SERUAN SOLIDARITAS UNTUK BURUH ARNOTS

 

IMG-20180524-WA0074

 

LAWAN PHK PAKSA ! LAWAN POLITIK UPAH MURAH !

GALANG SOLIDARITAS DAN PERSATUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT !

Masalah demi masalah tidak kunjung usai dihadapi oleh klas buruh Indonesia. Persoalan normatif yang terus di hilangkan secara sistematis oleh negara melalui kebijakan yang tidak berpihak dan melibatkan kaum buruh. Adanya kebijakan dari pemerintah berupa PP 78 tahun 2015 telah menghilangkan kedaulatan buruh dalam memperjuangkan kenaikan upahnya. Sehingga kenaikan upah buruh tidak sesuai dengan kebutuhan yang terus mengalami kenaikan.

Kemudian Permenaker No. 36 tahun 2016 tentang penyelenggaran magang dalam negeri yang menambah sistem kerja menindas selain Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing. Dengan beredar dan dilaksanakannya kebijakan itu buruh semakin tersudut dan mengalami kemiskinan yang tak dapat lagi dielakkan.

Menurunnya upah buruh itu membuat banyak buruh yang harus berhutang ke bank dan lintah darat sehingga menambah beban buruh di indonesia. PP tentang pengupahan pada pasal 43 ayat (5) menyatakan tentang KHL yang ditinjau 5 tahun sekali. Sedangkan kebutuhan buruh selalu mengalami kenaikan. Lebih parah dari itu, sistem kerja yang sangat longgar saat ini telah membuat buruh tidak berdaya dengan dalih efesiensi yang dibuat-buat oleh pengusaha.

Kondisi semakin menyudutkan buruh menjelang hari besar terutama lebaran (Perayaan Idul Fitri). Fakta itu kemudian terjadi di kabupaten Bekasi. Ada PHK sepihak terhadap 300 Buruh PT. Arnotts Indonesia yang berafiliasi kepada Campbells Soup Company, korporasi asal Amerika Serikat yang menguasai produksi pengalengan makanan.

Dengan Dalih Pensiun Dini Sukarela karena Perusahaan merasa mengalami kerugian, maka harus merumahkan 300 karyawan tetap. Salah satu Serikat buruh yang ada disana Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) di PHK sebanyak 11 orang dan mereka semua adalah pengurus serikat tersebut. Contoh lainnya sangat banyak terjadi di Indonesia yang tidak terdokumentasikan dan dipublikasi oleh media mainstream sekarang.

PHK yang selalu berdalih kerugian perusahaan atau tidak tercapainya target perusahaan adalah logika sesat yang selalu di sampaikan kepada rakyat Indonesia. Kerugian dan hilangnya potensi akumulasi modal itu selalu di bebankan kepada Buruh yang bekerja dengan cengkraman berbagai penindasan yang dialaminya.

Semakin tertekannya kondisi buruh adalah tanggung jawab gerakan rakyat. Selain gerak dalam internal perjuangan kaum buruh, gerakan rakyat juga memiliki kepentingan untuk memperbesar dan meluaskan benturan yang dirasakan oleh kaum buruh agar, menjadi jalan dalam mendidik dan membangunkan kesadaran solidaritas antar gerakan rakyat.

Gerakan mahasiswa juga memiliki kepentingan dan keharusan mendukung sekutu dan klas pemimpin rakyat kedepan itu. Himpitan perusahaan yang memiliki kesadaran penuh atas kepentingan klas borjuis. Kepentingan klas borjuasi itu yang menghantarkan rakyat Indonesia termasuk mahasiswa dalam bayang-bayang kapitalisasi pendidikan. Pendidikan hari ini telah jelas di arahkan guna kepentingan menambah perbaikan dalam tubuh tata kelola ekonomi kapitalisme yang tidak kunjung mengalami akhir dari krisisnya.

Itu dapat kita lihat dengan semakin banyaknya pengangguran dari hasil pendidikan berkarakter dan bervisi pada kepentingan pengusaha dan modal. Peserta didik yang duduk selama beberapa tahun itu di arahkan untuk menjadi generasi buruh yang akan ditindas selanjutnya. Menjadi tugas sejarah mahasiswa lah untuk membantuk perjuangan klas buruh yaitu klas yang akan di masuki setelah selesai mengenyam dunia pendidikan itu.

Gerakan rakyat kemudian akan menjadi meluas dengan semakin meluasnya solidaritas dalam pejuangan-perjuangannya. Perjuangan ekonomi dalam menyelamatkan hidup buruh merupakan sebuah latihan bagi gerakan rakyat yang bercita-cita memimpin negara dan menyingkirkan klas borjuasi dalam kekuasaan yang menindas itu.

Maka dari itu kami dari Serikat Mahasiswa Indonesia menyatakan sikap :

  1. Mendukung perjuangan buruh PT Arnotts untuk dapat dipekerjakan kembali.
  2. Mengecam tindakan perusahan yang melakukan PHK sepihak.
  3. Wujudkan Sistem kerja dan upah kerja yang layak.
  4. Bangun alat politik alternatif.

 

Jakarta, 4 Juni 2018

Komite Pimpinan Pusat

Serikat Mahasiswa Indonesia






Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *