMI tentang Pengupahan : Tolak Politik Upah Murah Yang Menyengsarakan Rakyat dan Wujudkan Demokrasi Sejati

Aksi Buruh

Aksi Buruh

Penetapan upah untuk tahun 2018 yang telah diumumkan beberapa pecan lalu menunjukan keberpihakan negara dan perangkatnya kepada pengusaha/pemodal. Walaupun berbagai janji politik yang dikumandangkan untuk mensejahterakan rakyat pada saat kampanye Pilkada hingga Pilkada serentak beberapa bulan yang lalu namun tetap saja kebijakan yang diputuskan tidak berpihak pada rakyat terutama tentang sistem pengupahan yang selalu menimbulkan polemik di kalangan buruh dan rakyat.
Praktis dari sekian provinsi yang sudah menetapkan UMP tahun 2018 hanya sebagian kecil provinsi yang menetapkan penyesuaian upah di atas 8,71% yang menjadi batas maksimal sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika mengacu pada PP nomor 78 tahun 2015 maka penyesuain upah ini dianggap tepat dan sah, namun jika kita membuka UU nomor 13 tahun 2003 maka kita akan melihat dengan jelas bahwaPP nomor 78 tahun 2015 secara jelas telah melanggar UU nomor 13 tahun 2003.

Teatrikal buruh

Teatrikal buruh

Dalam UU nomor 13 tahun 2003 menyatakan dengan jelas bahwa pembahasan (dan usulan) soal upah minimum melibatkan serikat buruh di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan terlebih dahulu melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak sesuai wilayahnya masing-masing. Hal ini bertentangan dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat seperti yang diatur PP nomor 78 tahun 2015 yakni tanpa survey KHL provinsi masing-masing, melainkan hanya berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional ditambah Inflasi Nasional. Hal ini dengan membuktikan dengan tegas bahwa pembahasan UMP tidak mengacu pada kebutuhan dan pengeluaran rakyat sehari-hari sedangkan kita memahami bahwa Kebutuhan Hidup Layak di tiap Provinsi bahkan tiap Kota/Kabupaten berbeda-beda.

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Inflasi Nasional yang menjadi acuan PP nomor 78 tahun 2015 hanyalah kamuflase dari aturan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk melindungi modal dan investasi pengusaha yang jumlahnya hanya 15% dari total penduduk Indonesia, namun yang mendapatkan dampaknya adalah mayoritas dari penduduk Indonesia yang menyandarkan kebutuhan ekonominya atas upah dari Industri. Bahkan di beberapa wilayah, atas intervensi pemerintah pusat menetapkan Upah Sektor Padat Karya yang paling menyedot tenaga kerja dibawah Upah Minimum yang ditetapkan.

Penetapan upah dalam PP nomor 78 tahun 2015 juga menjadi gambaran matinya demokrasi di negri ini dimana peran buruh yang terwakilkan dalam Serikat Buruh sebagai salah satu stakeholder dalam Perusahaan tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Sedangkan kita tahu bahwa yang menentukan proses produksi barang dan jasa adalah buruh/pekerja yang mendapatkan upah dari hasil kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup layak setiap harinya. Jika bekerja tidak lagi menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak maka akan menjadi efek domino bagi kehidupan masyarakat Indonesia dimana muncul berbagai kriminalitas yang sebenarnya disebabkan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya dari penerimaan upah.

Situasi diatas adalah situasi yang akan berpengaruh kepada semua rakyat. Terutama mahasiswa yang hari ini akan dihadapkan pada skema ketenagakerjaan yang flexibel tersebut. Sistem magang yang diberlakukan sebagai program nasional Kementerian Ketenagakerjaan yang dalam kebijakan itu mahasiswa menjadi pihak yang akan dirugikan kedepan dalam keadaan perburuhan. Bekerja selayaknya buruh namun digaji dengan upah yangditentukan sendiri oleh perusahaan. Ini menambah persoalan di indonesia ditengah kehidupan rakyat yang semakin tercekik. Maka kehidupan rakyat di Indonesia tidak akan berubah banyak sengan kebijakan-kebijakan yang selalu menguntungkan kaum modal.

Karikatur rezim Upah Murah (berbagai Sumber)

Karikatur rezim Upah Murah (berbagai Sumber)

Buruh adalah sokoguru dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian suara buruh haruslah menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kehidupan ekonomi buruh yang sangat memprihatinkan namun dengan kebijakan PP 78 membatasi suara buruh dalam menentukan haknya atas upah. Ditengah flexibelnya status ketenagakerjaan menjadikan buruh sering menjadi bulan-bulanan kebijakan yang ada. Ditambah dengan adanya Perpu Ormas yang kemudian dimajukan menjadi Undang-undang ormas yang baru. Menjadikan keterlibatan buruh dalam menentukan nasibnya sendiri semakin terkekang.

UU Ormas itu sendiri membatasi setiap kegiatan yang melanggar kaidah pancasila dan kepentingan pembangunan semakin menyudutkan buruh. Selainpenafsiran pancasila yang relatif dan berbagai unjuk rasa buruh yangdianggap menganggu kepentingan pembangunan menjadi kan aktifitas buruh menjadi terancam. Kebijakan ini juga yang menambah rentetan kebijakan refresif dan semakin mempermudah kriminalisasi terhadap aktifitas buruh. Berbagai unjuk rasa buruh dalam menuntut perbaikan kondisi ketenagakerjaan selalu dihadapkan dengan pukulan dari pihak aparat danpreman bayaran perusahaan dan sering kali buruh yang disudutkan dan tuntutannya juga tidak digubris sama sekali.

Kondisi ini membutuhkan kondisi yanglebih baik yang hanya bisa di rubah dengan adanya persatuan segenap rakyat. Persatuan yang harus dibangun adalah persatuan yang memiliki semangat anti kapitalisme, tidak kolaborasi dengan klas penindas, membangun kedaulatan ekonomi yang mandiri. Persatuan itu yang akan jadi jalan keluar bersama, sebab dengan menitipkan nasib kepada elit-elit dan partai politik alternatif telah terbukti selalu melahirkan pengkhianatan dan kemunduran perjuangan kelas buruh.

Maka dari itu Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai alat perjuangan mahasiswa yang anti kapitalisme dan menyatakan dirinya bagian dari perjuangan buruh mendukung penuh perjuangan buruh dalam menolak upah murah terlebih lagi skema Upah Padat Karya yang menempatkan buruh dalam situasi yang sangat dirugikan serta mendorong negara untuk segera memperbaiki sistem pengupahan sesuai standar Kualitas Hidup Layak! Selain itu juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk membangun persatuan dengan membentuk alat politik alternative dengan tuntutan :

1. Lawan Politik Upah Murah
2. Tolak system pemagangan
3. Tolak Upah Padat Karya
4. Hapuskan Outsourching
5. Tolak PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang memiskinkan buruh
6. Tolak UU Ormass
7. Berikan jaminan kebebasan berekspresi, beraspirasi dan berorganisasi kepada seluruh rakyat Indonesia
8. Lawan kapitalisasi Pendidikan

Jakarta, 24 November 2017

Komite Pimpinan Pusat






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *