KPR NTB : Tolak Pemilu Borjuasi 2018/2019 dan Bangun Alat Politik Alternatif

IMG20180226122853Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) Cabang Bima, Cabang Sumbawa, Cabang Mataram, Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP) NTB, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) NTB yang tergabung dalam Komite Perjuangan Rakyat (KPR) NTB melakukan aksi massa menolak Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 yang merupakan representasi dari Pemilu Borjuasi.

Aksi yang dilakukan pada hari senin (26/2) dimulai sekitar pukul 10.00 Wita dari depan Kampus STKIP Bima lalu melakukan longmarch sambil menyampaikan sejumlah orasi secara bergantian menuju Kantor Walikota Bima. Di Depan Kantor Walikota Bima beberapa orator KPR mengkampanyekan krisis ekonomi yang mengguncang dunia akibat sistem Kapitalisme sehingga menumbalkan Rakyat.

Akbar, perwakilan dari Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP) menjelaskan bahwa sistem kapitalisme yang diagungkan oleh berbagai politikus di seluruh dunia bahkan diadopsi oleh Indonesia dalam sistem kehidupannya ternyata terbukti gagal dan semakin menajamkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Watak akumulatif dalam sistem kapitalisme yang hanya mengutamakan profit dalam setiap aktifitasnya telah mengabaikan sisi humanis dalam kehidupan umat manusia hari ini.

“Berapa banyak anak putus sekolah, petani tak bersawah, buruh dengan upah murah, dan berbagai penghisapan diberbagai belahan bumi yang semakin memiskinkan rakyat disatu sisi segelintir orang semakin mengakumulasi kekayaannya? Semua adalah rangkaian dari sistem penghisapan kapitalisme” terangnya. Akbar juga menjelaskan bahwa ketertundukan negara terhadap sistem kapitalisme termuat dalam regulasi kebijakan dan aturan yang semakin memudahkan proses eksploitasi di Indonesia serta mengabaikan hak hidup rakyat.IMG20180212103554

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Pimpinan FPBI NTB, Kaharudin dalam orasinya menyatakan bahwa kemiskinan dan kesengsaraan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia merupakan hasil dari kebijakan yang meligitimasi sistem kapitalisme. Terbitnya PP Pengupahan tahun 2015, UU Ormass, UU Kamnas, UU MD3 dan berbagai perangkat aturan yang menempatkan kekuasaan kapital (modal) dalam kehidupan rakyat Indonesia telah menyebabkan buruh dengan mudah di PHK, tanah rakyat dirampas, pendidikan dan kesehatan semakin susah dijangkau bahkan pelarangan terhadap kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

“Rakyat tidak boleh lagi menitipkan nasibnya kepada elit politik borjuasi dan partai borjuasi, kebutuhan rakyat adalah membangun suatu alat politik alternatif sebagai senjata untuk memperjuangkan hak normatifnya yang dirampas oleh negara dan perangkatnya lewat kebijakan-kebijakan yang juga didukung oleh seluruh partai borjuasi hari ini” tegasnya.

Setelah menyampaikan orasi politiknya massa aksi menuju Kantor DPR Kabupaten Bima, disana massa aksi melakukan orasi dan menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya rakyat Kota Bima bahwa kebutuhan rakyat yang mendesak hari ini adalah segera membangun alat politik alternatif yang akan menyatukan gerakan rakyat dalam memperjuangkan hak hidup rakyat. Di depan Kantor DPR Kabupaten Bima massa aksi melakukan orasi secara bergantian menyampaikan pandangan politiknya terhadap situasi kekinian.

Dhilon, koordinator SMI Wilayah 5 menegaskan posisi mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan yang harus mendorong maju kesadaran ekonomis menjadi kesadaran politik rakyat hari ini. Dhilon mengkritisi kebanyakan Intelektual hari ini yang justru memanipulasi kesadaran rakyat dengan menjadi tim sukses dan perangkat politik borjuasi yang gemar menebar janji – janji palsu. “Mahasiswa sebagai agen intelektual harusnya mampu berpikir ilmiah dan kritis dalam menyikapi persoalan sosial hari ini. Tugas kita adalah menyatu dengan rakyat, memajukan kesadaran politiknya agar tidak lagi takut berpendapat dan membangun kekuatan rakyat untuk menuntut hak noormatifnya dalam bentuk organisasi rakyat tanpa menitipkan nasib kepada elit politik dan partai borjuasi yang tunduk terhadap kepentingan modal” tegas dhilon.

IMG-20180226-WA0010Dhilon juga menyerukan kepada seluruh rakyat agar tidak mudah terprovokasi isu-isu yang memecah belah rakyat yang ditiupkan oleh elit borjuasi untuk kepentingan politiknya karena hanya akan memutasi kontradiksi antara rakyat versus kaum pemodal. “Kebutuhan mendesak membangun Alat Politik Alternatif agar suara rakyat tidak lagi menjadi komoditas politik, namun menjadi suatu senjata bagi rakyat untuk berjuang merebut kesejahteraan hidupnya. Dan KPR hadir sebagai wadah persatuan yang siap mendorong maju terbentuknya alat politik alternatif tersebut”. Serunya.

Setelah menyampaikan orasi di depan gedung DPR Kabupaten Bima, massa aksi bergerak menuju bundaran gunung dua untuk melakukan kampanye sikap politik. Aksi KPR yang mengusung tema “Tolak Pemilu Borjuasi 2018/2019 dan Bangun Alat Politik Alternatif” di akhiri sekitar pukul 12.30 di bundaran gunung dua Kota Bima dengan membacakan Sikap Politik. (CN)






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *