SIKAP POLITIK PERINGATAN HARI HAM 2017

Rezim Pelanggar HAM Jokowi-JK Perampas Hak Asasi Rakyat

Bangun Persatuan Gerakan Melawan Imperialisme !

25276553_10210528845726218_1741708781_n

 

Krisis HAM Dibawah Represi Kapitalisme

Globalisasi secara signifikan telah melemahkan Negara. Kedaulatan Negara menjadi kabur dan karena itu kapasitas Negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional dan sebagai kekuatan domestik untuk menyejahterakan rakyat menjadi semakin dipertanyakan. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa Negara lebih banyak mewakili dan memperjuangkan kepentingan pemegang otoritas (korporasi) daripada kepentingan rakyatnya. Kehadiran blok perdagangan internasional, seperti WTO dan CAFTA justru menjadi pemicu deindustrialisasi di negeri ini. Perjanjian yang memang di desain menjadi alat ‘legitimasi’ tangan-tangan asing untuk masuk ke sendi-sendi vital ekonomi Indonesia, samasekali tidak membawa semangat membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa. Tidak ada kebijakan yang dibuat agar terwujud industrialisasi nasional yang kuat dan kesejahteraan rakyat kelas pekerjanya.

Alih-alih dibuatnya perjanjian kerjasama internasional semata-mata untuk membuat sistem perdagangan internasional yang bersifat monopolistik, serta memuluskan upaya penyelamatan kapitalisme dari kebangkrutan, yakni dengan mendesak dibuka bebasnya pasar tenaga kerja dan pasar investasi. Pada akhirnya, dominasi korporasi semakin kuat pada sektor-sektor strategis, seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Dengan dominasi korporasi seperti itu, segala segi hajat hidup rakyat tersandera oleh kepentingan kuasa modal.

Di sektor migas, pada Undang Undang No 30 tahun 2007 tentang Energi yang di dalamnya menyebutkan sektor pertambangan boleh dikuasai asing hingga 95 persen, telah membuka peluang bagi perusahaan asing masuk menguasai sektor pertambangan nasional. Sementara itu, dari sisi serapan tenaga kerja domestik, terutama dalam posisi operator migas nasional hanya menyerap tenaga kerja domestik sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikelola oleh tenaga kerja yang didatangkan oleh sang investor.[1]

Kemudian, untuk memperkuat cengkeraman korporasi sehingga penguasaannya terhadap kekayaan alam di Indonesia lebih mudah, mereka berusaha menguasai perekonomian Indonesia dengan cara membelokkan arah kebijakan ekonomi nasional. Salah satu modusnya adalah dengan menyuap para pejabat dan politisi agar membuat aturan perundangan yang pro-korporasi. Maka lahirlah 16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK yang secara rinci menjabarkan skema liberalisasi sektor agrarian, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor strategis lainnya, yang menaungi hajat hidup rakyat Indonesia.

Segera setelah paket kebijakan ekonomi pro-korporasi dilegalkan, makin banyak problem pelanggaran hak asasi di Indonesia.

Persoalan HAM di Sektor Agraria

Sejak merdeka, Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Hal ini dilatarbelakangi kondisi geografis, iklim dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga sektor agraris menjadi penopang pembangunan negeri ini. Kala itu, mayoritas mata pencaharian rakyat Indonesia mengandalkan sektor agraria (pertanian, perikanan, tambang, dsb).  Namun, apa jadinya jika lahan pertanian semakin menyusut? Jutaan keluarga tani kehilangan tanah akibat perampasan lahan oleh korporasi, dan sekaligus jutaan tenaga produktif di sector pertanian menjadi pengangguran.

Salah satu penyebab menyusutnya lahan pertanian di Indonesia adalah pengalihfungsian lahan untuk pembangunan hotel, apartemen, bandara, dan ambisi pembangunan infrastruktur rezim penguasa. Rata-rata setiap tahunnya, 50 ribu-100 ribu hektar lahan pertanian dikeringkan untuk dijadikan areal industri dan keperluan pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan dalih pembangunan, rakyat dipaksa  mengalah dan menyingkir dari tanah-tanah garapannya.

Penggusuran berdalih pembangunan terus menuai pro dan kontra. Perlawanan dari rakyat terus terjadi setiap hari demi mempertahankan sumber kehidupan mereka. Seperti misalnya masyarakat Temon, Kulon Progo. Masyarakat menolak adanya pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo NYIA (New Yogyakarta Internasional Airport). Rencana pembangunan bandara tersebut akan memakan lahan sekitar 587,2 hektar.

Maka bisa dipastikan, para petani akan kehilangan lahan serta mata pencarian meraka. Tidak hanya itu saja para petani juga harus rela direlokasi. Sebab pembangunan bandara tersebut juga akan memakan lahan pemukiman warga. Terdapat sekitar 2875 Kepala Keluarga atau 11.501 jiwa yang akan terkena dampak penggusuran. Persoalan pembangunan yang terlalu sering mengorbankan rakyat ini, bukan terbatas pada persoalan ganti rugi atau ekonomi semata, namun aspek sosial juga menjadi persoalan dilematis yang bakal dirasakan warga Kulonprogo. Selain itu, Pemda setempat menjanjikan relokasi pemukiman warga ke lahan Pakualaman Ground, yang notabene lahan yang masih berstatus sengketa karena terus terjadi klaim kepemilikan para kelompok borjuasi lokal.

Ambisi pembangunan infrastruktur Pemerintahan Jokowi-JK yang termaktub dalam Nawacitanya, justru menjadi jalan mulus bagi praktik-praktik pelanggaran HAM di sector agraria. Penggusuran demi penggusuran lahan produktif terus terjadi di Tanah Air. Berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria, dari tahun 2015 hingga 2016, telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas lahan seluas 1.665.457 juta hektar dan mengorbankan 195.459 KK petani. Artinya, dalam satu hari telah terjadi satu konflik agraria di tanah air. Sementara, dalam rentang waktu tersebut sedikitnya 455 petani dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/ditembak, dan 18 orang tewas.

Dari jabaran persoalan agraria diatas, semakin jelas arah keberpihakan rezim yang lebih memilih menumbalkan hak asasi kaum tani dan masyarakat pedesaan.

Persoalan HAM di Sektor Ketenagakerjaan

Pada era pemerintahan Jokowi-JK, politik upah murah semakin dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015). Regulasi tersebut, mengatur sistem penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan formula berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi/ produk domestik bruto (PDB) dan inflasi nasional.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) mengeluarkan keputusan bahwa UMP tahun 2018 dibatasi maksimal naik sebesar 8,71 persen. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran, tertanggal 13 Oktober 2017, Nomor B.337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017. Dalam surat edaran tersebut, Menakertrans Hanif Dhakiri memerintahkan dan mewajibkan para gubernur se- Indonesia untuk menetapkan UMP 2018 dan diumumkan secara serentak pada tanggal, 1 November 2017 dengan mengacu pada Pasal 44 ayat (1) dan (2) PP Nomor 78 Tahun 2015.

Penetapan kenaikan UMP 2018 sebesar 8,71 persen oleh Menaker tersebut, berdasarkan kalkulasi dari inflasi nasional sebesar 3,72 persen ditambah pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2017 sebesar 4,99 persen. Sehingga total peningkatan UMP ditetapkan hanya sebesar 8,71 persen.

Mengacu pada skema rezim upah murah tersebut, maka dapat dipastikan kenaikan upah buruh akan sangat kecil sekali. Penetapan upah minimum yang mengacu pada PP 78/2015 dengan formula berdasarkan PDB dan inflasi nasional, jelas menyengsarakan kehidupan kaum buruh, serta rakyat pekerja pada umumnya. Kaum buruh yang merupakan representasi mayoritas keluarga miskin Indonesia, akan semakin tercekik karena tidak bisa menyesuaikan kecilnya upah dengan beban kebutuhan rumah tangga yang semakin mahal. Apalagi semenjak era kepemimpinan rezim Jokowi-JK, kebijakan anti rakyat seperti pencabutan subsidi BBM dan listrik, komersialisasi sektor publik (kesehatan, pendidikan, transportasi, dll) serta kenaikan tarif pajak rakyat yang cukup tinggi, akan memukul ekonomi keluarga buruh Indonesia.

Ada satu lagi kebijakan anti buruh yang di buat oleh rezim, yaitu pemberlakuan upah padat karya. Kebijakan ini memberikan keleluasaan bagi kaum korporasi untuk menerapkan upah minimum industri padat karya menjadi lebih rendah daripada upah minimum kabupaten/kota yang berlaku di masing-masing daerah. Kebijakan anti buruh ini tentu sangat mengkhawatirkan, dimana akan semakin besar peluang keluarga buruh Indonesia terperosok dalam kemiskinan absolut.

Hal tersebut semakin menguatkan fakta bahwa sektor ketenagakerjaan menjadi sektor yang paling rawan terjadi pelanggaran HAM. Selama periode September 2016–Maret 2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017). Faktor naiknya angka kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan diukur dari daya beli masyarakat terhadap komoditi beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, kopi, dan bahan pokok pangan. Sementara itu, untuk komoditi lain penyumbang angka inflasi cukup tinggi adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, angkutan, dan kesehatan.[2]

Maka, omong kosong besar jika semangat Nawacita dan 16 Paket kebijakan ekonomi Jokowi-JK adalah untuk perbaikan derajat hidup rakyat. Sepanjang 2017, lebih dari 50 ribu buruh menjadi korban PHK massal. 30ribu diantaranya adalah buruh industri garmen dan padat karya lainnya yang berada di Jawa Barat bagian utara (pantura), Bogor, dan sebagian di Bandung Raya.[3]

Hal ini semakin jelas, bahwa di sektor ketenagakerjaan telah terjadi pelanggaran hak asasi rakyat yang cukup serius.

Persoalan HAM di Sektor Pendidikan

Biaya pendidikan tahun ajaran baru selalu meningkat terus. Padahal setiap anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam UU nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan anak berusia 7-15 tahun berhak untuk mendapatkan pendidikan minimal pada jenjang dasar tanpa adanya pungutan biaya karena seluruh biaya ditanggung pemerintah. Tetapi ternyata kenyataannya berbeda, karena masih banyak biaya yang diminta dengan berbagai macam alasan, seperti uang buku, uang seragam dan lain-lain. Malah di sekolah-sekolah swasta masih membebankan biaya pendidikan dalam bentuk lain dengan alasan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Di tingkat Perguruan Tinggi lebih luar biasa lagi kenaikan yang terjadi. Saat ini, rata-rata kenaikan biaya kuliah menembus angka 20% setiap tahun (Kompas, 2017). Angka ini jauh lebih besar dari angka inflasi rata-rata 3,30 %[4], yang artinya sector pendidikan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga menuntut ilmu di perguruan tinggi, salah satunya pemerintah saat ini tidak lagi mensubsidi dana kepada PT. Menristek Dikti M. Nasir mengakui bahwa anggaran Pendidikan Tinggi dalam APBN 2017 mengalami penurunan menjadi Rp39 triliun.

Dengan kata lain, pemerintah telah lepas tangan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Situasi pendidikan menjadi makin dilematis tatkala pemerintah membuat serangkaian regulasi pendidikan yang mengarahkan penyelenggaraannya ke era otonomisasi. Seperti penerapan BHMN, BLU dan penerapan Uang Kuliah Tunggal.

Dalam logika sesat borjuasi, UKT dianggap sebagai terobosan pembiayaan sistem pendidikan dengan memakai konsep subsidi silang.  Akan tetapi, di samping kerangka regulasi yang penuh problematik, kebijakan UKT masih menyimpan sejumlah tanda tanya besar, karena fakta dilapangan kita sering dihadapkan dengan ketidakjelasan penentuan besaran UKT maupun jenis pembiayaan kuliah oleh pihak birokrat dalam menghitung besaran yang akan di bebankan kepada mahasiswa baru. Permasalahan tersebut diperparah dengan tidak adanya keterbukaan terkait cara penghitungan serta aliran dana dari UKT ini digunakan untuk apa saja. Padahal keterbukaan dalam hal tranparansi dana publik ini wajib dilakukan oleh lembaga-lembaga penerima dana APBN dan dana publik, sebagaimana yang telah tertuang regulasi keterbukaan informasi Publik.

Jelas, pendidikan kita semakin terperosok ke jurang kapitalisasi. Kenaikan biaya pendidikan, rendahnya pertumbuhan upah buruh serta semakin maraknya perampasan agraria atas nama pembangunan, akan membawa dampak structural dari segi angka partisipasi pendidikan di Indonesia. Data UNICEF melansir, tahun 2016 terdapat sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat mengenyam pendidikan lanjutan alias putus sekolah, yakni 600 ribu anak usia SD dan 1,9 juta anak usia SMP. Mayoritas yang menjadi penghambat adalah factor kemiskinan. Sedangkan dari jumlah 4,8 juta mahasiswa Indonesia saat ini, bila dihitung terhadap populasi penduduk berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru mencapai 18,4 persen. Dari jumlah 4,8 juta ini sekitar 6,5 persennya adalah mahasiswa kurang mampu yang terancam putus kuliah.

Rendahnya angka partisipasi pendidikan ini menjadi bukti kegagalan sistem pendidikan Indonesia, akibat lepas tanggung jawab negara dalam membiayai penyelenggaraan pendidikan.  Padahal, dalam konstitusi telah menyebutkan bahwa hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia di Indonesia. Ini sesuai dengan ketentuan UUD 1945 (pascaperubahan), khususnya Pasal 28 C Ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pelanggaran HAM di sector pendidikan tidak hanya terjadi pada aspek sosial ekonomi, namun lebih jauh merembet kepada persoalan demokrasi dan jaminan kebebasan berpikir ilmiah yang semakin di represif. Institusi pendidikan, dibawah kontrol rezim, telah disulap menjadi institusi penjinak kesadaran kritis mahasiswa. Pembatasan mimbar akademik, pemberangusan organisasi mahasiswa intra dan ekstra kampus serta bentuk represifitas seperti Drop Out massal dan skorsing sepihak, seakan menjadi hal yang lumrah. Tercatat sepanjang tahun 2014 hingga saat ini, tren kekerasan di dalam institusi pendidikan semakin parah. Padahal, tindakan-tindakan itu telah mencederai nilai-nilai demokrasi dan justru semakin mendeskreditkan peran mahasiswa sebagai generasi intelektual yang kritis dan ilmiah.

Maraknya pelanggaran HAM di sector pendidikan menjadi pertanda kemunduran peradaban bangsa. Dimana anak-anak bangsa telah di renggut hak asasinya untuk mendapatkan pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokratis sesuai amanat konstitusi.

 

Seruan Persatuan dan Meluasnya Gerakan Perjuangan HAM

Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia dirayakan setiap tahun pada tanggal 10 Desember. Momentum tersebut mulai diadopsi pada 10 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB. Perjanjian tersebut, bersama dengan deklarasi pada 1948, menetapkan HAM dasar bagi setiap manusia, yakni: hak-hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial. International Humanist and Ethical Union, sebuah organisasi yang turut mendukung penetapan hari HAM sedunia mempunyai pernyataan mengenai arti dari humanisme, yakni sikap hidup yang demokratis dan etika yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan tanggungjawab untuk memberikan makna dan bentuk kehidupan mereka sendiri.

Sekian puluh tahun deklarasi HAM disepakati bangsa-bangsa di dunia, namun Hak Asasi Manusia tak kunjung terwujud dibawah kuasa kapitalisme. Justru bencana kemiskinan, kelaparan, pengangguran, perumahan kumuh, konflik sosial dan tingginya angka putus sekolah, masih menjadi pemandangan sehari-hari, terutama di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Hampir semua sektor menjadi tumbal bagi kepentingan korporasi dan rezim di bawah kuasa kapitalisme.

Seiring dengan semakin menguatnya dominasi kekuatan imperialisme, sejumlah perlawanan rakyat menentang monopoli imperialisme dari berbagai belahan dunia, terus tumbuh. Ratusan ribu orang yang terhimpun dalam gerakan rakyat mulai menggugat arah kebijakan ekonomi dan tujuan program pembangunan yang sarat kapitalistik. Pertemuan-pertemuan yang digawangi oleh lembaga donor dunia seperti WTO maupun Negara-negara maju, membawa misi penyelamatan kapitalisme dari kebuntuan pasar.

Pada tanggal 30 November 1999 di Seattle, pertemuan WTO diprotes oleh ribuan orang. Mereka berdemonstrasi dan berjuang melawan liberalisasi pasar, khususnya pada sector investasi publik dan pelayanan publik. Para demonstran meneriakkan slogan-slogan: “no globalization without participation”, “our world is not for sale”; “we are citizens, not only consumers”; “trade: clean, green and fair”; “WTO: capitalism without conscience”.

Pada tanggal 19 – 22 Juli 2001 di Genoa, Italia, rakyat berdemonstrasi melawan pertemuan G8. Orang-orang memprotes G8 yang memutuskan seluruh agenda untuk globalisasi dan dan kerangka kebijakan untuk semua lembaga-lembaga multilateral (World Bank, IMF and WTO).

Pada tahun 2003 di Cancun, seorang petani Korea membakar dirinya sebagai protes terhadap pertemuan WTO, yang kemudian berujung pada gagalnya pertemuan WTO tersebut untuk membuat kesepakatan. Untuk menandingi World Economic Forum yang menjadi ajang pertemuan para kapitalis global, sejumlah unsur-unsur gerakan pro demokrasi dan serikat-serikat buruh membangun jaringan World Social Forum. Forum ini membawa gagasan dan slogan “Bangun dunia baru yang adil dan makmur untuk semua, demokratis serta menghormati hak asasi manusia”.

Di Indonesia, gejolak perlawanan rakyat menentang dominasi imperialisme dan perampasan hak asasi rakyat datang dari sudut-sudut pabrik yang dipelopori oleh gerakan buruh, dari perlawanan tani dan kaum miskin desa yang berjuang mempertahankan lahannya, serta dari kaum muda yang menuntut tanggung jawab Negara atas perampasan hak mendapatkan pendidikan gratis dan hak demokratik. Letupan-letupan ini terus menggugat arah pembangunan era Jokowi-JK yang justru menjadi dalih perampasah hak-hak rakyat, semakin membuka terang kesadaran rakyat bahwa keberpihakan rezim lebih berat kepada para tuan-tuan modal.

Dalam momentum Hari HAM Internasional tahun ini, Serikat Mahasiswa Indonesia perlu segera mengkonsolidasikan gerakan rakyat untuk menuntut tanggung jawab Negara atas kegagalan-kegagalan mengelola ekonomi dan sederet krisis sistemik di bawah sistem kapitalisme. Momentum ini perlu segera dijadikan letupan dan gerak maju dari entitas gerakan rakyat yang ingin membangun batas demarkasi atas politik borjuasi yang hanya menciptakan kesengsaraan dan kemelaratan dari berbagai aspek.

Oleh karena itu, SERIKAT MAHASISWA INDONESIA dalam peringatan Hari HAM Sedunia, menyatakan sikap :

  1. Lawan Sistem Pasar Bebas dan MEA yang meliberalisasi ekonomi-politik bangsa Indonesia (WTO, RCEP, dll)
  2. Lawan Kapitalisasi Pendidikan
  3. Hapus sistem Uang Kuliah Tunggal, berikan transparansi anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat dan beraspirasi di lingkungan kampus
  4. Lawan Politik Upah Murah dan cabut PP 78/2015
  5. Lawan Perampasan Lahan Rakyat atas nama Pembangunan
  6. Hentikan Kekerasan Terhadap Gerakan Rakyat (Kriminalisasi Buruh, Kriminalisasi dan Drop Out Mahasiswa, Kriminalisasi Tani)
  7. Berikan Jaminan Sosial terhadap Pemuda, KMK dan Keluarga Nelayan.
  8. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, KMK dan sektor rakyat lainnya bersatu, tuntut tanggung jawab Negara atas perampasan hak asasi rakyat di momentum Hari HAM Sedunia tanggal 11 Desember 2017, dengan turun ke jalan dan kepung pusat-pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.

 

Solusi Kesejahteraan Rakyat Indonesia:

  1. Wujudkan Reforma Agraria Sejati
  2. Nasionalisasi Aset-aset Strategis di Bawah Kontrol Rakyat
  3. Bangun Industrialisasi Nasionalisasi Kuat dan Mandiri
  4. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, Bervisi Kerakyatan
  5. Saatnya Bangun Alat Politik Rakyat Sejati Untuk Pembebasan Nasional Melawan Imperalisme

 

 

Jakarta, 4 Desember 2017

(KPP-SMI)

KOMITE PIMPINAN PUSAT-SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

[1] Sumber : www.global-review.com

[2] Sumber : https://www.bps.go.id/brs/view/1379

[3] Sumber : https://economy.okezone.com/

[4] Sumber : http://bisnis.liputan6.com/

 

 






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *