Peringatan HARDIKNAS 2018, SMI Lawan Kapitalisasi Pendidikan dan Bangun Kekuatan Politik Alternatif melawan Politik Elit Borjuasi

 

joGSerikat Mahasiswa Indonesia (SMI)menilai pendidikan bukanlah sekadar hak azasi, namun aspek yang paling fundamental dan strategis bagi pembangunan bangsa. Jadi, apa yang terjadi manakala pembangunan ini sesat jalan? Atau ketika pembangunan ini tak lebih dari pemiskinan ekonomi yang terus menghebat? Apa yang terjadi manakala sasarannya bukanlah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, melainkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperbesar profit para korporasi, tanpa peduli dengan kerusakan ekologis dan ketimpangan sosial-ekonomi secara terus menerus?

Laporan dari OECD menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia secara sadar distrukturkan oleh kelas-kelas sosial. Hal ini berarti bahwa pendidikan di Indonesia diciptakan untuk melanggengkan dan membelah-belah kelas-kelas sosial : pendidikan bagi orang kaya, bagi kelas menengah, dan bagi kaum miskin. Pemberlakuan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dipayungi oleh Permenristekdikti No. 39 tahun 2017, menjadi representasi dari penggolongan kelas-kelas sosial dalam dunia pendidikan. Dengan dalih subsidi silang, UKT seolah menjadi solusi atas kenaikan biaya pendidikan tinggi. Namun pada implementasinya, penerapan UKT justru mengaburkan skema kenaikan biaya pendidikan setiap tahun. Sepanjang 2015 hingga saat ini, sederet protes dari mahasiswa datang dari UGM, UPI, Unsri dan kampus lainnya menolak sistem UKT yang ditengarai justru membuat biaya pendidikan tinggi semakin berat. Subsidi silang hanya omong kosong dan bukan solusi atas praktik komersialisasi biaya pendidikan tinggi.

Sejak model perekomian neoliberal semakin massif diberlakukan, dan dilegalisasikan oleh serangkaian regulasi pro modal, ketimpangan sosial-ekonomi terus menajam. Politik upah murah yang dilegalisasi lewat PP 78/2015 telah membuat jutaan keluarga buruh terus miskin dan tidak punya cukup upah untuk hidup. Rakyat miskin terpaksa meminjam dari bank-bank swasta untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan layanan-layanan dasar bagi keluarga mereka. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi bisa menjadi salah satu indikator kegagalan rezim yang berambisi dalam pembangunan, namun disesatkan oleh kepentingan kaum korporasi.

Anehnya, beberapa waktu silam, Rezim upah murah Jokowi-JK justru mengeluarkan wacana pemberlakuan sistem kredit pendidikan di Indonesia. Sistem kredit pendidikan atau yang dikenal dengan student loan, jelas-jelas mengadopsi sistem pembiayaan pendidikan yang gagal dari AS. Menurut catatan Student Loan Hero yang selalu diperbarui, per Januari 2018, total utang kredit pendidikan sekitar 44 juta mahasiswa AS mencapai $1,48 triliun. Nilainya lebih banyak $620 juta dari total pinjaman kartu kredit. Washington Postmenyebut angkanya jadi dua kali lipat sejak resesi melanda Paman Sam satu dekade silam. Hal ini sangat kontradiktif, bukannya menawarkan gagasan untuk mewujudkan pendidikan gratis dan demokratis, justru menawarkan kredit sebagai solusi rendahnya daya beli masyarakat atas pendidikan tinggi. Gagasan brilian ini semakin memperjelas watak dari penguasa, yang anti rakyat. Pendidikan tidak dirancang untuk mengatasi ketimpangan sosial ekonomi tersebut, malah mereproduksinya dan membuatnya kian dalam.

Persoalan yang tak kalah serius adalah soal liberalisasi pendidikan. Pertama, skema otonomisasi perguruan tinggi, menjadi dalih Negara untuk lepas tanggung jawab atas pengelolaan perguruan tinggi. Penerapan PTNBH dan BLU mengamini praktik komersialisasi fasilitas kampus kepada publik, demi memperbesar akumulasi pundi-pundi keuntungan universitas. Hal ini menghancurkan harkat perguruan tinggi sebagai institusi public untuk mencerdaskan bangsa, diubah menjadi institusi yang mengedepankan nilai-nilai ekonomis.

Kedua, Swastanisasi pendidikan tinggi yang tumbuh subur sejak era 1980-an, semakin membuat carut-marut situasi pendidikan tinggi. Dalih Negara membiarkan swasta mengembangkan bisnis pendidikan secara liberal, karena pemerintah merasa tindak sanggup mendirikan perguruan tinggi-perguruan tinggi dan enggan menanggung pembiayaan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Tumbuhnya kampus-kampus swasta tanpa regulasi, membuat situasi pengelolaan PTS-PTS carut marut, dan sering ditemui konflik yayasan akibat perebutan asset. Dalam situasi konflik yayasan siapa yang palig dirugikan? Mahasiswa.

Ketiga, persoalan selanjutnya adalah perguruan tinggi menjadi institusi pelanggar nilai-nilai demokrasi yang paling parah di Indonesia. Data meningkatnya tingkat kekerasan di dunia pendidikan, seperti ancaman skorsing dan DO, pembekuan lembaga intra kampus dan larangan organisasi mahasiswa untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan dan menyampaikan aspirasi.

Situasi tersebut mestinya menjadi bara api bagi gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat. Bahwa sudah saatnya terus menghimpun kekuatan untuk melawan dominasi kepentingan ekonomi-politik borjuasi. Gerakan buruh, gerakan tani, aliansi mahasiswa dan pelajar, serta sector-sektor rakyat yang lain terus berhimpun membuat panggung rakyat, mimbar akademik, menyebarluaskan selebaran dan aksi massa sebagai bagian dari peringatan terhadap rezim, untuk tidak lagi main-main terhadap nasib dan hajat hidup rakyat.

 

Seruan Perlawanan Mayday-Hardiknas 2018

Saat ini, kita sedang dihadapkan pada tahun-tahun politik, pesta demokrasi electoral yang menyajikan drama politik para elit-elit borjuasi. Sejak runtuhnya kekuasaan Soeharto, Pemilu sudah sekian kali diselenggarakan. Namun dari kesemua pemilu itu tidak satupun yang memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mengapa demikian? Runtuhnya kekuasaan Soeharto, tidak turut menyingkirkan corak pemerintahan yang kapitalistik. Sehingga Pemilu yang diselenggarakan tetap berada pada karateristik yang kapitalistik pula.

Legitimasi politik dibawah dominasi demokrasi borjuasi tidak akan pernah menyelesaikan persoalan riil yang dialami rakyat. Bagaimana tidak, dari pemilu ke pemilu, dari bilik suara ke bilik suara berikutnya, nasib rakyat sedang dipertaruhkan. Konstestasi Pemilu tak lebih sekedar drama politik yang menyajikan pertarungan politik antar elit borjuasi. Tak heran, segera setelah kontestasi pemilu borjuasi selesai, rakyat kembali dihadapkan kepada bencana penggusuran, pembodohan dan pemiskinan akibat masifnya arus liberalisasi.

Rakyat butuh jalan keluar. Rakyat butuh kekuatan alternative yang bisa membangkitkan perannya dari kemerdekaan ekonomi –politik. Dan hal itu hanya bisa dicapai oleh bangunan persatuan gerakan rakyat, yang punya kesamaan pandangan bahwa musuh bersama rakyat adalah sistem kapitalisme. Saat inilah, tugas dari gerakan revolusioner untuk bisa mewujudkan kehadiran alternative di tengah kebangkrutan sistem kapitalisme.

Maka, menyambut momentum Mayday-Hardiknas, Serikat Mahasiswa Indonesia bergerak berbareng dengan gerakan rakyat untuk mengepung pusat-pusat pemerintahan, aksi-aksi massa dan bentuk perlawanan terhadap sistem kapitalisme pada 1 – 2 Mei 2017.

Hidup mahasiswa ! Hidup rakyat !

Jayalah persatuan gerakan rakyat !

 

Narahubung

Kordinator Departemen Media Propaganda :Agam Anantama +62 823-3985-4470






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *