Konferensi SMI Cabang Bima : Tolak Pilkada Serentak dan Bangun Alat Politik Alternatif

SMI Cabang Bima menolak Pemilu Borjuasi

SMI Cabang Bima menolak Pemilu Borjuasi

Dalam Konferensi Cabang yang berlangsung tanggal 9 – 11 Februari 2018, SMI Cabang Bima memutuskan untuk menolak Pemilihan Walikota Bima, Pemilihan Gubernur NTB dan Pilkada serentak lainnya sekaligus sebagai hasil pembacaan terhadap situasi sosial yang dialami oleh rakyat Kota Bima dan NTB.

Pendiskusian yang panjang dengan menganalisa berbagai situasi sosial rakyat yang dilakukan oleh peserta Konferensi Cabang (KONFERCAB) telah menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota Bima, Pilgub NTB tidak menjamin perubahan bagi rakyat untuk mendapatkan kesejahteraannya. SMI memandang bahwa sistem pemilu hanya melegitimasi kekuasaan klas borjuasi dalam melahirkan kebijakan yang anti rakyat serta menempatkan rakyat sebagai objek yang tidak memiliki kuasa atas kehidupan sosial dalam suatu sistem pemerintahan di Kota Bima maupun Provinsi NTB.

Aksi Deklarasi Konferensi SMI Cabang Bima

Aksi Deklarasi Konferensi SMI Cabang Bima

Ketua SMI Cabang Bima terpilih, Rijal mengatakan bahwa pemilihan Walikota Bima maupun PILGUB NTB hanyalah alat bagi pemilik modal yang mengambil kepemimpinan politik untuk menguasai rakyat. “Sistem hari ini telah membentuk Pemilihan Kepala Daerah hanya berpusat pada segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi untuk memimpin rakyat, mereka cenderung adalah pengusaha atau orang yang diusung oleh pengusaha sehingga ketika berkuasa akan membuat kebijakan yang berpihak kepada pemodal”. terang Rijal

“Kita bisa lihat, bagaimana partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan rakyat sehari-hari tidak ada sama sekali. Ketika kenaikan harga bahan pokok, perampokan lahan, mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan, kelangkaan pupuk maupun berbagai persoalan rakyat lainnya, rakyat hanya ditempatkan sebagai penonton tanpa memiliki hak suara ataupun bicara atas kondisi yang dialaminya” jelas Rijal. Dia juga menyoroti orientasi pembangunan yang berpusat dalam pembangunan fisik namun tidak meyentuh kesejahteraan rakyat secara langsung karena pembangunan hanya digunakan untuk memperlancar arus modal tanpa ada perlindungan bagi kehidupan rakyat.

Selain itu Sekretaris Jendral SMI Cabang Bima terpilih, Faruk menyatakan bahwa SMI Cabang Bima siap dalam mengusung perlawanan terhadap kapitalisme terutama kapitalisasi pendidikan yang mencengkeram dan merampas kehidupan rakyat dalam sektor pendidikan. Faruk menilai bahwa sistem pendidikan yang kapitalistik hanya akan melahirkan intelektual yang individualis dan tidak peka sosial. Hal ini dikarenakan adanya sistem kompetitif yang dibangun dalam sistem pendidikan hari ini dengan mengabaikan kolektifitas dan rasa saling membantu antar sesama sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada kualitas hubungan sosial yang bergeser ke arah individual, pragmatis dan apatis.

Aksi SMI Cabang Bima

Aksi SMI Cabang Bima

“Pendidikan harusnya menjadi ruang ilmiah bagi peserta didik untuk mengembangkan kepekaan sosialnya sehingga mampu membangun tatanan kehidupan mayarakat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya sehingga dalam penyelenggaraaan pendidikan dapat mencetak generasi yang berpihak terhadap rakyat pekerja.” terang faruk.

Hasil keputusan KONFERCAB ke X SMI Cabang Bima juga memilih dan menetapkan Kawan Syamsurijal (Rijal) sebagai Ketua SMI Cabang Bima dan kawan Faruk sebagai Sekjend SMI Cabang Bima periode 2018-2019. Selain itu, KONFERCAB juga memutuskan untuk memperdalam krisis kapitalisme dengan memperbesar perjuangan mahasiswa dalam melawan Kapitalisasi Pendidikan dan Demokratisasi Kampus serta mendorong Pembangunan Alat Politik Alternatif sebagai alat persatuan gerakan melawan Kapitalisme. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *