KPR Maluku Utara : Lawan Pesta Demokrasi Palsu 2018/2019 dan Bangun Alat Politik Alernatif

KPR Maluku Utara menolak Pemilu Borjuasi

KPR Maluku Utara menolak Pemilu Borjuasi

Menyikapi PILKADA Serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, Serikat Mahasiswa Indonesia wilayah 7 (terdiri dari SMI Cabang Bacan, Ternate, Tidore, Morotai) dan SPR-MU (Serikat Pemuda dan Rakyat Maluku Utara) yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat menggelar aksi massa dengan tema “Lawan Pesta Demokrasi Palsu 2018/2019 dan bangun alat politik alternatif.

Aksi yang dilakukan pada senin, 12 Februari 2018 dimulai pada pukul 11.00 WIT  diikuti sekitar 50 orang massa aksi melakukan konvoi sambil menyampaikan orasi politik secara bergantian yang dimulai dari Tugu Ikan kemudian dilanjutkan ke Pasar Baru dan diakhiri di pertigaan pasar ikan Bacan.

Komite Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh rakyat agar tidak terilusi oleh janji-janji dan ilusi elit dan partai borjuasi yang menebar program palsu untuk kesejahteraan rakyat yang selalu ditandai dengan arah kebijakan yang selalu berorientasi pada profit dan mengabaikan hak-hak rakyat. KPR juga menyatakan bahwa pemilu hanyalah momentum bagi elit borjuasi untuk bagi-bagi kekuasaan tanpa memperhatikan nasib rakyat.

KPR Maluku Utara mendorong Bangun Alat Politik Alernatif

KPR Maluku Utara mendorong Bangun Alat Politik Alernatif

Dahlia, Ketua SMI Cabang Bacan menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan umum selalu menghadirkan para elit politik yang mengklaim diri “dekat dengan rakyat”, namun ketika terpilih akan melahirkan kebijakan dan aturan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat khususnya rakyat pekerja sehingga hak suara rakyat tidak ubahnya seperti komoditas perdagangan yang diperjual belikan untuk melegitimasi kekuasaan.

“Kita sering menyaksikan bagaimana hak rakyat atas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan lainnya diabaikan oleh negara sampai tingkat pemerintah daerah. Namun ketika momentum menjelang pemilu, berbagai janji dan program untuk kesejahteraan rakyat diwacanakan. Hal ini karena rakyat tidak memiliki kekuatan persatuan dalam melawan sistem penindasan Kapitalisme sehingga dengan mudah dipecah belah dan diilusi oleh elit politik borjuasi” terang Dahlia.

Selain itu Sekretaris Jendral SMI, Sulton Ode’u menyatakan bahwa penting bagi rakyat untuk membangun persatuan gerakan sebagai kekuatan politik rakyat. “Rakyat tidak bisa menitipkan nasibnya ditangan elit politik borjuasi dan partai borjuasi yang selama ini selalu membuat kebijakan yang pro modal. Rakyat haruslah membangun kekuatannya sendiri dengan membentuk alat politik alternatif yang berdasarkan persatuan gerakan rakyat dan tentunya berbeda dengan partai-partai borjuasi hari ini yang tidak berpihak terhadap rakyat” tegasnya.

Komite Perjuangan Rakyat dalam aksinya menegaskan bahwa penolakan terhadap Pilkada Serentak 2018 dan PEMILU 2019 merupakan suatu sikap tegas KPR terhadap ketidakberpihakan negara yang menjadikan Kapitalisme sebagai sistem kehidupan rakyat Indonesia yang membuat rakyat semakin tertindas dan terhisap. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *