PT. ADVANTAGE SCM melakukan PHK Sepihak, Buruh ancam Boikot Pabrik

IMG-20180125-WA0070Klaim pemerintah yang menyatakan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai salah satu provinsi yang peduli terhadap buruh dan mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi dalam tiga tahun terakhir dengan pendapatan per kapita saat ini Rp. 23,74 juta per tahun atau setengah dari rata-rata nasional ternyata hanya catatan di atas kertas yang tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada. Pasalnya, masih saja banyak pengusaha yang nakal dengan tidak mematuhi UU Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 terutama status pegawai tetap sehingga merugikan buruh. Hal ini tentunya menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata menumbalkan buruh dan rakyat pekerja lainnya di NTB.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh 7 (tujuh) orang buruh PT. Advantage SCM merupakan salah satu contoh kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha. Setelah bekerja di perusahaan lebih kurang 3 tahun, buruh PT. Advantage SCM belum juga mengangkat buruh/pekerja menjadi pegawai tetap. Menyikapi hal tersebut, buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) Cabang Mataram melayangkan surat BIPARTIT tanggal 10 Januari 2018 untuk merundingkan SK Pengangkatan pegawai tetap.

IMG-20180125-WA0068Upaya serikat buruh untuk merundingkan terkait SK Pengangkatan menjadi pegawai tetap tidak disambut baik oleh pihak perusahaan yang kemudian ditolak melalui surat balasan terkait permohonan BIPARTIT tertanggal 11 Januari 2018. Bersamaan surat penolakan BIPARTIT tersebut pihak perusahaan memanggil sejumlah pengurus FPBI sebanyak 6 (enam) orang satu persatu dan di non aktifkan sejak hari itu juga setelah sebelumnya menonaktifkan satu orang pada Desember 2017. Alasan pihak perusahaan menonaktifkan pengurus FPBI tersebut karena telah berakhir PKWT dan tidak memperpanjangnya dengan alasan para pekerja mengalami penurunan produktifitas sehingga digantikan oleh buruh yang didatangkan dari wilayah lain yang berjumlah puluhan orang. Padahal pengakuan dari buruh tersebut bahwa mereka telah bekerja maksimal sesuai dengan standar yang diajukan perusahaan.

Pimpinan FPBI Kota Mataram, Kaharuddin, S.Ap. menyatakan “ Alasan menonaktifkan buruh tidak masuk akal, yang sebenarnya pihak perusahaan tidak mampu memenuhi hak pekerja untuk menjadi pegawai tetap”. Dia menegaskan bahwa UU Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 dan peraturan Menteri yang berlaku telah menetapkan bahwa; a) pekerja yang telah menandantangani satu (1) kali perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) secara otomatis menjadi pegawai tetap (PKWTT), dan b) bahwa PKWT (kontrak) yang dibuat lebih rendah dari ketentuan UU yang berlaku dan atau PKWT yang dibuat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku demi hukum menjadi PKWTT (pegawai tetap)

Berdasarkan ketentuan UU Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003 pada pasal (56) ayat (2), bahwa PKWT didasarkan pada: a) jangka waktu dan b) selesainya suatu pekerjaan tertentu, oleh sebab itu jenis pekerjaan di PT. Advantage adalah jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, sehingga dengan mengadakan PKWT pada jenis pekerjaan yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan melanggar hukum dan tentunya sangat merugikan buruh/pekerja yang seharusnya mendapat HAK SK Pengangkatan menjadi pegawai tetap.

IMG-20180125-WA0073Kaharudin menjelaskan, di dalam UU Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu (pasal 59 ayat 1 point a,b,c,d,e,f), kemudian dalam peraturan menteri No. 19/2012 menetapkan lima (5) jenis pekerjaan yang dapat dikontrak dan outsourcing, yaitu : 1) Cleaning service, 2) Catering, 3) Security/keamanan, 4) Sopir pengiriman barang, 5) Tenaga kerja dipertambangan. Maka perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kontrak yang diadakan di PT. Advantage SCM melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 59 ayat 5 UU Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003, Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap. PT. Advantage SCM.

Sehingga FPBI Kota Mataram menyimpulkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Advantage SCM adalah PHK sepihak yang bertentangan dengan UU 13/2003 dan UU PHI No. 02/2004, bahwa berdasarkan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus di PT. Advantage SCM, bahwa perjanjian kerja yang berlaku adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap yang dibuat secara lisan, menurut UUK No.13 pasal 63 ayat (1), dalam hal PKWTT dibuat secara lisan, pihak perusahaan harus memberikan surat pengangkatan.

Apalagi pihak perusahaan mengadakan perjanjian kerja harian lepas (percobaan/training atau massa percobaan kerja) selama tiga bulan pada awal-awal buruh mulai bekerja, bahwa di dalam UUK No. 13/2003 pasal 60 ayat 1, bahwa percobaan kerja (training) hanya berlaku bagi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pegawai tetap dengan ketentuan selama massa percobaan pihak perusahaan dilarang membayar upah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku. Artinya, setelah lepas massa training/percobaan kerja selama tiga bulan, oleh sebab itu perjanjian kerja yang diadakan di PT. Advantage SCM adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) yang dibuat secara lisan, namun demi merampas hak-hak pekerja/buruh pihak perusahaan mengebiri peraturan dan perundang-undangan yang berpaku untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memperkerjakan FPBI dengan status kontrak. Upah yang dibayarkan pihak PT. Advantage bagi pekerja dengan massa training/percobaan di bawah ketentuan Upah Minimum yang berlaku dengan ketentuan Rp. 55.000/hari, bahwa jika dalam sebulan buruh bekerja selama 21 hari dengan ketentuan delapan (8) Jam kerja, maka upah yang diterima sebulan lebih kurang Rp. 1.200.000 dan ini jauh di bawah ketentuan UPAH MINIMUM Kota mataram Rp. 1.714.000.

Pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku juga dialami oleh pekerja kontrak angkatan tahun 2017, yaitu upah yang dibayarkan oleh pengusaha PT. Advantage SCM hanya Rp. 1.680.000/bulan selisih Rp. 34.000 dari UMK Mataram.

Karikatur rezim Upah Murah (berbagai Sumber)

Karikatur rezim Upah Murah (berbagai Sumber)

Aksi FPBI Cabang Mataram (FPBI Doc)

Aksi FPBI Cabang Mataram (FPBI Doc)

IMG-20180125-WA0073

Dengan adanya system kerja kontrak, pihak perusahaan dapat terus memperkerjakan buruh/pekerja dengan upah murah dan dengan mudah pihak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa perlu membayar pesangon dengan dalih kontrak kerja berakhir seperti yang dialami oleh pengurus FPBI yang dinonaktifkan tersebut, oleh sebab itu pihak perusahaan tidak akan pernah mau mengangkat begitu saja status kerja kontrak menjadi pegawai tetap dan melakukan segala cara untuk terus memperkerjakan buruh/pekerja dengan status kontrak dengan melanggar UU dan peraturan yang berlaku. Akibat system kerja kontrak, upah yang diterima oleh buruh hanya berdasarkan upah minimum yang berlaku tanpa adanya tunjangan makan, transportasi, perumahaan, istri dan anak, Bahkan PT. Advantage sampai hari ini belum menerapkan struktur dan skala upah untuk meningkatkat kesejahteraan buruh.

Setelah tiga (3) tahun mengabdikan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja di perusahaan PT. Advantage dan menghasilkan keuntungan yang tidak terhitung nilainya, pihak pengusaha begitu mudah memutus hubungan kerja tanpa melalui perundingan. Hal ini menggambarkan, dengan adanya system kerja kontrak pihak perusahaan akan dengan mudah melakukan pemutusah hubungan kerja sepihak kapanpun tanpa memikirkan bagaimana nasib buruh/pekerja dan keluarganya. Buruh/pekerja dia tidaklah sendiri, buruh/pekerja PT. Advantage adalah tulang punggung keluarga  yang bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Tanpa menghiraukan kondisi buruh/pekerja dan keluarganya, pihak perusahaan menunjukan watak aslinya sebagai manusia serakah yang hanya mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menghisap tenaga buruh secara terus menerus.

Dari kondisi yang dialami oleh buruh/pekerja di atas, FPBI dari Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT. Advantage SCM berjanji akan terus mengawal kasus ini dan akan menyelenggarakan aksi lanjutan dengan Sektor Rakyat lainnya dan bahkan mengancam akan melakukan mogok dengan tuntutan : (1) Tolak PHK sepihak dan pekerjakan kembali buruh/pekerja yang dipecat, (2) Hapus system kerja kontraK, (3) segera berikan SK pengangkatan menjadi Pegawai tetap terhadap seluruh buruh/pekerja, (4) wujudkan skala dan struktur upah, (5) berikan tunjangan makan dan transportasi, (6) stop union busting dengan melakukan PHK sepihak.

oleh : Idham Khalid MK (Kontributor NTB)

 






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *