Statement Politik Penolakan Bandara Kulonprogo

24301074_539441299744375_6013150923815743163_n

Sejak merdeka, Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Hal ini dilatarbelakangi kondisi geografis, iklim dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga sektor agraris menjadi penopang pembangunan negeri ini. Kala itu, mayoritas mata pencaharian rakyat Indonesia mengandalkan sektor agraria (pertanian, perikanan, tambang, dsb).  Namun, apa jadinya jika lahan pertanian semakin menyusut? Jutaan keluarga tani kehilangan tanah akibat perampasan lahan oleh korporasi, dan sekaligus jutaan tenaga produktif di sektor pertanian menjadi pengangguran.

Salah satu penyebab menyusutnya lahan pertanian di Indonesia adalah pengalihfungsian lahan untuk pembangunan hotel, apartemen, bandara, dan ambisi pembangunan infrastruktur rezim penguasa. Rata-rata setiap tahunnya, 50 ribu-100 ribu hektar lahan pertanian dikeringkan untuk dijadikan areal industri dan keperluan pembangunan infrastruktur lainnya. Dengan dalih pembangunan, rakyat dipaksa  mengalah dan menyingkir dari tanah-tanah garapannya.

Kemudian disahkannya Undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pembangunan akan berdampak pada perampasan tanah rakyat semakin masif. Jika ditelusuri, UU tersebut lahir atas dasar kurangnya lahan untuk kegiatan industri baik infrastruktur maupun lahan eksplorasi bagi kepentingan kaum kapitalis. Dengan munculnya UU tersebut, rakyatlah yang terkena dampaknya –tanah rakyat dirampas oleh korporasi-korporasi dengan ligitimasi dan kekerasan negara

Penggusuran berdalih pembangunan terus menuai pro dan kontra. Perlawanan dari rakyat terus terjadi setiap hari demi mempertahankan sumber kehidupan mereka. Seperti misalnya masyarakat Temon, Kulon Progo. Masyarakat menolak adanya pembangunan Bandara Internasional Kulon Progo NYIA (New Yogyakarta Internasional Airport). Rencana pembangunan bandara tersebut akan memakan lahan sekitar 587,2 hektar.

Terdapat sekitar 2875 Kepala Keluarga atau 11.501 jiwa yang akan terkena dampak penggusuran. Persoalan pembangunan yang terlalu sering mengorbankan rakyat ini, bukan terbatas pada persoalan ganti rugi atau ekonomi semata, namun aspek sosial juga menjadi persoalan dilematis yang bakal dirasakan warga Kulonprogo. Selain itu, Pemda setempat menjanjikan relokasi pemukiman warga ke lahan Pakualaman Ground, yang notabene lahan yang masih berstatus sengketa karena terus terjadi klaim kepemilikan para kelompok borjuasi lokal. Oleh karena itu, ganti rugi dalam bentuk apapun bukan solusi dari pembangunan bandara yang berdampak terhadap penggusuran lahan warga.

Persoalan pendidikan terhadap anak juga akan sangat terdampak oleh penggusuran ini. Selain hilangnya bangunan sekolah (baik itu sekolah formal maupun madrasah) kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga juga akan sangat berpengaruh terhadap psikologis anak usia sekolah.

Kami atas nama Serikat Mahasiswa Indonesia dengan dengan ini menyatakan dukungan penuh terhadap warga penghuni 37 rumah yang terus berlawan dan mempertahankan haknya di Temon, Kulonprogo. Kami juga akan terus berikhtiar membangun solidaritas secara nasional baik itu melalui konsolidasi-konsolidasi mahasiswa maupun kampanye dalam berbagai bentuk. Di sisi lain kami mengutuk segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga maupun solidaritas yang dibangun disana.

Kami memandang penolakan bandara bukan hanya tanggung jawab masyarakat kulonprogo, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen gerakan di Indonesia. pembangunan bandara adalah bagian daripada perluasan modal yang tentu akan berdampak terhadap ruang hidup yang lain, khususnya di Yogyakarta. Maka dari itu kami Serikat mahasiswa Indonesia menyatakan:

  1. Tolak Bandara Kulonprogo tanpa syarat.
  2. Lawan penggusuran tanah Rakyat
  3. Hentikan intimidasi terhadap warga Temon Kulonprogo dalam bentuk apapun

 

 

 






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *